Kompas Online


Selasa, 5 Mei 1998


Ketua DPR:

Ubah UU Politik

Jakarta, Kompas

Menanggapi desakan reformasi bidang politik yang kian gencar dari mahasiswa, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk mengajukan perubahan undang-undang dalam bidang politik melalui usul inisiatifnya. Diharapkan, beberapa produk baru perundang-undangan itu dapat segera berlaku. Pemilihan umum (Pemilu) 2002 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) 2003 juga diharapkan sudah mempergunakan undang-undang yang baru.

Sikap politik DPR itu dikemukakan Ketua DPR Harmoko dalam pidatonya pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 1997/1998 di gedung MPR/ DPR Jakarta, Senin (4/5). Prakarsa melakukan reformasi oleh DPR, melalui penggunaan hak-haknya itu, juga akan mencakup bidang ekonomi dan hukum.

Sebagai langkah awal dari agenda politik DPR itu, pimpinan DPR akan bertemu pimpinan fraksi-fraksi DPR Selasa (5/5) ini guna membahas dan mengkaji reformasi politik yang dimaksud.

Harmoko menyatakan, UU yang akan disempurnakan DPR adalah paket lima UU di bidang politik, yakni UU tentang Parpol/Golkar, UU tentang Pemilu, UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, UU tentang Referendum, dan UU tentang Keormasan. Selain itu, DPR juga akan meninjau kembali UU tentang Subversif.

"Melalui pembahasan dan pengkajian itu diharapkan DPR mampu mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang guna memenuhi kepentingan reformasi di bidang politik," ujar Harmoko.

Patut diperhatikan

Ketua DPR berpendapat, perkembangan meluasnya aksi keprihatinan mahasiswa dalam fenomena eskalatif berbentuk penyampaian aspirasi mengenai reformasi politik, ekonomi, dan hukum merupakan hal yang patut diperhatikan.

"Kita percaya keinginan reformasi itu untuk penyempurnaan dan perbaikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Keseriusan perhatian kita berkenaan fenomena politik ini terutama harus ditangkap dari aspek nurani keprihatinan yang disampaikan kalangan kampus terhadap kondisi sulit yang sedang dihadapi," katanya.

Tanggapan bernada mengecilkan segi profesionalitas kampus dalam menguasai substansi masalah dan cara-cara yang ditempuh mereka untuk mengungkap sikap keprihatinannya, menurut Harmoko, bukan saja tidak tepat, tetapi dapat pula menimbulkan reaksi balik yang bersifat konfrontatif dari berbagai kalangan.

Harmoko menambahkan, setiap keinginan dan tuntutan untuk perubahan sepanjang demi penyempurnaan dan perbaikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara harus disambut baik. Bukankah perubahan itu adalah sunnatullah atau hukum alam yang niscaya terjadi dan tidak terelakkan, ujarnya.

"Dari pengamatan sementara ini disimpulkan terdapat aspirasi yang benar-benar murni tentang keperluan mengadakan reformasi, berbentuk penyempurnaan-penyempurnaan di berbagai bidang kehidupan yang disesuaikan dengan perubahan cepat keadaan dan tantangan-tantangan yang dihadapi," katanya.

Sidang Istimewa MPR

Menanggapi keinginan berbagai pihak agar DPR meminta kepada MPR untuk pelaksanaan Sidang Umum Istimewa MPR, Harmoko menegaskan, "Tidak ada alasan yang kuat buat DPR untuk meminta Sidang Istimewa."

Sidang Istimewa akan diminta DPR, katanya, bila Presiden/ - Mandataris MPR menyeleweng dari GBHN dan UUD 1945. "Presiden 'kan baru dipilih dua bulan lalu, pelaksanaan GBHN saja belum dilakukan. Permintaan untuk Sidang Istimewa tidak mendasar karena persyaratannya tidak dipenuhi," ujar Ketua DPR/MPR.

Menjawab wartawan bahwa yang dipersoalkan adalah perjalanan bangsa selama 30 tahun terakhir ini, Harmoko mengatakan, "Pertanggungjawaban Presiden dari Pelita I sampai Pelita VI telah diterima oleh MPR. Itu artinya segala kebijakan pemerintahannya telah dinilai tidak melanggar konstitusi. Kalau presiden yang sekarang ini 'kan hasil SU MPR bulan Maret lalu." (vik/ely)