Home| Koran| Provinsi | Arsip |
 
Koran   Politik Regional
Sampaikan kepada rekan Cetak berita ini
Senin, 17 Mei 2004

PKS Rekomendasikan Capres Sebelum 1 Juni

Laporan : dwo/ant

JAKARTA -- DPW PKS Sulsel tampaknya mendukung Yudhoyono-Kalla. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang telah memutuskan untuk berkonsentrasi di parlemen. Tapi, Ketua Umum DPP PKS, Hidayat Nur Wahid, akan mengeluarkan rekomendasi bagi massa dan simpatisannya untuk memilih pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebelum masa kampanye presiden digelar pada 1 Juni.

Dengan keluarnya rekomendasi itu, menurut Hidayat, pada saat kampanye dimulai warga PKS sudah dapat menentukan sikap lebih profesional lagi. ''Pada 22 Mei, KPU (Komisi Pemilihan Umum) baru akan menetapkan pasangan capres dan cawapres yang lolos pemilu presiden. Saat ini kami belum merekomendasikan karena KPU pun hingga kini belum menetapkan capres-cawapres. Kami akan mengeluarkan rekomendasi capres sebelum kampanye dimulai,'' tutur Ketua Umum DPP PKS, Hidayat Nur Wahid, di sela-sela aksi solidaritas terhadap Irak, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Ahad siang (16/5).

Menurut Hidayat, DPP PKS akan merekomendasikan pasangan capres/cawapres yang memiliki komitmen terhadap nilai reformasi. Sebelumnya, di Balikpapan, Hidayat memberikan pernyataan serupa. Hidayat mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih merealisasikan apa yang menjadi keputusan Majelis Suro PKS. ''Yang saat ini telah dilakukan kami yakni pencermatan terus terhadap perkembangan yang ada. Sehingga kemudian akan dapat memberikan rekomendasi kepada warga PKS khususnya dan mungkin masyarakat pada umumnya,'' katanya. Hidayat menambahkan, DPP PKS belum mengetahui program kerja masing-masing pasangan capres/cawapres.

''Calon kabinet bayangan yang akan mereka bentuk juga belum diketahui, sehingga menurut Hidayat masih harus diteliti dulu. Kita mengadakan semacam fit and proper test,'' tadasnya. Untuk itu, imbuh Hidayat, DPP PKS kemungkinan akan mengundang pasangan capres/cawapres. ''Itu semua dalam rangka untuk memberikan rekomendasi kepada warga PK Sejahtera khususnya. Mengingat pada pemilu kemarin PK Sejahtera memperoleh suara dengan jumlah yang signifikan.'' Beberapa DPW PKS memberikan sinyal telah memiliki pilihan pasangan capres/cawapres tertentu bila DPP menyerahkan penentuan dukungan ke daerah masing-masing.

DPW PKS Sulawesi Selatan tampaknya condong ke pasangan SB Yudhoyono-Jusuf Kalla. Tamsil Linrung, caleg PKS dari Sulsel, Ahad (16/5), bertemu dengan Jusuf Kalla di Bandara Hassanudin. Saat dikonfirmasi apakah pertemuan itu untuk mendukung duet tersebut, Tamsil berkilah bahwa semuanya masih menunggu hasil rapat majelis syuro partai. ''Apakah akan memberikan suara secara nasional ke pasangan yang ada, atau mengembalikan sepenuhnya kepada kader PKS atau menyerahkan ke DPW masing-masing untuk memberikan dukungan (pada pasangan capres tertentu),'' ungkapnya, di Makassar, Ahad (16/5).

Jika nanti wilayah dipersilakan memilih, Tamsil melihat pasangan Yudhoyono-Kalla mempunyai peluang untuk didukung DPW PKS. Alasannya, kader PKS menginginkan putra daerah Sulsel yang menjadi salah satu pimpinan nasional. ''Terlebih Kall telah membuktikan kapasitasnya saat menjabat menko kesra.'' Jusuf Kalla menilai wajar bila DPW PKS mendukung dirinya. Pasalnya, dalam pemilu presiden nanti tidak akan ada urusan parpol lagi. ''Anda lihat sendiri tadi saat silaturahmi semua golongan masuk, apa itu dari PKS atau pun unsur parpol lain. Semua itu lebih terkait dengan hubungan emosional kedaerahan,'' tandas Kalla.

Sementara itu, Wakil Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Ahmad Sumargono, meminta parpolnya agar menarik dukungan yang telah diberikan kepada Yudhoyono-Kalla. ''Sebaiknya DPP PBB membebaskan massanya memilih capres/cawapres pilihannya sendiri,'' tutur Sumargono, saat hadir pada aksi solidaritas terhadap Irak, kemarin. Tadi malam, PBB menggelar Rakornas di Jakarta dengan agenda evaluasi pemilu legislatif dan sosialisasi pemilu presiden. Sumargono menilai Rakornas itu tidak ada gunanya sebab dukungan DPP PBB secara resmi telah diberikan kepada pasangan Yudhoyono-Kalla sebelum mendapat kesepakatan dari daerah.



2003 Hak Cipta oleh Republika Online
Dilarang menyalin atau mengutip seluruh atau sebagian isi berita tanpa ijin tertulis dari Republika