SEAsite Navigation Bar

Senin, 24 Januari 2000

Rincian Langkah dan Jadwal Reformasi RI-IMF

BERIKUT ini adalah rincian lanjutan dari langkah dan jadwal reformasi ekonomi dan kelembagaan di Indonesia, yang disepakati RI-IMF yang diumumkan Kamis (20/1) lalu di Jakarta. Rincian pertama telah dimuat di halaman tiga, Jumat (21/1) lalu. Senior Resident Representative IMF di Indonesia, John Dodsworth, mengatakan, tanggal 4 Februari 2000, Dewan Direksi IMF di Washington, akan bertemu untuk menyetujui langkah dan jadwal reformasi yang diumumkan itu. Begitu diumumkan, akan mengucur langsung bantuan sebesar 260 juta dollar AS, serta bantuan sebesar lima milyar dollar AS dalam tiga tahun mendatang. Berikut ini rincian keterangan dan lanjutan langkah itu. PEMERINTAH telah membangun strategi dalam menciptakan momentum yang tepat untuk merestrukturisasi perusahaan-perusahaan dengan empat elemen penting.

Pertama, menjamin BPPN bertindak benar dalam berbagai pola restrukturisasi kredit macet.

Kedua, untuk kredit macet yang tidak ditangani BPPN, pemerintah menyiapkan Prakarsa Jakarta yang akan memfasilitasi hubungan debitor dengan kreditor dalam penyelesaian kredit macet.

Ketiga, mempertegas sistem insolvency(pembangkrutan).

Keempat, secara umum memperbaiki kerangka pengelolaan perusahaan.

Sementara itu, dalam restrukturisasi dan privatisasi BUMN, pemerintahan baru tengah mengevaluasi program privatisasi dengan hati-hati. Berdasarkan evaluasi itu, pada akhir Januari 2000 dipastikan prosedur privatisasi telah diperbaiki.

Pemerintah juga telah mengevaluasi jadwal privatisasi se-bagaimana tercantum dalam rencana besar restrukturisasi dan privatisasi BUMN. Diperki-rakan, secara keseluruhan pemasukan dari privatisasi BUMN selama 1999/2000 mencapai Rp 8,6 trilyun.

Berdasarkan beberapa evaluasi, dengan dibantu Bank Pembangunan Asia, pemerintah telah mempersiapkan program privatisasi BUMN untuk tahun anggaran 2000 dengan nilai Rp 5,9 trilyun. Program tersebut akan difokuskan pada BUMN yang beroperasi pada pasar yang
kompetitif. Di antara BUMN-BUMN besar, PT Telkom dan PT Indosat adalah calon BUMN yang akan secepatnya diprivatisasi.

Di sektor energi, pemerintah dipastikan akan melanjutkan dan mempercepat pembenahan masalah kinerja kelistrikan serta sektor migas. Agenda pemerintah di sektor kelistrikan tahun ini antara lain adalah membuat peraturan kelistrikan yang baru, membentuk lembaga pengaturan yang independen, dan membuat rencana restrukturisasi tarif.

Pemerintah juga akan menentukan langkah-langkah guna mempercepat restrukturisasi PLN. Tim restrukturisasi dan rehabilitasi PLN tingkat menteri telah dibentuk pada 31 Desember 1999 untuk memandu dan mengawasi implementasi restrukturisasi, di antaranya negosiasi ulang PLN dengan independent power producers(IPP).

Di sektor migas, pemerintah akan memperbarui peraturan hukum yang ada saat ini, merestrukturisasi Pertamina, menjamin ketentuan fiskal dan peraturan tentang eksplorasi dan produksi tetap kompetitif dengan standar internasional, dan mengizinkan harga domestik bersaing dengan harga internasional.

6. Tindak lanjut temuan-temuan audit BI

A. Untuk laporan keuangan BI akhir 1999:

1. Mempersiapkan konsep laporan keuangan, dengan target akhir Januari 2000, terdiri atas:

a. meningkatkan transparansi dalam pengumuman laporan keuangan,

b. melakukan klasifikasi ulang terhadap poin-poin dalam neraca,

c. memulai verifikasi dan penilaian atas semua aset finansial dan aset nyata, serta posisi off balance sheet(segala aspek aset dan kewajiban yang tidak tercantum dalam neraca)

2. Mengkonsultasikan konsep laporan keuangan dengan auditor BPK dan IMF, dengan target akhir Februari 2000.

3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit, dengan target akhir April 2000.

B. Memimpin audit investigasi yang dilakukan BPK, dengan menggunakan auditor internasional, atas beberapa masalah yang muncul setelah hasil audit BI dibuka, termasuk soal BLBI. Target akhir Mei 2000.

C. Mencocokkan aset dan kewajiban dalam mata uang asing dengan cadangan bersih devisa, dengan target akhir Februari 2000. Selain itu juga mempublikasikan data cadangan internasional, dengan target akhir April 2000.

D. Dengan berkonsultasi dengan Menkeu dan BPK, memutuskan kriteria dan kalkulasi semua aset dan kewajiban ondan off balance sheet, berkenaan dengan fungsi lembaga-lembaga yang dibentuk untuk membantu kerja pemerintah. Target akhir Maret 2000.

E. Berdasarkan rekening finansial dan verifikasi akhir tahun 1999, menilai kecukupan modal BI, cadangan, dan pendapatan besih, guna melakukan rekapitalisasi jika memang diperlukan. Target akhir April 2000.

F. Mengenai Bank Indover dan lembaga usaha tambahan lain milik BI:

1. Memimpin due diligencedan menyiapkan rencana pelepasan kepemilikan atau jalan keluar lainnya, dengan target akhir Maret 2000.

2. Memutuskan semua hubungan BI dengan Bank Indover dan lembaga usaha tambahan lain. Target akhir Desember 2000.

G. Dengan persetujuan IMF, bersama BPK mendiskusikan dan membuat neraca tengah tahunan dan laporan penghasilan per akhir Juni 2000 dengan mencantumkan jalan keluar dari berbagai masalah yang muncul dari audit finansial akhir 1999. Target akhir Juli 2000.

H. Mengevaluasi format konsep laporan keuangan akhir 2000 untuk didiskusikan dengan BPK dan disetujui Dewan Gubernur BI. Target akhir November 2000.

Langkah pemerintah

A. Memantapkan fungsi kontrol finansial dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Target akhir Februari 2000.

B. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal dan memulai tindakan pengurangan risiko secara obyektif dengan berdasar pada prosedur audit internal. Target akhir Juni 2000.

C. Mengevaluasi dan memperbarui titik kritis kontrol finansial dan operasional yang berkenaan dengan pemrosesan transaksi dan pencocokan neraca, termasuk kerja sistem pemrosesan data elektronik. Target akhir Juni 2000.

D. Secara progresif memperkenalkan informasi dan sistem pengendalian baru guna mendukung fungsi pengontrol finansial, adopsi dasar akuntansi aktual, dan evaluasi ulang rutin terhadap aset dan kewajiban. Dimulai sebelum akhir Maret 2000 dan rampung akhir
2001.

E. Mengevaluasi prinsip-prinsip akuntansi BI dan peraturan-peraturan untuk menjamin konsistensi dengan standar akuntansi Indonesia, memodifikasinya agar mencerminkan praktik internasional yang baik dalam menjalankan bank sentral, dan untuk memperkukuh akuntabilitas. Target akhir September 2000.

F. Memasukkan temuan-temuan relevan audit atas pengawasan bank ke dalam masterplanpengawasan bank yang masih terselenggara, dengan perjanjian bersama IMF. Target akhir Februari 2000.

7. Kerangka kerja pengelolaan perusahaan

Kerangka Kerja Institusi

* Mengaplikasikan strategi reformasi pengelolaan perusahaan. Target 15 Maret 2000.

Pendaftaran Perusahaan

* Menyusun rancangan perubahan UU Pendaftaran Perusahaan guna menghindari penggandaan wewenang dan tanggung jawab, serta menyusun konsep dan mengumumkan dengan resmi implementasi UU yang baru. Target 15 Februari 2000.

* Melakukan lokakarya dan program-program pelatihan terhadap RUU Pendaftaran Perusahaan yang baru. Target 31 Maret 2000.

Akuntabilitas dan Pengungkapan

* Merekomendasikan perusahaan terbuka untuk memiliki komite audit sebagai-mana yang dimiliki bank-bank. Target 15 Februari 2000.

* Perusahaan publik harus memiliki konsep regulasi khusus atas akuntabilitas anggota-anggota dewan pengawas yang independen dan metode dalam pembagian kepemilikan. Target 31 Maret 2000.

* Mengeluarkan peraturan yang komprehensif dan pertanggungjawaban bagi De-wan Direktur dan auditor independen dengan memperhatikan pelaporan keuangan dan sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran. Target 31 Maret 2000.

* Perusahaan yang terdaftar, bank, dan perusahaan lain yang menyerap dana dari publik, dan perusahaan swasta dengan jumlah aset minimum yang telah ditetapkan peraturan, harus mengumumkan laporan keuangan per kuartal, tengah tahunan, dan tahunan, dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi. Target 31 Maret 2000.

* Mengumumkan transaksi-transaksi related party. Tar-get 15 Februari 2000.

* Mengeluarkan aturan yang jelas dalam menjelaskan wewenang direksi, komisaris dan pemegang saham, serta secara jelas mendifinisikan konflik kepentingan. Target 31 Maret 2000.

* Menentukan batasan directors term officedan member of directors, di mana setidaknya 20 persen haruslah independen. Target 30 Juni 2000.

Pelaksanaan dan Kelalaian

* NCCG merekomendasikan beberapa langkah untuk memperbaiki pelanggaran dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Perusahaan. Target 15 Maret 2000.

* Berdasarkan NCCG rekomendasi, diimplementasikan langkah-langkah untuk membuat Bapepam lebih baik dalam pengawasan dan penegakan peraturan dalam public disclosure, termasuk dalam pelaporan perusahaan yang menggunakan sistem elektronik. Target 15
Februari 2000.

8. Agenda kebijakan energi

1. Listrik

A. Kebijakan dan Kerangka Kerja

* Menyampaikan draft RUU Kelistrikan kepada DPR serta mempersiapkan implementasi peraturan. Target Februari 2000.

B. Restrukturisasi PLN

* Membuat program tindakan koreksi untuk membenahi masalah yang ditemukan dalam audit khusus (special audit) PLN. Target Februari 2000.

* Menunjuk konsultan manajemen untuk membantu restrukturisasi perusahaan dan keuangan PLN. Target Maret 2000.

2. Minyak Bumi dan Gas

* Mengevaluasi RUU Migas dan menyerahkannya kepada DPR. Target Juni 2000.

* Mempersiapkan draf implementasi peraturan-peraturan. Target Juni 2000.

* Membuat program tindakan koreksi untuk membenahi masalah yang ditemukan dalam audit khusus (special audit) Pertamina. Target Januari 2000.

* Mempersiapkan awal rencana kerja. Target Februari 2000.

* Mengumumkan rencana kerja sehubungan restrukturisasi Pertamina. Target Maret 2000.

3. Kebijakan Pembenahan Energi

* Menetapkan unit kebijakan energi nasional dengan melibatkan Menteri Pertambangan dan Energi. Target September 2000. (fey/mon)


Tabel 2 Perkiraan Anggaran Defisit Pemerintah

 

Jumlah kumulatif Rp. Trilyun
Dari 1 April 1999 ke:  
Akhir Januari 2000 (perkiraan) -24,8
Akhir Februari 2000 (performance criterion) -40,9
Akhir Maret 2000 (sasaran indikatif) -56,9
Dari 1 April 2000 ke:  
Akhir April 2000 (performance criterion) -6,0
Akhir Mei 2000 (sasaran indikatif) -12,0
Akhir Juni 2000 (sasaran indikatif) -18,1
Akhir Juli 2000 (sasaran indikatif) -23,8
Akhir Agustus 2000 (sasaran indikatif) -24,8
Akhir September 2000 (sasaran indikatif) -28,2
Akhir Oktober 2000 (sasaran indikatif) -33,9
Akhir November 2000 (sasaran indikatif) -38,7
Akhir Desember 2000 (sasaran indikatif) -45,4

SEAsite Navigation Bar