Rabu, 27 Mei 1998


Dikira Milik Soeharto, Lahan Perumnas Diduduki Warga

Jakarta, Kompas

Lahan Perumnas seluas 120 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat dikavling-kavling oleh sekitar 500 warga. Mereka belum mendirikan apa pun di atas lahan itu, tetapi warga menjaga "miliknya" itu siang dan malam. Wali Kota Jakarta Barat Sutardjianto menyebut tindakan warga itu sebagai penjarahan.

"Mereka menjarah dan kemudian membuat patok-patok karena mendengar lahan tersebut adalah milik keluarga Soeharto, mantan Presiden," kata Sutardjianto kepada Kompas, Selasa (26/5).

Ia menambahkan, Perumnas Cengkareng memang diresmikan Presiden Soeharto. Pembangunannya dilaksanakan oleh kelompok usaha Citra. "Namun itu tak berarti lahan tersebut milik Soeharto," tegas Sutardjianto.

Menurut dia, tindakan warga jelas melanggar hukum. Karena itu, dia meminta para penjarah segera pergi dan mencabuti patok-patok. "Jika tidak, aparat keamanan akan turun tangan," tegas Sutardjianto.

Sejumlah warga yang ditemui Kompas menuturkan, mereka mematok lahan itu ketika Soeharto mengundurkan diri selaku presiden, Kamis lalu. Mereka datang dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Membawa kayu, cangkul, dan peralatan untuk bertani. "Kami datang ke sini karena ada yang memberi informasi bahwa lahan tersebut milik Soeharto," ujar Munir (43).

Lahan Perumnas itu pernah didiami sekitar 25.000 penduduk yang membangun 3.500 bangunan. Tahun 1995, mereka diberi ganti rugi dan disuruh pindah, karena di situ akan dibangun rumah susun oleh Perumnas. Dalam eksekusi penertiban, petugas ketertiban yang dibantu polisi dan tentara bentrok dengan warga yang tidak mau pindah.

Didin Sutiadi, Pimpinan Perumnas Cengkareng kepada Kompas menambahkan, ia dan pegawai lainnya ngeri melihat tindakan orang-orang tak dikenal tersebut. Semakin hari semakin banyak yang datang untuk mematok.

"Bahkan petugas yang menjaga kawasan Perumnas pun tidak berani menggunakan baju seragam, karena takut. Tampaknya ada tokoh yang menggerakkan mereka," ujar Didin.

Didin menambahkan, orang-orang yang lewat di sekitar lahan milik Perumnas, dan kebetulan melihat orang mematok-matok lahan, lantas juga ikut-ikutan. "Sekarang tanah Perumnas seluas 120 hektar itu sudah habis dikavling-kavling. Luas kavling tidak seragam, tetapi ada yang 400 x 500 meter," kata Didin.

Sementara itu, Rusjdi HAMKA, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan, tindakan penjarahan itu perbuatan yang salah. "Saya mengimbau warga agar meninggalkan tanah milik Perumnas yang mereka kuasai secara tidak sah itu. Tanah Perumnas adalah milik pemerintah dan juga aset negara," ujar Rusjdi dari Fraksi Persatuan Pembangunan. (xta)