Kompas Online


Selasa, 5 Mei 1998


Harga BBM dan Tarif Listrik Naik

DPR Menolak

Kompas/ed

Jakarta, Kompas

Para wakil rakyat di DPR tetap menolak keputusan pemerintah hari Senin (4/5) yang menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) dan tarif dasar listrik (TDL). Keputusan itu dinilai, "Sepihak dan telah mengabaikan fungsi serta peran DPR".Demikian dikemukakan secara terpisah oleh Ketua F-PDI Budi Hardjono, anggota Komisi VIII DPR Eki Syachrudin dan Paskah Suzetta dari F-KP, anggota Komisi V DPR M Saleh Khalid dari F-PP, serta Ketua F-PP Hamzah Haz kepada pers, Senin.

Mereka menegaskan, kenaikan harga BBM dan TDL harus dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR, yaitu melalui rapat Komisi di DPR atau Rapat Pleno DPR. Sebab, selain menyangkut hajat hidup rakyat banyak juga berkaitan dengan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi UU tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 1998/1999. Pemerintah sebagaimana disampaikan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto dan Menteri Perhubungan Giri Suseno seusai diterima Presiden Soeharto di Bina Graha, Senin mengumumkan kenaikan harga BBM, TDL dan angkutan umum , mulai Selasa (5/5), pukul 00.00 WIB. Rincian kenaikan itu tersaji di tabel.

TDL dinaikkan secara bertahap. Tahap pertama, naik rata-rata 20 persen, mulai pada rekening Mei 1998. Tahap kedua, juga naik rata-rata 20 persen, mulai rekening Agustus 1998, dan tahap ketiga juga rata-rata 20 persen, mulai rekening November 1998.

Dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa di Deppen, Senin malam, Mentamben mengatakan, harga BBM ini belum termasuk pajak daerah yang sekitar 5 persen. Mentamben juga mengatakan, harga premix diperkirakan naik 70 persen, tetapi kenaikan ini tidak diatur pemerintah.

Berkaitan banyaknya keluhan mengapa pengumuman kenaikan harga dilakukan siang hari, bukan malam hari sebagaimana biasanya agar jangan menimbulkan kemacetan yang parah seperti terjadi kemarin, Mentamben mengatakan, hal itu dilakukan karena keinginan pemerintah untuk lebih transparan, fair, dan jangan sampai masyarakat kaget. Banyak telepon ke Redaksi Kompas mengecam pengumuman kenaikan harga BBM siang hari, yang membuat kemacetan lalu lintas dan banyak pegawai yang tidak kebagian angkutan sampai malam hari.

Bukan acuan

"F-PDI menolak keputusan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik," tegas Budi Hardjono. Ditambahkan, dalam pertemuan dengan Mentamben Jumat (1/5) malam, F-PDI telah menegaskan sikapnya.

Budi menyatakan, rapat "setengah kamar" antara Mentamben dan fraksi di DPR belum dapat dijadikan acuan mengambil keputusan. Forum DPR adalah Rapat Kerja dan Rapat Pleno. "Dalam pertemuan dengan Mentamben, F-PDI sudah menyatakan menolak, karena Mentamben tidak bisa memberi kontra-argumentasi terhadap alasan-alasan penolakan F-PDI," katanya.

Hal sama dikemukakan Saleh Khalid. Dikatakan, kenaikan harga BBM dan TDL akan berdampak pada naiknya harga-harga barang dan jasa. "Daya beli masyarakat yang saat ini sudah lemah akan makin lemah. Dan ini bisa menimbulkan kemarahan masyarakat," tegasnya.

Menurut Eki Sjachrudin, menaikkan harga BBM dan TDL di saat ekonomi rakyat dalam kondisi sehat dapat dimaklumi. "Tapi saat ini ekonomi rakyat sedang ambruk, kenapa harus diberi beban lagi. Tampaknya pemerintah lebih peduli menolong konglomerat daripada mensubsidi kepentingan rakyat banyak," tuturnya.

Dijelaskan, untuk membantu swasta, pemerintah rela melakukan negosiasi terhadap penjadwalan utang. Untuk kesalahan para pengelola bank, pemerintah rela mengucurkan dana talangan lewat KLBI sebesar Rp 103 trilyun, bahkan untuk menyehatkan bank-bank pemerintah masih menyediakan dana Rp 14 trilyun lagi.

"Sementara kekayaan para konglomerat yang berutang, dan pengelola bank yang nakal tetap aman-aman saja di luar negeri, tidak tersentuh tangan pemerintah. Ini benar-benar crisis of trust. Negara dijalankan tanpa amanah. Pemerintah menganggap masyarakat tidak tahu adanya kebocoran dan pemborosan-pemborosan yang dilakukan," ujar Eki.

Ia menyarankan agar DPR menuntut keputusan tentang harga BBM dan TDL diambil setelah dibicarakan dengan DPR, dan disahkan melalui Rapat Pleno DPR.

Ditunda

Paskah Suzetta mengusulkan agar kenaikan harga BBM ditunda sampai keadaan ekonomi nasional sehat. Ini dimungkinkan kalau memang kebijakan tersebut memberatkan masyarakat. Dalam keadaan ekonomi seperti sekarang, kenaikan harga BBM hanya akan memicu gejolak sosial.

Dalam soal BBM, ujar Paskah, pemerintah seharusnya mengumumkan secara transparan biaya produksi dan langkah-langkah efisiensi yang dilakukan. Selama ini masyarakat banyak yang tidak mengetahui biaya produksi minyak di dalam negeri. "DPR pun tidak pernah mendapat penjelasan resmi soal biaya produksi, tapi tiba-tiba harga BBM naik," tambahnya.

Hamzah Haz berpendapat, keputusan pemerintah terlalu berani, karena masyarakat masih dibebani krisis ekonomi. Dampak kenaikan itu akan sangat memberatkan masyarakat baik secara ekonomis maupun psikologis. "Dunia usaha yang sudah terhimpit kondisi likuiditas ketat akan makin tidak berdaya. Gelombang pemutusan hubungan kerja akan meningkat seiring naiknya harga-harga. Masyarakat makin tertekan," ucapnya.

Mentamben Kuntoro Mangkusubroto menjawab pers setelah Rakor Ekuin di Kantor Bappenas, Senin menyatakan, implikasi sosial yang mungkin timbul dari kenaikan harga BBM bukan menjadi urusannya. Namun demikian, kemungkinan timbulnya reaksi dari masyarakat akan diantisipasi menteri yang lain. "Bidang tugas saya sebagai menteri teknis melakukan penghitungan, sedangkan dalam dimensi yang lebih luas lagi saya kira telah dikoordinasikan dengan menteri lain," kata Kuntoro menjawab pers. (rie/gun/ee/boy/ag/ose)