Rabu, 27 Mei 1998

BERITA UTAMA

Habibie Temui Pedagang
Terima kasih Pak Presiden dan rombongan. --

Bina Graha Cabut Pembatalan SIUPP
Presiden BJ Habibie di Bina Graha memberikan komitmen untuk segera mencabut Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No 1 tahun 1984 tentang Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). --

Semua Tapol dan Napol Harus Dibebaskan
Keputusan Presiden BJ Habibie membebaskan Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan akan meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. --

Pertamina Mendata Perusahaan Berbau Kolusi
Pertamina akan meninjau kembali semua perusahaan yang terkait dengan proyek-proyek Pertamina, terutama perusahaan yang berhasil menjadi rekanan Pertamina karena adanya unsur yang berbau kolusi, korupsi dan nepotisme. --

Dikira Milik Soeharto, Lahan Perumnas Diduduki Warga
Lahan Perumnas seluas 120 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat dikavling-kavling oleh sekitar 500 warga. --

Sri Bintang: Reformasi Total Harus Jelas
Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Dr Ir Sri Bintang Pamungkas mengemukakan, arah dan tujuan reformasi total di bidang politik, ekonomi, dan hukum harus jelas. --

Cerita di Balik Mundurnya Soeharto
TANGGAL 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB, semua perhatian tertuju ke credentials room di Istana Merdeka, Jakarta. --

LBH Minta Kasus Marsinah Dibuka Lagi
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menuntut kasus tewasnya pejuang buruh, Marsinah, dibuka kembali sejalan dengan amanat reformasi di bidang hukum. --

27 Mei 1998

Amien Rais: Perlu Dibentuk Badan untuk Mengejar Kekayaan Negara
Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Amien Rais mengusulkan perlunya segera dibentuk suatu badan independen guna mengejar kekayaan negara yang diperoleh secara ilegal oleh siapa pun, untuk dikembalikan kepada rakyat Indonesia melalui Pemerintah RI.

Mensesneg: Pemerintah tak Berniat Tunda Reformasi
Pemerintah sangat memahami pentingnya pelaksanaan reformasi di segala bidang. Oleh sebab itu, pemerintah tidak punya niat untuk menunda-nunda proses reformasi, termasuk keinginan untuk segera melaksanakan pemilu.

Presiden Kunjungi Korban Huru-hara 14 Mei
Sejak pagi kemarin ribuan warga Kelurahan Glodok, Jakarta Barat, menyemut di Glodok Plaza, setelah mendengar kabar bahwa Presiden BJ Habibie akan hadir di tengah mereka. Mereka tak menyia-nyiakan kesempatan ini, selain sekadar untuk melihat wajah Presiden baru, siapa tahu bisa berdialog langsung untuk meluapkan keprihatinan akibat 'bencana' penjarahan sekaligus pembakaran, 14 Mei lalu.

Mengambil Ibrah
Oleh Didin Hafidhuddin
Di dalam Alquran, hampir pada sebagian besar suratnya, terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, yaitu peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu, akan tetapi nilai, hikmah, dan ibrah-nya (pelajarannya) bersifat universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, jauh melampaui batas waktu terjadinya peristiwa itu sendiri.

Keluarga Harmoko dan Ginandjar juga Mundur dari MPR
Kesadaran mundur dari jabatan tertentu agar tak disebut nepotisme, kian marak. Istri ketua MPR/DPR, Ny Sri Rochmadiyati Harmoko; istri Mendagri, Ny P Agustini Syarwan Hamid; dan dua keluarga dekat Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita, kemarin, menyatakan mundur dari lembaga legislatif.

May 27, 1998   
Morning Edition
Habibie's Advisors -- NPR's Julie McCarthy reports on the reform committee that is consulting Indonesia's new president, Bacharuddin Jusuf Habibie. The committee, which includes several opposition leaders, will be advising Habibie on several upcoming, decisive matters, such as setting a date for the free general elections that will determine the country's new leader and ruling party. (4:33)

All Things Considered
Jailed Activists -- NPR's Mary Kay Magistad reports that two activists and two students arrested during recent demonstrations against Indonesia's former president Suharto were brought to trial today. Despite the new government's steps toward political reform, the court refused to dismiss the charges. Indonesia's judicial system is trying to come to terms with last week's abrupt change of government and that means determining whether the old laws still should be enforced. (4:00)