Kompas Online


Kamis, 7 Mei 1998


Bentrokan Aparat dengan Mahasiswa di Tiga Kota

Jakarta, Kompas

Bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan terjadi di Yogyakarta, Jakarta, dan Jember. Di Yogyakarta, polisi menahan sedikitnya 29 orang menyusul bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan sejak Selasa (5/5) hingga Rabu (6/5) pukul 04.00. Sementara itu, Posko Pengaduan IKIP Yogyakarta dan Posko Pengaduan Universitas Sanata Dharma (USD) melaporkan, lebih dari 50 orang dinyatakan hilang, setelah aparat keamanan melaksanakan aksi pembersihan (sweeping) ke dalam kampus IKIP dan USD.Posko mengklaim 29 orang yang ditahan itu mengalami luka-luka. Namun, klaim itu dibantah oleh Kepala Polres (Kapolres) Sleman Letkol (Pol) Bambang PH, yang mewakili Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) DI Yogyakarta.

"Yang kita tahan kita perlakukan dengan baik, ya kalau lecet sedikit ya biasa. Mereka sepenuhnya sepengetahuan saya, atau Komandan Kodim Sleman, sehingga kami juga menjaga agar mereka diperlakukan dengan baik," kata Letkol (Pol) Bambang PH, Rabu siang.

Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tyasno Sudarto menegaskan, ketegangan yang menjurus pada kerusuhan di Yogyakarta sebagai buntut aksi mahasiswa, bukan dilakukan mahasiswa melainkan kelompok luar. Kemarin siang, Keluarga Besar Mahasiswa IKIP Yogyakarta kembali mengadakan aksi unjuk rasa hingga pukul 14.00, tetapi aksi keprihatinan itu berlangsung tanpa insiden.

Di Jakarta, bentrokan antara aparat dengan mahasiswa juga terjadi di kampus Universitas Nasional (Unas) di Jakarta Selatan. Dilaporkan 16 mahasiswa luka-luka tertembak peluru karet, terkena pentungan, dan tindak kekerasan lain. Bentrokan itu terjadi setelah mahasiswa, gabungan dari mahasiswa UI, Unas, STEKPI, IISIP, dorong-dorongan dengan aparat keamanan.

"Mahasiswa yang terluka dibawa ke rumah sakit. Situasi di Unas hari ini (Rabu -Red) benar-benar kritis. Karena itu, pimpinan Unas meliburkan kegiatan di Unas, dari Kamis (7/5) ini hingga Sabtu (9/5)," ujar Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Sigit Pranowo.

Komandan Kodim 0504/BS Jakarta Selatan Letkol (Kav) Sadiyo P mengemukakan, 14 orang polisi terluka dalam bentrokan itu. Dengan terjadinya bentrokan ini, Sadiyo beranggapan, mahasiswa sudah tidak bersahabat dengan aparat keamanan. Di Unas, Satuan Pengendali Massa (Dalmas) kepolisian diback-up oleh Marinir.

Aksi unjuk rasa di Unas itu diwarnai dengan pelemparan batu, pembakaran ban, dan peledakan petasan. Mahasiswa kemudian mendorong petugas yang menjaga mereka agar tidak ke luar kampus. Karena mahasiswa memaksa untuk ke luar, maka petugas mulai melepaskan tembakan peringatan, dan menembakkan peluru karet ke arah mahasiswa. Mahasiswa kemudian membalasnya dengan lemparan. Bentrokan berlangsung hampir satu jam.

Kapolres Jakarta Selatan Letkol (Pol) Yudisushariyanto mengemukakan, petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan peluru karet karena mahasiswa merangsek dan melawan serta melempar batu.

Hingga pukul 19.18 WIB, sekitar 1.000 mahasiswa Unas masih terkurung dalam kampus, sedangkan di luar kampus pihak keamanan berjaga-jaga khususnya dari Brigade Mobil dan Marinir.

Selain di Unas, di Jakarta unjuk rasa juga berlangsung antara lain di kampus IKIP Jakarta, kampus ABA-ABI, dan ASMI. Mahasiswa Universitas Mercu Buana mengadukan kekerasan yang dialaminya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Di Jember, bentrokan dengan aparat terjadi saat mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menggotong keranda ke luar kampus di jalan raya jurusan Watu Ulo - Jember di Kelurahan Mangli, Rabu. Aksi turun ke jalan sejauh satu kilometer itu sempat tak terpantau oleh aparat keamanan, yang perhatiannya terpusat pada aksi mogok pengemudi angkutan umum kota.

Bentrokan terjadi ketika petugas menghadang mahasiswa yang melakukan aksi turun ke jalan itu, dan memaksa mereka kembali ke kampus. Namun, tidak ada korban luka-luka dalam bentrokan itu.

15.000 mahasiswa

Selain di Yogyakarta, Jakarta, dan Jember, aksi mahasiswa juga berlangsung di Ujungpandang, Denpasar, Padang, Jambi, Solo, Mataram, dan Banda Aceh.

Di Ujungpandang, sekitar 15.000 mahasiswa kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi keprihatinan. Mereka memblokir jalan dengan membakar ban-ban bekas di tengah jalan, terutama di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Suasana lalu lintas kota diwarnai dengan aksi arak-arakan mahasiswa dengan sepeda motor atau mobil bak terbuka, dengan meneriakkan yel-yel dan mengibar-ngibarkan bendera setengah tiang.

Sekitar pukul 12.30 waktu setempat sempat terjadi ketegangan antara petugas keamanan dengan ratusan mahasiswa yang mendatangi Gedung DPRD Sulsel. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan lantaran mahasiswa memaksa untuk masuk ke ruang-ruang Gedung DPRD yang terkunci, karena anggota dewan sedang reses. Mahasiswa membalas dengan melempar batu. Lampu-lampu taman, pot-pot bunga, serta sejumlah kaca jendela pecah oleh lemparan batu. Setelah ketegangan dapat diatasi, mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi itu akhirnya kembali ke kampus masing-masing.

Di Kampus UMI Jalan Urip Sumoharjo, Kopral Abbas Supu, anggota Polwil Parepare yang kebetulan lewat di depan kampus UMI sekitar pukul 10.00 Wita, sempat disandera oleh sekelompok mahasiswa UMI. Drama penyanderaan berakhir dua jam kemudian setelah Purek III UMI turun tangan untuk menyelamatkan Abbas Supu.

Puluhan mahasiswa Unhas dengan mengusung keranda dan dikawal dengan pembawa bendera merah putih setengah tiang, mendatangi Kantor Gubernur Sulsel. Mereka bermaksud menemui Gubernur HZB Palaguna, namun mahasiswa hanya diterima oleh Kadit Sospol, Dick Darnadi, di halaman Kantor Gubernur.

Aksi sepanjang hari ini praktis membuat setengah kota Ujungpandang, khususnya di bagian timur lumpuh. Poros jalan utama Urip Sumoharjo, Perintis Kemerdekaan, dan Sultan Alauddin, yang merupakan lokasi sejumlah perguruan tinggi diblokir petugas.

Sesuai hukum

Menanggapi kasus penembakan terhadap Arfah Syarif (24), mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (UMI), hari Selasa lalu pimpinan lembaga mahasiswa UMI mengelurkan manifesto yang mengutuk tindakan represif petugas keamanan dalam menangani unjuk rasa mahasiswa. Mereka menuntut agar Komandan Polisi Militer Kodam VII/Wirabuana menindak tegas pelaku penembakan dengan menyeretnya ke Mahkamah Militer, dan menuntut Kapoltabes Ujungpandang, Kolonel (Pol) Jusuf Manggabarani mengundurkan diri.

Kepala Penerangan Kodam VII/Wirabuana, Letkol (CZI) Gautama Wiranegara, seusai rapat koordinasi Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah) Sulawesi, di Ujungpandang, Rabu (6/5), secara tegas mengatakan kasus penembakan itu tidak perlu diproses hukum, karena sudah dilakukan secara prosedural sesuai hukum.

Ia menjelaskan, sebelum penembakan yang melukai mahasiswa itu, petugas polisi telah memberi peringatan secara lisan kepada massa mahasiswa yang melakukan pelemparan agar menghentikan aksinya, namun tidak digubris. Bahkan mahasiswa bukan hanya melempari bus Damri yang dipalangkan di tengah jalan, tetapi juga mengarahkan lemparannya kepada petugas. Kemudian petugas memberi peringatan dengan tembakan ke udara, namun tetap tidak digubris oleh mahasiswa.

Menurut Gautama, dalam kondisi seperti itu, di mana polisi telah memberi peringatan lisan dan tembakan peringatan dan tidak digubris, polisi dibenarkan oleh hukum untuk melepaskan tembakan terarah untuk melumpuhkan, bukan untuk mematikan. Apalagi dalam aksi itu, mahasiswa sudah mengancam keselamatan petugas.

Sudah anarkis

Sebelum Sidang Kabinet Terbatas bidang Ekuin, di Bina Graha, Jakarta, kemarin, kepada wartawan, Menko Polkam Feisal Tanjung mengatakan, kegiatan dan demonstrasi mahasiswa sudah melenceng dari saluran yang ada, bahkan telah sampai pada tahap anarki dan melanggar hukum. "Kelihatan sudah melenceng itu, membakari rumah kok masih dalam saluran. Anarki itu, melanggar hukum," tegasnya.

"Kelihatan sudah mulai (ditunggangi). Menggarong, mencuri itu 'kan sudah pasti ditunggangi untuk maksud-maksud yang tidak baik. Tidak benar itu, mempunyai itikad yang bagus. Kalau baik, tidak disampaikan dengan cara seperti itu," lanjut Feisal Tanjung, merujuk pada kerusuhan di Medan.

Ditegaskan, aspirasi akan ditanggapi dengan baik, bila disalurkan melalui jajaran formal yang ada, termasuk yang ada di daerah. "Dalam hal ini kita tegakkan hukum. Jadi bukan kita biarkan seperti itu. Kalau ada kehendak akan menyampaikan aspirasi, salurkan melalui jajaran formal yang ada di daerah, pasti ditanggapi lebih baik," tegas Menko Polkam. Menurut dia, kejadian yang di Medan telah ditangani polisi dan unsur ABRI.

"Sudah berkali-kali disampaikan oleh Menhankam/Pangab, salurkan, kita tampung, kita terima. Nanti kita olah, apakah sangat urgent untuk ditangani. Pasti akan ditangani oleh pemerintah," tegas Feisal Tanjung sekali lagi. (ssd/sir/tra/oki/top/hrd/rul/ asa/yul/lam/hh/rie/uu/gg)