Kompas Online


Minggu, 3 Mei 1998

Chairil Anwar dan Politik Kebudayaan

Oleh Melani Budianta

DALAM sebuah iklan pelayanan masyarakat di Kompas Februari 1998, terbaca satu baris dari sajak Chairil Anwar Krawang Bekasi yang kemudian "diplesetkan" sebagai berikut: "Akoe hanya toelang-toelang/berserakan..."//Doeloe/rela koelepas nyawa/demie satoe kata: Merdeka.// Kini apa yang rela kau lepas/ agar negeri ini tak terhempas.// Dalam boks di bawah "sajak" ini tertulis pesan; "Lepaskan Simpanan Dolar Anda Sebagai Partisipasi Perbaikan Perekonomian Indonesia." Iklan itu seakan memotret manuskrip tulisan tangan dalam ejaan lama, di atas kertas yang "lecek". Di sini, asosiasi terhadap warisan generasi '45 yang otentik, bersejarah dan turun temurun.

Iklan ini menunjukkan bagaimana penyair yang "ingin hidup seribu tahun lagi" ini, memang tetap hidup setelah hampir 50 tahun kematiannya, dan bukan terbatas dalam sejarah kesusasteraan Indonesia saja.

Asosiasi nama Chairil dengan nasionalisme dan patriotisme secara tidak langsung telah terpatri bersama kedudukannya dalam sejarah sastra Indonesia sebagai "pelopor angkatan 45", sebuah identitas yang ditoreh di atas nisannya. Di sinilah letak jasa kritikus HB Jassin, sahabat dan pengagum Chairil, yang menahbiskan Chairil pada posisi tersebut melalui buku-bukunya.

Tetapi dalam praktek budaya di kemudian hari tampak bagaimana nama Chairil Anwar dan angka keramat 45 yang telah terkait dalam namanya, lebih banyak diletakkan dalam konteks bersifat politis. Seorang pengamat sastra mencatat bagaimana sajak-sajak Chairil menjadi bagian "sastra agustusan", yakni karya sastra yang dipilih untuk dipakai dalam lomba deklamasi, pembacaan puisi dan kegiatan lainnya, (Surabaya Post, 28 Agustus 1988). Dengan demikian nama Chairil dan sejumlah karyanya mendapat tempat dan fungsi khusus dalam proses pembentukan negara-negara (nation-building), seperti fungsi monumen, peta, lagu kebangsaan untuk menghidupkan keberadaan negara-negara Indonesia dalam imajinasi masyarakat.

Sapardi Djoko Damono lebih jauh mengamati kecenderungan bagaimana seringkali nasib 'si binatang jalang' ini berada di tangan orang-orang politik yang dalam perebutan kekuasaan memilih penyair ini sebagai salah satu bahan taruhan atas nama berbagai kepentingan (Chairil Anwar, Aku ini Binatang Jalang, Gramedia 1987, 103). Penyair, yang menurut Sapardi sangat memperlihatkan nasib bangsanya tetapi tidak memihak kegiatan politik pihak tertentu ini, pada tahun 1965 menjadi ajang perkelahian dua kubu yang bertentangan ideologi politiknya. Klimaksnya terjadi pada penolakan pencanangan tanggal 28 April sebagai Hari Sastra, oleh pihak yang didukung Lekra, dengan alasan "bahwa gagasan kepenyairan Chairil Anwar bertentangan dengan paham Sosialisme Indonesia dan Amanat Berdikari yang digariskan Bung Karno." (Damono, idem). Dalam konteks perang ideologi tahun 1965, nama Chairil menjadi penanda yang diasosiasikan dengan kubu Manikebu, walaupun di pihak lain ada tokoh politik yang berusaha mempertahankan posisi Chairil sebagai "milik seluruh Bangsa Indonesia".

***

TAMPAKNYA tiga dekade kemudian, nama Chairil masih tetap dianggap sakti untuk dipanggil-panggil dalam saat krisis yang lain, yang tak kalah seriusnya dengan yang terjadi di tahun '65: yakni krisis ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Politik kebudayaan macam apa yang pada saat ini kita pakai untuk membingkai nama dan sajak-sajak Chairil?

Yang pertama adalah peng-artian kebudayaan sebagai salah satu komoditi yang berada di bawah aturan-aturan sistem ekonomi, atau sebagai suatu produk yang dapat dipakai sebagai sarana pembinaan politik. Dengan memahami bagaimana konsep kebudayaan semacam ini diacu oleh pemerintah, para seniman atau dirjen kebudayaan tidak perlu menjadi bingung ketika "seni budaya" diletakkan di bawah pengelolaan Dirjen Pariwisata. Seperti halnya tari-tarian dari Sabang sampai Merauke, atau berbagai macam makanan "tradisional", kesusasteraan dianggap sebagai suatu produk, sebuah komoditi yang bisa dijual untuk kepen-tingan turisme. Pada saat yang sama, seperti halnya Taman Mini Indonesia Indah, kesusasteraan dalam teks-teks buku sekolah dapat dipakai untuk menanamkan rasa kebangsaan.

Yang kedua adalah pengarti-an kebudayaan sebagai suatu harkat yang secara esensial, alamiah dan kekal menjadi "jiwa" sebuah negara bangsa. Ke-budayaan adalah "nilai-nilai luhur" yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari negara-bangsa. Kebudayaan macam ini tidak bisa dikutak-katik lagi karena "sakral", dan hanya perlu dilestarikan saja. Batasan tentang kebudayaan yang esensialis semacam ini memberikan peluang bagi berkembangnya kecenderungan primordialisme. Lebih jauh lagi batasan sema-cam ini seringkali dipakai untuk secara politis menangkis berbagai kritik atas kebijakan pihak tertentu.

Tidak mengherankan kalau dalam pembicaraan penting tentang krisis ekonomi atau reformasi politik, kebudayaan dianggap tidak relevan di bicarakan, atau bisa disisip-sisipkan saja di antara pembicaraan tentang bidang bidang hukum, ekonomi dan politik. Coba kontraskan sekarang dengan apa yang termaktub dalam Surat Kepercayaan Gelanggang - sebuah dokumen sejarah, yang akibat kebiasaan mudah lupa - tidak lagi kita pikirkan.

Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Ka-mi lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur-baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dila-hirkan.

Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata-ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat.

Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia dan yang kemudian dilon-tarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya ukuran nilai.

Revolusi bagi kami adalah penempatan nilai-nilai baru atas nilai usang yang harus dihancurkan. Demikianlah kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai.

Dalam penemuan kami, kami mungkin tidak selalu aseli; yang pokok ditemui itu adalah manusia....

Penghargaan kami terhadap keadaan keliling (masyarakat) adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. (Pamusuk Eneste, 1990: Leksikon Kesusas-teraan Indonesia, 180)

Kebudayaan dalam teks di atas tidak bersifat esensialis-deterministis, melainkan sebuah proses konstruksi yang dinamis dan terus menerus berlangsung untuk menentukan sesuai hati dan pikiran, apa yang cocok dan tidak cocok untuk kebutuhan zaman. Pengertian bangsa digantikan dengan rakyat atau konsep warga yang campur-baur tidak berkotak-kotak oleh ras, golongan, atau pembagian yang asli dan tidak asli. Dengan pengertian ini, nilai-nilai yang harus dihancurkan, seperti kolusi, korupsi dan nepotisme, dapat diganti dengan nilai baru.

Terserah kita semua untuk menilai apakah konsep-konsep yang ditawarkan di atas masih relevan bagi kita sekarang, atau memang telah ditinggalkan. Se-belum memutuskan, perlu diingat, dalam konteks ketika pernyataan itu diluncurkan, seorang seniman seperti Chairil, tidak menunggu mendapat proyek dari pamannya Syahrir, yang kebetulan jadi pejabat, tetapi berdialog dengannya tentang negara dan politik. Mungkin Chairil memang jenius. Tetapi kondisi apakah yang memungkinkan anak lulusan kelas dua SMP ini mahir berbahasa asing dan haus membaca teks sastra dan filsafat dari mancanegara? Dengan mengenang kembali Chairil - terutama dalam konteks kebudayaan sebagai wacana dan praksis seperti yang dilontarkan Bachtiar Alam (Kompas, 15/4/1998), kita mendapat kesempatan memikirkan kembali acuan-acuan kita da-lam memandang masa kini dan masa depan.***