Rabu, 27 Mei 1998


Pertamina Mendata Perusahaan Berbau Kolusi

Depok, Kompas

Pertamina akan meninjau kembali semua perusahaan yang terkait dengan proyek-proyek Pertamina, terutama perusahaan yang berhasil menjadi rekanan Pertamina karena adanya unsur yang berbau kolusi, korupsi dan nepotisme. Selanjutnya Pertamina akan membuka tender secara terbuka untuk proyek-proyek tersebut.

"Bila perusahaan yang telah menjadi rekanan Pertamina masih mau berhubungan dengan Pertamina, mereka harus berani bersaing, sehingga Pertamina bisa mendapatkan harga yang murah dan wajar. Itulah yang kami inginkan," tegas Direktur Utama Pertamina Drs Soegianto usai seminar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, De-pok, Selasa (26/5).

Hadir pula sebagai pembicara, Dirut PLN Djiteng Marsudi dan Dosen ITB Widjajono Parto-widagdo. Selama seminar lima jam, kedua Dirut BUMN di bawah Deptamben itu berbicara blak-blakan. Semua pertanyaan mahasiswa dan wartawan dijawab secara terbuka, tanpa was-was.

Sementara itu, Pertamina sejak pukul 00.00 WIB Selasa menurunkan harga bensin Premix dari Rp 1.500 jadi Rp 1.300 per liter, serta Super TT dari Rp 1.600 jadi Rp 1.400 per liter. Langkah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengoreksi kembali kenaikan harga BBM.

Menurut Soegianto, sebelum dilakukan peninjauan kembali, Pertamina akan mendata semua perusahaan yang berhubungan dengan proyek-proyek Pertamina. "Setelah semuanya didata, hasilnya akan diserahkan kepada Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP). Maksudnya supaya kita tahu bagaimana menyelesaikannya," kata Soegianto.

Mengenai berapa jumlah perusahaan yang sedang diteliti, Soegianto mengatakan, jumlahnya baru dikumpulkan. Perusahaan yang didata itu baik yang berkaitan dengan proyek eksplorasi dan eksploitasi, kegiatan pengolahan (kilang), kegiatan ekspor-impor, distribusi, perkapalan, dan pemasaran dalam negeri.

Impor sendiri

Untuk kegiatan ekspor-impor, menurut Soegianto, selama ini dilakukan oleh pihak ketiga. Yaitu Perta Oil Marketing Ltd, Permindo Trading Oil Co. Ltd, dan Pasific Petroleum Trading. Saham Pertamina di Perta Oil sebesar 30 persen, di Permindo 35 persen dan di Pasific Petroleum 50 persen. Kegiatan ini telah dilakukan sejak belasan tahun lalu.

Berdasarkan informasi, sebagian besar saham (65 persen) di Permindo dikuasai Bambang Trihatmodjo, Sudwikatmono dan Nirwan Bakrie. Sedangkan di Perta Oil, 70 persen sahamnya dimiliki Hutomo Mandala Putra dan beberapa yayasan. Kedua perusahaan ini ditunjuk dalam pengadaan minyak mentah impor. Sedangkan Pasific Petroleum (partner-nya adalah perusahaan Jepang) ditunjuk khusus menangani ekspor minyak mentah ke Jepang.

Mulai 1 Juli 1998 mendatang, menurut Soegianto, Pertamina akan mengimpor minyak mentah sendiri yang dilakukan oleh Divisi Pemasaran Luar Negeri Pertamina. Pada tahap awal, impor minyak yang dilakukan oleh Pertamina sendiri sekitar 50.000 barrel per hari, atau 50 persen dari impor yang dilakukan pihak ketiga. Kalau pihak ketiga juga menyatakan tidak sanggup lagi mengimpor minyak mentah, maka porsi Pertamina akan ditambah.

Namun mulai Juni harga yang ditawarkan oleh pihak ketiga harus sudah bersaing. Ditanya apakah Pertamina bisa lebih efisien dalam mengimpor minyak mentah, Soegianto yakin, harga yang dibeli Pertamina akan lebih murah, karena Pertamina akan datang sendiri ke produsennya.

Mengenai fee yang diperoleh pihak ketiga, Soegianto mengatakan, sekitar 10-20 sen dollar AS per barrel. "Uangnya tidak banyak. Itu normal. Kalau Pertamina beli langsung, maka yang bisa dihemat hanya sekitar itu," katanya.

Soal Exor I

Sehari sebelumnya, seusai rapat di Kantor Deptamben, Soegianto mengatakan, pihaknya akan meninjau kembali kilang minyak Exor (Export Oriented Refinery) I, Balongan, Indramayu, apakah benar sering mengalami kerusakan seperti yang diberitakan media massa. Dari peninjauan teknis, nantinya akan diketahui apakah komponen yang digunakan sesuai rencana. Masih perlu dilihat apakah memang benar ada penyimpangan.

Namun ketika ditanya masalah utilisasi kilang, Soegianto menegaskan, utilisasinya 95-100 persen. Sedangkan yang 70 persen itu adalah hasil BBM-nya.

Dia menyatakan tidak tahu, ketika ditanya apakah dalam pembangunan Exor I ini ada mark up. "Tetapi yang jelas, pada waktu membangun kilang, sudah dikaji dan berdasarkan estimasi Pertamina. Pemerintah juga sudah mengizinkan. Jadi secara legal, pembangunan kilang ini sudah mengikuti peraturan," tegasnya.

Sebelumnya sumber Kompas menyatakan, kilang minyak Exor I yang mulai dibangun tahun 1990-an itu telah menghabiskan biaya sekitar 2,4 milyar dollar AS. Sementara berdasarkan penelitian dari berbagai kontraktor di luar negeri, sebenarnya biaya pembangunan hanya sekitar 1,9 milyar dollar AS. "Dengan demikian ada mark up sekitar 400-500 juta dollar AS," kata sumber.

Dalam seminar juga dipertanyakan besarnya alokasi anggaran untuk anggota DKPP sekitar Rp 5 milyar selama setahun. Soegianto mengakui hal itu, tetapi jumlahnya belum bisa dipastikan antara Rp 5 milyar - Rp 8 milyar. Dana ini digunakan membiayai kegiatan DKPP yang anggotanya terdiri dari Mentamben, Menkeu, Ketua Bappenas, Menristek, Mensesneg, dan Sekretaris DKPP. Dana ini disorot, karena dirasa terlalu besar, sementara rakyat terus dibebani naiknya harga BBM.

1.247 perusahaan

Sementara itu, Michael Backman, penulis buku mengenai pengelolaan usaha di Asia yang akan diterbitkan oleh John Wiley & Sons tahun ini, dalam artikel di harian The Asian Wall Street Journal (AWSJ) Selasa mengidentifikasi tak kurang dari 1.247 perusahaan di mana keluarga mantan Presiden Soeharto ikut terlibat. Keterlibatan ini adalah melalui kepemilikan saham dalam jumlah signifikan.

Angka itu hanya di Indonesia, dan belum menghitung aset-aset di luar negeri. Lebih dari 1.247 perusahaan dimaksud, tersebar pada 20 konglomerasi terpisah.

Kalangan investor asing dinilai Backman berperan langsung dalam membangun imperium keluarga Soeharto. Sedikitnya 44 perusahaan Barat serta 15 dari Jepang dan Korsel, menjalin hubungan bisnis dengan keluarga ini di Indonesia. Termasuk di antaranya beberapa nama besar seperti General Electric, British Petroleum, dan Nestle.

Karena itu menurut Backman, tidak mudah mendobrak imperium ini, karena menyita seluruh perusahaan Soeharto sama saja dengan menyita aset para investor asing. Ini bisa menjadi sinyal negatif yang akan makin menggoyahkan kepercayaan asing yang sudah demikian lemah sekarang ini.

Sebanyak 19 perusahaan yang terkait dengan keluarga Soeharto itu tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pencatatan di bursa ini merupakan strategi yang disengaja untuk lebih menyamarkan, karena dengan membiarkan investor lain masuk, akan terlihat adanya penyebaran kepemilikan. (ose/tat)