Sabtu, 23 Mei 1998


Kabinet Reformasi Pembangunan

BJ Habibie: Kembangkan Pemerintahan yang Bersih

Jakarta, Kompas

Presiden BJ Habibie menegaskan, Kabinet Reformasi Pembangunan yang dibentuknya, akan tetap berpegang teguh pada Pancasila, UUD 45, GBHN 1998, dan akan terus menyesuaikan dengan dinamika dan aspirasi rakyat yang berkembang. Kabinet akan mengembangkan pemerintahan yang bersih, serta bebas dari inefisiensi karena praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Hal ini sejalan dengan semangat dan tekad bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam tuntutan reformasi konstitusional menyeluruh yang dipelopori oleh mahasiswa dan generasi muda. Maka, kabinet yang saya umumkan ini, saya beri nama Kabinet Reformasi Pembangunan," kata Habibie saat mengumumkan susunan Kabinet Reformasi Pembangunan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (22/5) pagi. Hadir dalam acara itu, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, Menteri Perumahan Rakyat dan Pemukiman Akbar Tandjung, Wakil Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo, mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen TNI Yunus Yosfiah, Sekretaris Militer Presiden RI Mayjen TNI Jasril Jakub, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan M Basyuni, dan Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan. Pelantikan anggota kabinet yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 122/M Tahun 1998 itu, direncanakan Sabtu (23/5) ini pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, kepada wartawan usai pengumuman personalia kabinet, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menyatakan, ia meminta masyarakat untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan baru ini, dan jangan diganggu, digerogoti, digaruk-garuk, atau digelitiki.

"Silakan masyarakat menilai. Tapi yang jelas, tentu pemerintah atau Bapak Presiden punya hak prerogatif untuk memilih para pembantunya. Itu tentu telah berdasarkan berbagai pertimbangan," kata Wiranto.

Pukul 10.32 WIB, Presiden berjalan menuju mimbar utama, atau lebih lambat sekitar 1,5 jam dari yang dijadwalkan. Acara itu direncanakan pukul 09.00 WIB, lalu mundur pukul 10.00 WIB, dan baru terlaksana pukul 10.32 WIB.

Sesingkat-singkatnya

Kabinet Reformasi Pembangunan akan mengambil kebijakan dan langkah-langkah proaktif untuk mengembalikan roda pembangunan yang dalam beberapa bidang telah terhambat dan merugikan rakyat kecil.

Karena itu, Kabinet akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat, dengan memberi peran perusahaan kecil, menengah, dan koperasi, karena terbukti memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis.

Ditegaskan, Kabinet Reformasi Pembangunan disusun untuk melaksanakan tugas pokok, yaitu reformasi menyeluruh terhadap kehidupan ekonomi, politik, dan hukum dalam menghadapi era globalisasi. Karena itu, kabinet disusun dengan pertimbangan profesionalitas, kepakaran, pengalaman, dedikasi, integritas, dan kekompakan kerja.

Karena sebagai pembantu presiden, para menteri dalam kabinet pun terdiri dari berbagai unsur kekuatan bangsa, yaitu PPP, Golkar, PDI, ABRI, unsur daerah, kaum intelektual, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). "Sebagaimana yang saya kemukakan kemarin, kita akan mengembangkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari inefisiensi, karena praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme," tegas Presiden.

"Sejalan dengan itu, saya juga menekankan dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa, yang mampu memberikan arahan dan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat," tegas Habibie.

Habibie juga menegaskan, dengan sengaja melepaskan Gubernur Bank Indonesia (BI) dari kabinet, untuk meningkatkan obyektivitas dan menjamin kemandirian BI. "BI harus mempunyai kedudukan khusus dalam perekonomian, serta bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak mana pun juga, berdasarkan Undang-undang," katanya.

Tunggu kualitas

Wiranto mengharapkan masyarakat menerima dan menyetujui kabinet baru ini. "Kita tunggulah kualitas dari kabinet ini. Tapi tentunya dengan dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Jangan digerogoti. Jangan diganggu lagi. Kalau lagi kerja, digelitiki, digaruk-garuk, mana bisa tenang bekerja... Ini sebenarnya merupakan perumpamaan. Tapi kalau digaruk dengan pernyataan, diitik-itikdengan suatu ulasan atau pendapat-pendapat yang tidak realistis, itu 'kan sama dengan mengganggu. Biarinsaja bekerja dahulu," ujar Wiranto.

Ditanya lagi sampai kapan penjagaan di berbagai tempat di Jakarta ini berlangsung, Pangab mengatakan, agar hal itu ditanyakan kepada mereka yang masih terus mengadakan unjuk rasa. "Tanya mereka, sampai kapan demonstrasi itu," katanya.

Menyikapi situasi yang berkembang saat ini, Menhankam/Pangab menyatakan, ABRI tetap bertumpu kepada amanat Panglima Sudirman yang garis besarnya berbunyi, "Satu-satunya milik nasional yang tidak berubah sepanjang zaman hanya Tentara Nasional Indonesia".

"Secara fisik mungkin berubah, secara organisasi juga berubah. Tapi jiwanya, jiwa TNI tidak berubah. Yakni memegang teguh Sapta Marga dan sumpah prajurit. ABRI adalah bhayangkari negara. Artinya, kita membela negara mati-matian sampai titik darah penghabisan. Negara itu siapa, pemerintah dan rakyat. Pemerintah yang mana, pemerintah yang sah," demikian Wiranto.

Katanya, di dalam Sumpah Prajurit yang pertama mengatakan, "Kami bersumpah demi Allah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila."

"Sekarang ini pemerintah yang sah adalah, secara konstitusional, boleh saya katakan, Pemerintah yang kebetulan dipimpin Presiden yang baru, yakni Bapak BJ Habibie. Maka pendirian ABRI adalah mari kita amankan, kita jaga pemerintah ini untuk diberi kesempatan melaksanakan program-programnya," kata Wiranto.

Pangab minta masyarakat mendukung, membantu pemerintah yang sah. "Kita sadar yang terbaik saat ini adalah bagaimana kita bersama-sama bisa keluar dari masalah kita ini. Jangan membuat manuver-manuver lagi. Jangan buat program kontra lagi. Kapan kita bisa membangun," tuturnya.

Wiranto menyatakan, masih melihat ada beberapa kelompok masyarakat bahkan barangkali beberapa organisasi masyarakat yang formal yang sekarang masih tidak puas. "Saya pikir, sudahlah, selesaikanlah hal seperti itu, jangan dilanjutkan," ujarnya.

Menurut dia, tanpa bantuan dari seluruh masyarakat, sulit bagi pemerintah untuk bangkit karena kepercayaan internasional akan sangat ditentukan dari stabilitas. "Stabilitas ditentukan, kecuali oleh ABRI, juga oleh masyarakat sendiri," ujarnya.

Mengenai situasi nasional, Wiranto mengatakan, sudah baik. Tapi ia minta agar para mahasiswa menghentikan aksi massalnya. "Kembalilah belajar di kampus masing-masing. Tentu, kalau tidak habis-habisnya, demo, demo, demo ... apa sekarang kuliah itu demo, 'kan tidak. Kuliah itu cari ilmu," ujarnya.

Sekarang, katanya, diharapkan semua pihak mengadakan upaya merehabilitir berbagai kerusakan, kerusakan fisik, kerusakan mental. "Kerusakan apa saja coba kita perbaiki dalam waktu singkat ini. Jangan kita terpuruk dalam masalah yang tidak kunjung selesai. Salah menyalahkan, tidak setuju. Setiap orang kalau bisa mengutarakan pendapatnya, bisa menilai dan berbuat kepada sesuatu yang tidak cocok, kapan selesainya nanti," kata Menhankam/Pangab yang meninggalkan halaman istana pukul 11.15 WIB. (osd/rie)

KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN
Menteri Koordinator
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Feisal Tanjung
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri: Ginandjar Kartasasmita
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara: Hartarto Sastrosoenarto
4. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan: Haryono Suyono
Menteri-Menteri yang Memimpin Departemen
5. Menteri Dalam Negeri: Letjen TNI Syarwan Hamid
6. Menteri Luar Negeri: Ali Alatas
7. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI: Jenderal TNI Wiranto
8. Menteri Kehakiman: Muladi
9. Menteri Penerangan: Letjen TNI Yunus Yosfiah
10. Menteri Keuangan: Bambang Subianto
11. Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Rahardi Ramelan
12. Menteri Pertanian: Soleh Solahuddin
13. Menteri Pertambangan dan Energi: Kuntoro Mangkusubroto
14. Menteri Kehutanan dan Perkebunan: Muslimin Nasution
15. Menteri Pekerjaan Umum: Rachmadi Bambang Sumadhijo
16. Menteri Perhubungan: Giri Suseno Hadihardjono
17. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya: Marzuki Usman
18. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah: Adi Sasono
19. Menteri Tenaga Kerja: Fahmi Idris
20. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan: AM Hendropriyono
21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Juwono Sudarsono
22. Menteri Kesehatan: Farid Anfasa Moeloek
23. Menteri Agama: Malik Fajar
24. Menteri Sosial: Justika Syarifudin Baharsjah
Menteri Negara yang Mempunyai Tugas Tertentu
25. Menteri Negara Sekretaris Negara: Akbar Tanjung
26. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT: Zuhal
27. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM: Hamzah Haz
28. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN: Hasan Basri Durin
29. Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman: Theo L Sambuaga
30. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Panangian Siregar
31. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN: Tanri Abeng
32. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Boediono
33. Menteri Negara Peranan Wanita: Tutty Alawiyah
34. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga: HR Agung Laksono

(ll)