SEAsiteBar

click here for the word frequency

Pemilu Presiden Rawan


Jakarta, Kompas - Kendati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu.
Demikian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Komaruddin Hidayat serta anggotanya, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, Brigjen (Pol) Bambang Aris Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo Santoso, dan Didik Supriyanto.
Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan bertarung habis-habisan.
"Kami mengimbau agar KPU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin.
Panwas juga menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin, dan lokasi kampanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik akibat gesekan antarpendukung.
"Aturan hendaknya ditetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bambang.

Empat titik krusial
Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya adalah tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir.

Hentikan kampanye negatif
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul Muíti secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan kampanye negatif (negative campaign), yang bertujuan saling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk saling melancarkan kampanye negatif sudah makin marak," ujarnya.
Kampanye negatif dijalankan dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassinations).
Masyarakat digiring kepada opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif dapat memicu potensi konflik horizontal antarpendukung. Apalagi sekarang dukungan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan lagi sekadar normatif.
"Dengan begitu, dukungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya.
 

pre- text

WORD

post- text

%
Pemilu Presiden Rawan Jakarta, Kompas - Kendati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung d 1 %
lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu. Demikian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) 10 %
tif Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah abdul Muíti secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/w 67 %
dang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas juga menuntut KPU se 30 %
milih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan kampanye negat 63 %
at titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya adalah tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghi 50 %
perebutkan, dengan bertarung habis-habisan. "Kami mengimbau agar KPU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendir 26 %
dukung dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu 5 %
rena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan be 23 %
p dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak j 28 %
presiden. Panwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak jika ada pelanggaran," tegas Ko 29 %
sekadar normatif. "Dengan begitu, dukungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. 96 %
Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik akibat gesekan antarpendukung. "Aturan hendaknya ditetapkan per pr 39 %
akarta, Kompas - Kendati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan b 3 %
atif dapat memicu potensi konflik horizontal antarpendukung. apalagi sekarang dukungan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiya 90 %
ional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. 98 %
, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, Brigjen (Pol) Bambang aris Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo Santoso, dan Didik Sup 17 %
uga menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwa 34 %
enuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin 34 %
ggotanya, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, Brigjen (Pol) bambang Aris Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo Santoso, dan Didi 17 %
kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan kampanye negatif (negative campaign), yang bertu 71 %
netapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin, dan lokasi kampanye. Sebagaimana dikemu 35 %
g dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, 5 %
a. Kampanye negatif dijalankan dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. T 78 %
kungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. 97 %
anitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo 58 %
estigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu dengan menampilkan kek 80 %
arakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan lagi sekadar normatif. "Dengan begitu, dukun 93 %
an berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan bertarung habis-habisan. "Kami mengimbau agar KPU siap dan tegas meng 25 %
henti melancarkan kampanye negatif (negative campaign), yang bertujuan saling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk sali 73 %
kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan bertarung h 23 %
tatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu. 8 %
esiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya dibanding 7 %
dayat serta anggotanya, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, brigjen (Pol) Bambang Aris Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo San 16 %
hammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan lagi sekadar normatif. "Dengan begitu, dukungan emosional m 94 %
derhana, persaingan antarpendukung dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya 4 %
hammadiyah Abdul Muíti secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melan 69 %
jalankan dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang 79 %
. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bambang. Empat titik krusial Topo Santoso m 46 %
rovinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan prov 43 %
a, persaingan antarpendukung dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persa 4 %
lalu. Demikian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Pan 12 %
yudi Ridwan, Topo Santoso, dan Didik Supriyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan h 19 %
"Aturan hendaknya ditetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesek 42 %
al Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya adalah tahapan pendaft 49 %
o juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodi 63 %
- Kendati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berla 3 %
Bambang Aris Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo Santoso, dan Didik Supriyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ke 18 %
ngan bertarung habis-habisan. "Kami mengimbau agar KPU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak akan 26 %
iri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas ju 30 %
as Komaruddin. Panwas juga menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, ya 33 %
ampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin, dan lokasi kampanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini k 36 %
nya adalah tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta p 52 %
n suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pan 55 %
gan dan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keempat titik krusial it 56 %
secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan kampanye nega 70 %
ekarang dukungan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan lagi sek 92 %
siden lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pe 62 %
g validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif dapat memicu potensi konflik horizontal antarpendukung. Apalagi se 89 %
potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu. demikian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa per 10 %
icu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu. Demikian dikemukakan Panitia P 9 %
ngan akan berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan bertarung habis-habisan. "Kami mengimbau agar KPU siap dan 24 %
egulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin, dan lokasi kampanye. Sebagaimana dikemukakan B 35 %
enal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bambang. Empat titik kru 45 %
if sudah makin marak," ujarnya. Kampanye negatif dijalankan dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke 78 %
hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan karakter ( 82 %
assassinations). Masyarakat digiring kepada opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. 86 %
ikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Komaruddin 12 %
residen tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bamban 44 %
aftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapi 53 %
gutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamat 55 %
itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu. Demikian dikemukakan Pa 8 %
bang Aris Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo Santoso, dan didik Supriyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat ka 19 %
pembunuhan karakter (character assassinations). Masyarakat digiring kepada opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya 85 %
ilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Komaruddin Hidayat serta anggotanya, Saut Hamon 13 %
kan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. 98 %
panye negatif sudah makin marak," ujarnya. Kampanye negatif dijalankan dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sa 77 %
a dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu. Demikian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta 10 %
kaitan dengan jadwal, izin, dan lokasi kampanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik 37 %
an per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi deng 43 %
ta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan kampanye negatif (negative campaign), y 70 %
rsaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperol 21 %
si konflik akibat gesekan antarpendukung. "Aturan hendaknya ditetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak di 41 %
potensi konflik horizontal antarpendukung. Apalagi sekarang dukungan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ul 91 %
sifat konkret, bukan lagi sekadar normatif. "Dengan begitu, dukungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berleb 95 %
kret, bukan lagi sekadar normatif. "Dengan begitu, dukungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apala 96 %
tu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bambang. empat titik krusial Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat ti 46 %
Empat titik krusial Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya ad 48 %
g, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik akibat gesekan antarpendukung. "Aturan hendaknya ditetapkan per provinsi m 39 %
dalam pemilu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," ka 44 %
melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu dengan m 80 %
adiri Ketua Panwas Komaruddin Hidayat serta anggotanya, Saut hamonangaan Sirait, Rozy Munir, Brigjen (Pol) Bambang Aris Samporeno Dja 15 %
m pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh kur 22 %
ahas potensi konflik akibat gesekan antarpendukung. "Aturan hendaknya ditetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presid 40 %
milu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir. hentikan kampanye negatif Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda 65 %
Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Komaruddin hidayat serta anggotanya, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, Brigj 14 %
ggungjawabkan. Kampanye negatif dapat memicu potensi konflik horizontal antarpendukung. Apalagi sekarang dukungan organisasi masyara 89 %
sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan kar 81 %
, dan lokasi kampanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik akibat gesekan ant 38 %
rak," ujarnya. Kampanye negatif dijalankan dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat 78 %
u presiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya diba 6 %
an Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sede 58 %
h ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 7 %
n pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas juga menuntut KP 30 %
. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak dia 62 %
ssa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. 98 %
an menindak jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas juga menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi ata 32 %
memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam 61 %
h dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan kampanye negatif S 64 %
Demikian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Ko 12 %
i relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih 3 %
KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin, dan lok 34 %
tang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan kampanye negatif Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammad 65 %
en/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan kampanye negatif (negative campaign), yang bertujuan saling menjatuhk 71 %
hkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk saling melancarkan kampanye negatif sudah makin marak," ujarnya. Kampanye negatif dijal 75 %
ng melancarkan kampanye negatif sudah makin marak," ujarnya. kampanye negatif dijalankan dengan melakukan investigasi berlebihan t 77 %
memakai data, yang validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. kampanye negatif dapat memicu potensi konflik horizontal antarpenduku 88 %
Pemuda Muhammadiyah Abdul Muíti secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti 69 %
idu dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassinations). Masyarakat digiring kepada opin 83 %
ik Supriyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan 21 %
an massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bambang. Empat titik krusial Topo Santoso mengungkapkan, 46 %
an melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu 80 %
uara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan kecamatan (PPK). Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik 57 %
emungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu p 58 %
erdapat empat titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. keempatnya adalah tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan 50 %
fat pribadi. Tujuannya menyerang individu dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassination 82 %
Pemilu Presiden Rawan Jakarta, Kompas - kendati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung dan tim k 1 %
(PPK). Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftar 59 %
an karakter (character assassinations). Masyarakat digiring kepada opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya sulit 85 %
n lokasi kampanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik akibat gesekan antarpendukung 38 %
g diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan bertarung habis-h 23 %
an Didik Supriyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasang 20 %
an calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar 6 %
as) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri ketua Panwas Komaruddin Hidayat serta anggotanya, Saut Hamonangaan 13 %
tidak diakomodir. Hentikan kampanye negatif Sementara itu, ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul Muíti secara terpis 66 %
pa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas komaruddin Hidayat serta anggotanya, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Muni 14 %
Pemilu Presiden Rawan Jakarta, kompas - Kendati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung 1 %
emukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik akibat gesekan antarpendukung. "Aturan hendaknya ditetapkan 39 %
ecamatan (PPK). Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga melihat p 59 %
ederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tida 62 %
dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif dapat memicu potensi konflik horizontal antarpendukung. Apalagi sekarang dukungan organis 89 %
utkan, dengan bertarung habis-habisan. "Kami mengimbau agar kpu siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri ti 26 %
ka ada pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas juga menuntut kpu segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan kamp 32 %
gan provinsi lain cukup besar," kata Bambang. Empat titik krusial Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dal 47 %
ik krusial Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya adalah tahapan p 49 %
(PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih 58 %
iyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berup 21 %
nya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan bertarung habis-habisan. "Kami me 24 %
iyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan lagi sekadar normatif. "Dengan begitu, dukungan emosional massa 94 %
lihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bambang. Empat titik krusial Topo San 45 %
Pemilu Presiden Rawan Jakarta, Kompas - Kendati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung dan tim kampanye pasang 2 %
mpanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang j 5 %
at. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 8 %
oso, dan Didik Supriyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap 20 %
rusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memic 60 %
i masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan lagi sekadar normatif. "Dengan begi 93 %
yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu. Demikian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Pa 9 %
nye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin, dan lokasi kampanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisi 36 %
ecenderungan untuk saling melancarkan kampanye negatif sudah makin marak," ujarnya. Kampanye negatif dijalankan dengan melakuk 76 %
ran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan kampanye n 63 %
milu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bam 44 %
n lagi sekadar normatif. "Dengan begitu, dukungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jik 96 %
uk melakukan pembunuhan karakter (character assassinations). masyarakat digiring kepada opini tertentu dengan memakai data, yang val 85 %
ait, Rozy Munir, Brigjen (Pol) Bambang Aris Samporeno Djati, masyudi Ridwan, Topo Santoso, dan Didik Supriyanto. Persaingan dala 17 %
h makin marak," ujarnya. Kampanye negatif dijalankan dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal y 78 %
annya menyerang individu dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassinations). Masyarakat 83 %
calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan kampanye negatif (negative campaign), yang bertujuan saling 71 %
ling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk saling melancarkan kampanye negatif sudah makin marak," ujarnya. Kampanye nega 75 %
u konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu m 61 %
inations). Masyarakat digiring kepada opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. Kampany 86 %
. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik akibat gesekan antarpendukung. "Aturan hend 38 %
n akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan den 7 %
lihan Kecamatan (PPK). Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga m 59 %
lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih y 62 %
ditasnya sulit dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif dapat memicu potensi konflik horizontal antarpendukung. Apalagi sekarang 89 %
mpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul Muíti secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka di 68 %
rebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan bertarung habis-habisan. "K 23 %
anwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwa 29 %
l yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan karakter (character as 82 %
t pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan kamp 63 %
omaruddin. Panwas juga menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, yang berkaita 33 %
rung habis-habisan. "Kami mengimbau agar KPU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak akan pandang pangkat s 27 %
si yang diperebutkan, dengan bertarung habis-habisan. "Kami mengimbau agar KPU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas s 26 %
tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas juga menunt 30 %
kampanye negatif (negative campaign), yang bertujuan saling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk saling melancarkan kamp 73 %
nindak jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas juga menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan 32 %
nggaran," tegas Komaruddin. Panwas juga menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden 32 %
si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembu 81 %
h meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan kampanye negatif (negative camp 70 %
n antarpendukung. "Aturan hendaknya ditetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak dikenal daerah pemili 42 %
ementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul muíti secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres 68 %
dar normatif. "Dengan begitu, dukungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. 96 %
kampanye negatif Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda muhammadiyah Abdul Muíti secara terpisah meminta para kandidat calon pres 67 %
ng. Apalagi sekarang dukungan organisasi masyarakat, seperti muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan lagi 92 %
ang dukungan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan lagi sekadar norma 93 %
h ada juga pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan kampanye negatif Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdu 65 %
dan tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan kampanye negatif (negative campaign), yang bertujuan saling menjatuhkan satu 71 %
sama lain. "Kecenderungan untuk saling melancarkan kampanye negatif sudah makin marak," ujarnya. Kampanye negatif dijalankan de 75 %
rkan kampanye negatif sudah makin marak," ujarnya. Kampanye negatif dijalankan dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap 77 %
ata, yang validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif dapat memicu potensi konflik horizontal antarpendukung. Apal 88 %
eh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. 99 %
"Dengan begitu, dukungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. 97 %
kter (character assassinations). Masyarakat digiring kepada opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya sulit dipert 85 %
konflik horizontal antarpendukung. Apalagi sekarang dukungan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), l 91 %
tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak jika ada 28 %
enghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak jika ada pelangga 29 %
an dengan pemilu legislatif 2004 lalu. Demikian dikemukakan panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin 11 %
an suara (TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi suara di panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 55 %
dan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keempat titik krusial itu berpot 56 %
lam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua panwas Komaruddin Hidayat serta anggotanya, Saut Hamonangaan Sirait 14 %
engimbau agar KPU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. panwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap mempr 27 %
protes dan menindak jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin. panwas juga menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulas 31 %
usat Pemuda Muhammadiyah Abdul Muíti secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta 68 %
lebih sederhana, persaingan antarpendukung dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. Ke 4 %
ketat karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, deng 22 %
erang individu dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassinations). Masyarakat digiring ke 83 %
milu presiden lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada j 61 %
at memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan kampanye negatif Sementara 64 %
pitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia pemilihan Kecamatan (PPK). Keempat titik krusial itu berpotensi memic 57 %
  pemilu Presiden Rawan Jakarta, Kompas - Kendati relatif lebih 0 %
saingan antarpendukung dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan i 4 %
awanan, yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu. Demikian dikemukakan Panitia Pengawas 9 %
legislatif 2004 lalu. Demikian dikemukakan Panitia Pengawas pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dih 11 %
idwan, Topo Santoso, dan Didik Supriyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan hanya se 20 %
habisan. "Kami mengimbau agar KPU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga 27 %
ra menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin, dan lokasi kam 34 %
ran hendaknya ditetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan mass 42 %
po Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya adalah tahapan pendaftaran pe 49 %
Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemi 59 %
melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir. Hen 63 %
ntikan kampanye negatif Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat pemuda Muhammadiyah Abdul Muíti secara terpisah meminta para kandid 67 %
ng. Keempatnya adalah tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), ser 52 %
milih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi suara di Pa 53 %
(TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi suara di Panitia pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keempat 56 %
l dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya adalah tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di temp 51 %
k kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang mas 61 %
n pemilu legislatif 2004 lalu. Demikian dikemukakan Panitia pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), y 11 %
adalah tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan d 52 %
n penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 54 %
akibat gesekan antarpendukung. "Aturan hendaknya ditetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak dikena 41 %
terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. 98 %
ian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Komarud 12 %
Rawan Jakarta, Kompas - Kendati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu 2 %
dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya 6 %
o Djati, Masyudi Ridwan, Topo Santoso, dan Didik Supriyanto. persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebu 19 %
diakomodir. Hentikan kampanye negatif Sementara itu, Ketua pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul Muíti secara terpisah memint 66 %
mana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik akibat gesekan antarpendukung. "Aturan hendaknya di 39 %
a sulit dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif dapat memicu potensi konflik horizontal antarpendukung. Apalagi sekarang dukungan 89 %
persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu. Demikian d 8 %
Pemilu presiden Rawan Jakarta, Kompas - Kendati relatif lebih sederhana, 0 %
antarpendukung dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan itu bisa m 5 %
Topo Santoso, dan Didik Supriyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. S 20 %
daknya ditetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu 42 %
oso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya adalah tahapan pendaftaran pemilih, ka 49 %
t titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat 60 %
iyah Abdul Muíti secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan kampanye 69 %
at gesekan antarpendukung. "Aturan hendaknya ditetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak dikenal daerah 41 %
tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bambang. Empat ti 45 %
erah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bambang. Empat titik krusial Top 45 %
r. Hentikan kampanye negatif Sementara itu, Ketua Pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul Muíti secara terpisah meminta para 67 %
Pemilu Presiden rawan Jakarta, Kompas - Kendati relatif lebih sederhana, persainga 0 %
Panwas juga menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan 33 %
ara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemiliha 55 %
Pemilu Presiden Rawan Jakarta, Kompas - Kendati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung dan tim kampanye 2 %
omaruddin Hidayat serta anggotanya, Saut Hamonangaan Sirait, rozy Munir, Brigjen (Pol) Bambang Aris Samporeno Djati, Masyudi R 16 %
izin, dan lokasi kampanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik akibat gesekan 38 %
ncarkan kampanye negatif (negative campaign), yang bertujuan saling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk saling mela 73 %
juan saling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk saling melancarkan kampanye negatif sudah makin marak," ujarnya. K 75 %
(negative campaign), yang bertujuan saling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk saling melancarkan kampanye negat 74 %
an dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang indivi 79 %
t Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, Brigjen (Pol) Bambang Aris samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo Santoso, dan Didik Supriyanto. 17 %
ain cukup besar," kata Bambang. Empat titik krusial Topo santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dalam pemilu pre 47 %
iden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bambang. 45 %
gatif (negative campaign), yang bertujuan saling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk saling melancarkan kampanye 73 %
g dihadiri Ketua Panwas Komaruddin Hidayat serta anggotanya, saut Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, Brigjen (Pol) Bambang Aris S 15 %
en, yang berkaitan dengan jadwal, izin, dan lokasi kampanye. sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas pote 37 %
rpendukung. "Aturan hendaknya ditetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, 42 %
ra itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul Muíti secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim 68 %
da pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas juga menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan kampanye pe 32 %
i pemilu presiden. Panwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak jika ada pelanggaran," teg 29 %
dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan lagi sekadar normatif. "Dengan begitu, dukungan emosional massa akan mud 94 %
at memicu potensi konflik horizontal antarpendukung. Apalagi sekarang dukungan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nah 91 %
ga pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan kampanye negatif sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul Muíti se 66 %
u agar KPU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan 28 %
anitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta, senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Komaruddin Hidayat serta 13 %
gan begitu, dukungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. 97 %
rpendukung. Apalagi sekarang dukungan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkre 92 %
Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Komaruddin Hidayat serta anggotanya, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, Brigjen (Po 14 %
tan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Su 54 %
n lebih ketat karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh kursi yang diperebut 22 %
dijalankan dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya men 79 %
n, dengan bertarung habis-habisan. "Kami mengimbau agar KPU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak a 26 %
n pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan rek 53 %
anye, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi suara di Panitia 54 %
pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Keca 55 %
ta penghitungan dan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keempat titik 56 %
mpanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik akibat gesekan antarpendukung. "At 38 %
in. "Kecenderungan untuk saling melancarkan kampanye negatif sudah makin marak," ujarnya. Kampanye negatif dijalankan dengan m 76 %
terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan kampanye negatif (negati 70 %
kepada opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif dapat memicu potensi 87 %
k krusial dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya adalah tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan s 51 %
bertarung habis-habisan. "Kami mengimbau agar KPU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak akan pandan 26 %
gga akan tetap memprotes dan menindak jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas juga menuntut KPU segera menyampaikan da 31 %
aran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi 53 %
Bambang. Empat titik krusial Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. Keempat 48 %
e negatif dijalankan dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya 79 %
rmatif. "Dengan begitu, dukungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. 97 %
Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul Muíti secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses m 68 %
character assassinations). Masyarakat digiring kepada opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya sulit dipertanggungja 86 %
den. Panwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak jika ada pelanggaran," tegas Komarudd 29 %
PU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menin 28 %
tetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provi 43 %
flik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan kampanye negatif Sementara itu, Ketua 64 %
ndati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsu 3 %
ara terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan kampanye negatif 70 %
si dengan provinsi lain cukup besar," kata Bambang. Empat titik krusial Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik kr 47 %
at titik krusial Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya adalah t 49 %
Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu preside 58 %
Brigjen (Pol) Bambang Aris Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, topo Santoso, dan Didik Supriyanto. Persaingan dalam pemilu pres 18 %
insi lain cukup besar," kata Bambang. Empat titik krusial topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dalam pe 47 %
ensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika d 61 %
n terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. tujuannya menyerang individu dengan menampilkan kekurangan untuk melak 81 %
an organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan lagi sekadar normatif. 93 %
bertujuan saling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk saling melancarkan kampanye negatif sudah makin marak," ujar 74 %
. Tujuannya menyerang individu dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassinations). M 83 %
kat digiring kepada opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif dapat memicu p 87 %
lebih ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legis 7 %
s Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Komaruddin Hidayat serta anggotanya, S 13 %
. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya k 21 %
pasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan bertarung habis-habisan. "Kami mengimb 24 %
an menetapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin, dan lokasi kampanye. Sebagaim 35 %
u konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan kampanye negatif Sementara itu, 64 %
a berhenti melancarkan kampanye negatif (negative campaign), yang bertujuan saling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan 72 %
n investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu dengan menamp 80 %
syarakat digiring kepada opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif d 87 %
u, dukungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. 97 %
men yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. 99 %

The End

back to top

 

Word Frequency Program

 pemilu  11
 dan  11
 kampanye  9
 dengan  8
 presiden  8
 dalam  6
 lebih  6
 negatif  6
 akan  5
 konflik  4
 di  4
 panwas  4
 suara  4
 memicu  4
 juga  3
 jika  3
 calon  3
 persaingan  3
 krusial  3
 provinsi  3
 pemungutan  3
 panitia  3
 tidak  3
 antarpendukung  3
 topo  3
 titik  3
 pemilih  3
 itu  3
 bambang  3
 sederhana  2
 dukungan  2
 kendati  2
 empat  2
 saling  2
 jakarta  2
 santoso  2
 gesekan  2
 satu  2
 masyarakat  2
 melakukan  2
 pemilihan  2
 massa  2
 mendatang  2
 muhammadiyah  2
 melancarkan  2
 pasangan  2
 pendaftaran  2
 ketua  2
 komaruddin  2
 potensi  2
 ketat  2
 penghitungan  2
 lain  2
 kpu  2
 kursi  2
 dapat  2
 dikemukakan  2
 tegas  2
 bersifat  2
 berlebihan  2
 ujarnya  2
 ada  2
 apalagi  2
 diperebutkan  2
 tim  2
 serta  2
 aturan  2
 besar  2
 untuk  2
 sudah  2
 pemuda  1
 tertentu  1
 terpisah  1
 terpicu  1
 per  1
 tahapan  1
 pernyataan  1
 supriyanto  1
 terdapat  1
 terhadap  1
 tempat  1
 pengawas  1
 nu  1
 normatif  1
 opini  1
 oleh  1
 negative  1
 validitasnya  1
 mudah  1
 nahdlatul  1
 munir  1
 organisasi  1
 pelanggaran  1
 tps  1
 tetap  1
 pembunuhan  1
 tujuannya  1
 ulama  1
 pandang  1
 para  1
 pangkat  1
 sendiri  1
 saat  1
 sama  1
 samporeno  1
 sampai  1
 sentimen  1
 relatif  1
 ridwan  1
 senin  1
 rozy  1
 sekadar  1
 sekarang  1
 secara  1
 segera  1
 sehingga  1
 saut  1
 sementara  1
 sebab  1
 sebenarnya  1
 sebagaimana  1
 sepasang  1
 siap  1
 pol  1
 potensinya  1
 pps  1
 ppk  1
 sukses  1
 sulit  1
 pers  1
 pimpinan  1
 sirait  1
 rawan  1
 pusat  1
 regulasi  1
 seperti  1
 rekapitulasi  1
 presiden/wapres  1
 si  1
 pribadi  1
 provokatif  1
 setiap  1
 diimbuhi  1
 dihadiri  1
 digiring  1
 diminta  1
 dikenal  1
 dijalankan  1
 demikian  1
 data  1
 daerah  1
 didik  1
 dibandingkan  1
 diakomodir  1
 dipertanggungjawabkan  1
 hentikan  1
 hendaknya  1
 hanya  1
 individu  1
 horizontal  1
 hidayat  1
 emosional  1
 djati  1
 ditetapkan  1
 hamonangaan  1
 hal-hal  1
 habis-habisan  1
 aris  1
 anggotanya  1
 akibat  1
 begitu  1
 atau  1
 assassinations  1
 2004  1
 10/5  1
 -  1
 agar  1
 adalah  1
 abdul  1
 berhenti  1
 bukan  1
 brigjen  1
 bisa  1
 cukup  1
 character  1
 campaign  1
 berpotensi  1
 berlangsung  1
 berkaitan  1
 berupaya  1
 bertujuan  1
 bertarung  1
 ini  1
 membahas  1
 memakai  1
 melihat  1
 memprotes  1
 memperoleh  1
 meminta  1
 makin  1
 lokasi  1
 legislatif  1
 masyudi  1
 masih  1
 marak  1
 menampilkan  1
 menyerang  1
 menyampaikan  1
 menuntut  1
 muíti  1
 meski  1
 mereka  1
 mengimbau  1
 menghadapi  1
 menetapkan  1
 menjatuhkan  1
 menindak  1
 mengungkapkan  1
 karena  1
 karakter  1
 kandidat  1
 kecamatan  1
 ke  1
 kata  1
 jadwal  1
 izin  1
 investigasi  1
 kami  1
 jumpa  1
 jauh  1
 kecenderungan  1
 kompas  1
 ketatnya  1
 kerawanan  1
 lalu  1
 lagi  1
 konkret  1
 kekurangan  1
 keempatnya  1
 keempat  1
 keras  1
 kepolisian  1
 kepada  1
 yang  11

The End

back to top