Selasa, 19 Mei 1998

BERITA UTAMA

Sebaiknya Pak Harto Mundur
Demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. --

ABRI: Itu Pendapat Individual
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyatakan bahwa pernyataan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Presiden Soeharto mengundurkan diri merupakan sikap dan pendapat individual meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. --

Harus Diikuti Langkah Konkret
Tanggapan baik dan positif atas pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana mengundurkan diri demi persatuan dan kesatuan bangsa, datang dari berbagai kalangan. --

Presiden Tanggapi dengan Tegar
Presiden Soeharto menanggapi imbauan untuk mengundurkan diri dengan baik, tegar, dan tenang. --

Mendesak, Diadakannya Sidang Istimewa MPR
Ribuan mahasiswa yang tergabung dari puluhan perguruan tinggi di Jabotabek, hari Senin (18/5), memadati pelataran gedung Dewan Perwakilan Rakyat. --

WNA Masih Antre Tinggalkan Indonesia
Sampai saat ini Ditjen Perhubungan Udara telah mengeluarkan 116 flight approvals untuk penerbangan khusus (carter) guna mengevakuasi warga negara asing yang akan meninggalkan Indonesia. --

Gerakan Moral Murni Mahasiswa Dinodai
Akibat memanasnya suhu politik dan kenaikan harga BBM, gerakan moral murni mahasiswa di kampus, dinodai oleh adanya gerakan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga jatuh korban di Universitas Trisakti dan terjadi kerusuhan, penjarahan, pembakaran, anarki yang tidak dapat dibendung, serta telah menelan ratusan korban jiwa dan kerugian trilyunan rupiah. --

Kronologi Krisis
--

19 Mei 1998

Pimpinan DPR: Demi Persatuan, Presiden Sebaiknya Mundur

JAKARTA -- Tuntutan reformasi masyarakat akhirnya dijawab Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR/MPR Harmoko, atas nama para
pimpinan DPR kemarin dengan tegas mengharapkan agar Presiden Soeharto
mundur dari jabatan.

Menhankam Pangab: Pernyataan Pimpinan DPR Bersifat Pribadi

JAKARTA -- ABRI berpendapat bahwa pernyataan Pimpinan MPR/DPR yang menghendaki Presiden Soeharto mengundurkan diri merupakan pernyataan individu sekalipun hal tersebut dinyatakan secara kolektif.

Kronologi Reformasi Senin, 18 Mei 1998

Pukul 09.00: Tokoh reformasi Amien Rais, pakar hukum ketataneragaan Yusril Ihza Hahendra bersama AM Fatwa memenuhi undangan Komisi II yang diketuai Budi Harsono. Kehadiran mereka dirahapkan dapat memberi masukan bagi Komisi II untuk memahami ihwal seputar tuntutan reformasi. Pertemuan dihadiri pula sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

May 19, 1998   
Morning Edition
Suharto Under Pressure to Resign -- NPR's Mary Kay Magistad reports on the latest developments from Indonesia, where rallies and demonstrations calling for President Suharto's resignation have intensified. While most organizers hope for peaceful assemblies, many are prepared for further violent clashes with the military. (4:13)

All Things Considered
Suharto Today -- NPR's Julie McCarthy reports that Indonesia's President Suharto has responded to increasing pressure to step down by saying that he will leave office, but only after he oversees a process of political reform. The aging president also has promised new elections, and says he will not be a candidate. But angry protesters, led by students, say they want Suharto to resign now, and more demonstrations are planned for tomorrow, the anniversary of Indonesia's independence movement. (5:00)

U.S.-Indonesia Policy -- NPR's Ted Clark reports that the United States is taking a very cautious position regarding the upheaval in Indonesia and President Suharto's pledge to step down. The U.S. has welcomed Suharto's promise of political reform, saying it is long overdue. But Washington has stopped short of publicly calling for a change of leadership, possibly remembering the backlash when the U.S. encouraged Indonesia's then-President Sukarno to give up power. (4:00)

IMF-Indonesia -- NPR's Kathleen Schalch reports that the International Monetary Fund's actions in Indonesia are being called into question. Critics say the IMF aggravated an already tense situation by insisting on drastic price hikes for some basic commodities. IMF officials counter that it was Suharto's decision to impose price hikes all at once and that it's unfair to hold them responsible. (3:00)