Rabu, 27 Mei 1998


Semua Tapol dan Napol Harus Dibebaskan

Jakarta, Kompas

Keputusan Presiden BJ Habibie membebaskan Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan akan meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Namun seharusnya pemerintah membebaskan seluruh tahanan maupun narapidana politik (tapol/napol), termasuk napol G30S/PKI. Pelaksanaan pembebasan itu bisa saja bertahap, tapi pemerintah harus menegaskan lebih dahulu bahwa seluruh tapol akan dibebaskan.

Harapan pembebasan seluruh tapol, Selasa (26/5) disampaikan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM Asmara Nababan, Kriminolog Mulyana W Kusumah, Ketua Serikat Pengacara Muda Indonesia (SPMI) Trimedya Panjaitan dan Sugeng Teguh Santosa (Sekjen) maupun Bambang Widjojanto, serta Munir dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang dihubungi secara terpisah. Sedang pengurus LBH di Semarang dan Bandung mendesak pemerintah membebaskan tapol/napol yang berada di daerah.

Dalam perkembangan lain, saat berbicara di Fakultas Teknik UI (Universitas Indonesia) Depok, Sri Bintang Pamungkas menilai, pemerintah telah ingkar janji dalam pembebasan tapol. Dari sebuah sumber yang layak dipercaya, papar Bintang, sebenarnya ada empat napol yang dibebaskan pada tahap pertama. Selain Bintang dan Muchtar Pakpahan, Budiman Sudjatmiko dan Nuku Soleman pun sebenarnya akan dibebaskan.

"Kenyataannya, pada tahap pertama ini hanya saya serta Pakpahan saja yang dibebaskan. Bagaimana kita mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam maupun luar negeri, kalau pemerintah sendiri ingkar janji. Contohnya, lihat pembebasan saya dan Pakpahan. Presiden BJ Habibie menjanjikan saya dan Pakpahan dibebaskan pada Senin, nyatanya baru pukul 01.30 WIB, dan itu sudah masuk hari Selasa," tegas Bintang.

Dibebaskan semua

Nababan maupun Mulyana menegaskan, seluruh tapol harus dibebaskan. "Pemerintah tidak mungkin membebaskan semua tapol dalam sehari. Rakyat dapat memahami bila pemerintah melakukan pembebasan tapol secara bertahap, karena ada prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Tetapi yang penting, pemerintah umumkan dahulu kalau seluruh tapol akan dibebaskan, sehingga ada jaminan mereka akan keluar dari penjara," tutur Nababan.

SPMI dan YLBHI sependapat, seluruh tapol harus dibebaskan tanpa pandang bulu. Khusus untuk napol perkara G30S/PKI pembebasan itu dilakukan dengan mempertimbangkan segi kemanusian, karena mereka kini sudah tua dan sakit-sakitan. "Sangat tidak manusiawi kalau kita tetap memenjarakan mereka yang sudah tua dan sakit-sakitan," papar Trimedya Panjaitan.

Bambang menegaskan, keputusan pemerintah membebaskan Sri Bintang dan Pakpahan dengan mekanisme pemberian amnesti dan/atau abolisi semestinya berlaku juga bagi mereka yang diadili dan dihukum karena penggunaan pasal yang sama.

Nababan berharap, semua tapol di Indonesia bisa menghirup "udara segar" sebelum 17 Agustus 1998. Sebab sebenarnya dari pembebasan tapol itu tak hanya bermakna adanya niat pemerintah untuk mendukung reformasi, tetapi juga adanya rekonsiliasi nasional.

"Pembebasan napol/tapol itu akan memperbaiki citra Pemerintah Indonesia di mata internasional. Tetapi itu tidak terlalu penting. Justru yang penting, dengan pembebasan semua tapol, termasuk mereka yang dihukum karena peristiwa G30S/ PKI, akan mewujudkan rekonsiliasi nasional. Pemegang kekuasaan di negeri ini bisa bersatu kembali dengan seluruh elemen masyarakat," tuturnya.

Tak boleh pandang bulu

Mulyana mengingatkan, keputusan pemerintah memberikan amnesti dan/atau abolisi terhadap tapol tidak boleh pandang bulu, karena dalam sebuah negara demokratis tak mengenal tapol. Pemberian amnesti dan abolisi juga bukan hal baru dalam sejarah kenegaraan Indonesia. Kebijakan itu pernah dilakukan Presiden Soekarno, tanpa pandang bulu, terhadap semua tapol/napol pada tahun 1960-an.

Diuraikannya, tanggal 17 Agustus 1961 Presiden Soekarno pernah mengeluarkan Keppres RI Nomor 449/1961 tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang terlibat pemberontakan. Amnesti dan abolisi itu diberikan kepada mereka yang terlibat pemberontakan Daud Beureuh (Aceh), PRRI/Permesta (di berbagai propinsi), Kahar Muzakar (Sulsel), Sekartadji Kartosoewiryo (Jabar) dan RMS (Republik Maluku Selatan).

Dasar pertimbangan Keppres itu, lanjut Mulyana, adalah perlunya menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsyafan orang-orang yang terkait dengan pemberontakan tersebut. Pertimbangan lain adalah soal kepentingan negara, kesatuan bangsa.

Presiden Soekarno juga mengeluarkan Keppres yaitu No 568/1961 tanggal 18 Oktober 1961, tentang tindakan imbangan terhadap pemberian amnesti dan abolisi kepada pemberontak/gerombolan yang menyerah tanpa syarat menurut Keppres 449/1961. "Jadi amnesti dan abolisi yang menyeluruh dalam sejarah Indonesia pernah terjadi tahun 1961. Pada masa Orde Baru yang banyak diberikan adalah grasi. Sampai 1995 sudah tercatat 2.994 pemohon grasi, dan yang dikabulkan sekitar 700 buah, yang terbanyak tahun 1985 ada 101 pemohon grasi yang dikabulkan. Jadi Pak Harto pun pernah melaksanakan hak prerogatif untuk memberikan grasi besar-besaran tahun 1985," katanya.

Bambang menambahkan, pada tahun 1954 pemerintah juga pernah memberikan amnesti kepada orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan tindak pidana politik. Hal serupa juga dilakukan pada tahun 1967. Dua peristiwa hukum tersebut membuktikan bahwa amnesti dan abolisi tidaklah dapat dipisah-pisah atau dipilih-pilih antartapol berdasarkan kepentingan pemerintah semata.

Dari daerah

Sementara itu, Direktur LBH Bandung Haneda Sri Lastoto maupun Direktur LBH Semarang Hadi Sasono mendesak pemerintah memberi perhatian juga kepada tapol di daerah. Setelah Sri Bintang serta Pakpahan dibebaskan, seluruh tapol - termasuk mereka yang dihukum, karena terkait kasus yang bernuansa politik - di daerah pun harus dilepaskan juga.

Menurut Haneda, di Jabar paling tidak terdapat tiga tapol yang sampai kini dipenjara, karena diduga terlibat kerusuhan Tasikmalaya, Desember 1996. Mereka adalah Asep Ilyas (23), Abdul Muis (24) dan Agustiana (32) yang ditahan di Lembaga Permasyarakatan Tasikmalaya dan LP Ciamis.

Hadi Sasono menegaskan, sejalan dengan semangat pembebasan Sri Bintang dan Pakpahan, proses hukum lima warga Jateng yang menjadi terdakwa dengan ancaman pidana pasal 154 dan 155 dihentikan. Kelima warga itu adalah Saddam Husein (30) dan Suhardi bin Achwan (27) dari Pekalongan, Dadang Iskandar (19) dari Gunungkidul, Slamet Bibit (24) mahasiswa STAIN Walisongo Salatiga, dan Faud Chafidin (21) warga Jetis Ambarawa.

LBH Semarang kemarin juga menerima pengaduan dari 12 warga Jateng keluarga terpidana perkara G30S/PKI yang pernah dibuang ke Pulau Buru, meminta kepada pemerintah supaya diberikan hak sipil kepada keluarga mereka, terutama yang berusia 70 tahun lebih. (oki/hh/pp/bw/tra)