Kompas Online


Sabtu, 16 Mei 1998


Harga BBM dan Tarif Listrik Dikoreksi

* Beberapa Kalangan Tetap tidak Puas

Jakarta, Kompas

Pemerintah akhirnya menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL), setelah masyarakat luas dan DPR mendesak agar keputusan kenaikan harga BBM sejak 5 Mei lalu itu ditinjau kembali. Penurunan harga BBM berlaku mulai pukul 00.00 WIB tanggal 16 Mei 1998. Sedangkan TDL akan diturunkan pada tahapan kedua, yaitu Agustus 1998 sebesar dua persen.

Demikian Mentamben Kuntoro Mangkusubroto, dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi V dan Komisi VIII DPR di Jakarta, Jumat (15/5). Rapat dipimpin I Gde Artjana dan mengikutsertakan Menkeu Fuad Bawazier. Setelah mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi, rapat diskors selama 1,5 jam untuk melakukan lobi tertutup antara pemerintah dengan perwakilan fraksi DPR.

Usai lobi, pimpinan rapat I Gde Artjana mengumumkan, pemerintah bersedia menurunkan kembali harga BBM dan TDL antara 8,3 persen sampai 20 persen, yang segera disambut setuju oleh anggota Dewan. Pengumuman penurunan harga BBM dan TDL mendapat sambutan tepuk tangan 98 anggota Dewan yang hadir.

Sebelum rapat diskors, F-PDI melalui juru bicaranya Nico Daryanto, menolak kenaikan harga BBM dan TDL karena menyengsarakan rakyat. Juru bicara F-KP, Syamsul Bachri juga meminta agar kenaikan harga BBM dan TDL dicabut, ditinjau kembali, dan dikembalikan ke harga semula. Hal senada juga dikemukakan juru bicara F-PP, Muchsin. Dia juga menyoroti "ketidakadilan" pemerintah dalam pemberian subsidi terhadap BBM dan listrik dibanding kebijakan terhadap perbankan.

Kalangan F-KP dan F-PP mempersoalkan ketidakadilan pemberian subsidi pada BBM dan bantuan likuiditas untuk "bank sakit". Subsidi BBM dan TDL sebesar Rp 27 trilyun masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari Bank Indonesia terhadap "bank sakit" yang dirawat BPPN yang mencapai Rp 103 trilyun.

Tidak puas

Sementara itu, anggota F-KP DPR Budi Santoso yang dimintai tanggapannya mengaku, secara pribadi tidak puas dengan hasil kesepakatan tersebut. Sebab sejak semula keputusan yang ideal adalah harga BBM di status quo-kan terlebih dahulu. Baru kemudian dibuat tim untuk menentukan harga baru.

Namun Budi mengatakan, upaya yang telah dilakukan pemerintah dan wakil rakyat perlu dihargai. Sebab kesepakatan tersebut merupakan niat baik pemerintah dan memang sudah terlihat adanya upaya keras pemerintah.

"Kalau melihat realita suasana sekarang, maka yang paling memungkinkan adalah menarik kembali ke harga semula, dan pasti akan menarik simpati rakyat. Kalau pemerintah tidak bergeming sama sekali, barulah saya akan beberkan kebocoran di Pertamina," ujar Budi yang menegaskan sikapnya soal BBM tidak berubah.

Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Zumrotin menilai, kendati ia menghargai kebijakan penurunan harga BBM, namun penurunan yang sedikit itu tetap masih memberatkan masyarakat. "Harusnya kenaikan harga premium maksimal hanya 20 persen dari harga sebelum kebijakan 5 Mei 1998 lalu, yakni hanya sekitar Rp 850 per liter," katanya.

Bahkan dalam kondisi ekonomi seperti ini, kalau perlu pemerintah menunda kenaikan harga BBM dan TDL. "Itu merupakan harga yang harus dibayar, di tengah merosotnya kinerja ekonomi masyarakat, sehingga daya beli mereka makin anjlok," tegasnya.

Mengenai harga minyak tanah yang dikembalikan ke harga semula, ia menilai, hal itu juga harus bisa direalisasikan sesuai perhitungan yang sebenarnya. Masyarakat harus bisa membeli harga minyak tanah sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), seperti yang ditentukan Gubernur DKI misalnya.

"Jangan sampai harga sudah turun, tetapi kenyataannya masyarakat masih membeli dengan harga di atas HET. Bahkan malah masih berkisar Rp 700 per liter. Kalau itu yang terjadi, bukan malah membuat masyarakat tenteram, tapi makin membuat marah. Jadi bagaimana caranya Pertamina tidak saja memproduksi dan memasok, tetapi juga harus mengawasi sampai ke tangan konsumen eceran," kata Zumrotin.

Ia menegaskan, semestinya pemerintah mengembalikan seluruh kebijakan harga BBM dan TDL pada harga lama. "Kalau alasan pemerintah mengatakan berat, karena beban subsidi yang begitu tinggi, maka harus ditanyakan kembali kepada pemerintah, apakah selama ini Pertamina sudah efisien, tidak ada kolusi, korupsi dalam pendistribusian BBM, sehingga memicu rente ekonomi," gugatnya.

"Pertanyaan ini penting, agar jangan sampai masyarakat makin dibebani karena ketidakefisienan Pertamina. BUMN itu harus transparan dan ditunjukkan pada publik, bahwa BUMN itu sudah bekerja tanpa ada kolusi dan korupsi," tegasnya.

Sementara itu, masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) bersyukur atas kebijakan penurunan harga BBM kendati masih dirasa berat, khususnya untuk harga premium dan solar. "Kami merasa bersyukur dan berterima kasih atas keberhasilan para anggota DPR memperjuangkan penurunan harga BBM," kata seorang pengusaha angkutan di NTB, Abdul Razak, SH di Mataram, Jumat, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, dengan turunnya harga BBM cukup membantu para pengusaha angkutan yang sejak naiknya harga bensin dan solar merasa berat, karena hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan kenaikan harga BBM. Selain itu penurunan harga BBM juga meringankan beban masyarakat sebagai pengguna angkutan umum. (gun/rie/hw/ast/boy/ee)

Perubahan Harga BBM
(Rp per liter, termasuk PPN 10 persen)
Jenis Harga
(per tanggal 5/5)
Harga
(per tanggal 15/5)
Perubahan (%)
Avigas 600 - -
Avtur 600 - -
Premium 1.200 1.000 16,6
Minyak Tanah 350 280 20
Minyak Solar 600 550 8,3
Minyak Diesel 500 - -
Minyak Bakar 350 - -

Sumber: Deptamben.