Rabu, 27 Mei 1998


Sri Bintang: Reformasi Total Harus Jelas

Kompas/jpe

Jakarta, Kompas

Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Dr Ir Sri Bintang Pamungkas mengemukakan, arah dan tujuan reformasi total di bidang politik, ekonomi, dan hukum harus jelas. Disamping itu harus segera dirumuskan oleh masyarakat sendiri, sebelum diambil alih oleh sekelompok penguasa, yang manuver-manuvernya sudah mulai tampak hanya sesaat setelah Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden.

"Masyarakat harus sesegera mungkin membuat daftar inventaris masalah atau check list mengenai persoalan-persoalan yang ada warisan penguasa lama yang harus segera diubah sesuai dengan tuntutan reformasi total itu," ujar Sri Bintang dalam orasi perdananya di Fakultas Tehnik Universitas Indonesia (FTUI) di Depok, Selasa (26/5) siang.

Ia tampil di Kampus UI -almamaternya- itu sembilan jam setelah ia bersama Ketua Umum Serikat Buruh Sejahte-ra Indonesia (SBSI) Dr Muchtar Pakpahan dibebaskan dari LP Cipinang (Jakarta Timur), Se-lasa dini hari.

Menurut Bintang, saat ini hendaknya bangsa Indonesia jangan terjebak pada reformasi total yang menghendaki perubahan paket lima UU Politik saja dan pada pernyataan-pernyataan politik yang datang dari berbagai golongan. Ba-nyak butir-butir reformasi yang masih kabur dan harus secepatnya didefinisikan dengan membuat daftar inventaris masalah.

"Banyak butir reformasi yang sangat mendesak untuk diubah dengan cepat misalnya soal menggugat kembali perubahan UUD 1945 yang dimanipulasi baik oleh Soekarno dan Soeharto. Kedua pimpinan bangsa itu dengan sangat baik memanfaatkan UUD 1945 untuk melegitimasi kekuasaannya," ucap bintang.

Menurut dia, para reformis ini harus segera memikirkan langkah konkret serta menjauhkan segala kemungkinan masuknya kepentingan kelompok yang membonceng gelombang reformasi yang dimotori mahasiswa.

Para reformis saat ini, lanjut Bintang, harus bersatu dan cepat bertindak sebelum sekelompok orang ini mengambil alih kekuasaan dan mengupayakan kembalinya rezim lama atau membentuk rezim baru yang jauh dari semangat reformasi

Untuk itu, masalah yang harus segera dibenahi oleh masyarakat pasca Soeharto menurut Bintang adalah mengubah persepsi bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah sakral dan tidak dapat diubah-ubah. "Sakralisme UUD 1945 oleh pemerintahan Soeharto adalah hanya merupakan upaya untuk melanggengkan kekuasaannya. Padahal pasal 37 UUD 1945 memberikan keterbukaan seluasnya untuk perubahan konstitusi itu sendiri," katanya.

Kelemahan UUD 1945

Bintang juga melihat UUD 1945 itu banyak mengandung kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh penguasa yang cenderung korup. Contoh yang diajukannya antara lain adalah soal pasal 2 (1) UUD 1945 di mana susunan dan kedudukan MPR harus diatur oleh sebuah UU.

"Ini artinya justru mendudukkan pemerintah di atas supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Karena untuk membuat UU pemerintah harus bekerja sama dengan DPR yang sebagian besar anggotanya justru diangkat pemerintah," papar Bintang.

Selain itu, Bintang mencontohkan isi pasal 1 (2) UUD 1945 di mana penyerahan kedaulatan rakyat sepenuhnya pada MPR justru menghilangkan kedaulatan rakyat itu sendiri. "Bagaimana rakyat bisa mempunyai kedaulatan jika seluruhnya diserahkan ke MPR sementara susunan dan kedudukan MPR di pasal 2 (1) justru diatur oleh UU. UU itu sendiri merupakan hasil kerja DPR dan pemerintah," ucap Bintang.

Hal lain yang perlu diperhatikan dan dikhawatirkan Bintang, akan terlupakan atau terlewat oleh para reformis adalah isi UU Referendum yang oleh Soeharto dipakai sebagai kunci untuk merubah UUD 1945. Dengan UU Referendum sangat mustahil UUD 1945 diubah sementara UUD 1945 itu sendiri membuka keumungkinan perubahan dimaksud.

"Tolong periksa isi UU Referendum di mana disyaratkan adanya kewajiban 90 persen dari warga negara Indonesia harus memberikan suaranya dalam referendum perubahan UUD 1945. Setelah itu diatur lagi ketentuan dari 90 persen yang ikut itu harus menyetujui adanya perubahan UUD 1945. Ini jelas mustahil dapat dilaksanakan," katanya.

Fungsi ABRI

Dalam orasinya di depan ratusan mahasiswa FTUI, Bintang menepis anggapan bahwa pemikirannya selama ini dinilai pemerintah anti-ABRI dan antimiliter dengan melontarkan gagasan menghapus dwifungsi ABRI serta mengembalikan fungsi ABRI dan militer hanya menjadi pertahanan dan keamanan negara.

"Saya justru sangat mencintai ABRI. ABRI itu diperlukan hanya untuk pertahanan dan keamanan negara. Menjaga perbatasan dari pendudukan bangsa asing, menjaga perairan kita dari penjarahan ikan oleh bangsa asing, penebangan hutan secara liar oleh bangsa asing dan menjaga kawasan udara dari penyusupan musuh. ABRI seharusnya jangan bermain dalam masalah sosial politik," papar Bintang. (bw)