Rabu, 27 Mei 1998


Bina Graha Cabut Pembatalan SIUPP

Jakarta, Kompas

Presiden BJ Habibie di Bina Graha memberikan komitmen untuk segera mencabut Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No 1 tahun 1984 tentang Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Selain itu Presiden juga membuka kemungkinan merehabilitasi surat kabar atau majalah yang pernah diberangus, seperti tabloid DeTik, Tempo dan Editor.

Demikian Adnan Buyung Nasution dalam jumpa pers bersama Nurcholish Madjid dan Sudjana Sapi'ie di Ruang Sumbawa, Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (26/5), setelah mereka bersama Rudini dan Emil Salim bertemu Habibie di ruang kerja presiden, Bina Graha, Jakarta.

"Tentang kebebasan berpendapat tadi dibahas perlu dicabut Peraturan Menteri Penerangan tentang SIUPP. Juga merehabilitasi surat kabar dan majalah yang dulu pernah diberangus, seperti Tempo, Editor dan DeTik, yang tempo hari telah memenangkan perkaranya di pengadilan," kata Nasution.

Nurcholish menambahkan, dalam pertemuan antara Ke-lompok Pengimbang dengan Habibie di Bina Graha itu dicapai kemufakatan bahwa kebebasan-kebebasan asasi yang selama ini ditekan, yakni kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, dilepaskan. "Jadi kalau Saudara-saudara mau berkumpul, tidak perlu lagi harus minta izin. Paling-paling secara sopannya, kita memberitahu ke-pada pihak berwajib agar dapat menjaga keamanan," katanya.

"Kebebasan pers harus secara apriori sudah kita miliki sekarang. Karena itu, kita tidak usah tanya-tanya lagi, apakah ini sudah bisa diberitakan atau tidak. Asalkan Saudara bertanggung jawab sendiri kalau beritanya salah," demikian Cak Nur.

Menurut Nasution, selain menyangkut kebebasan pers, Ha-bibie juga akan memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam mengatur organisasi di kampus. Jadi, student government akan dijamin dengan rencana penghapusan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kam-pus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang telah berlaku selama 20 tahun terakhir dan memasung kreativitas politik mahasiswa.

Langkah ini, menurut Sudjana, merupakan program jangka pendek Habibie. "Presiden Habibie ingin sekali melakukan perubahan pada hal-hal yang sifatnya dapat diubah tanpa memerlukan waktu terlalu banyak, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan. Termasuk penghapusan NKK/BKK itu," kata Sudjana.

Cak Nur menambahkan, yang tersisa sekarang adalah bagaimana menjaga semua komitmen itu menjadi kenyataan. "Maka dari itu, faktor kekuatan penyeimbang sangat penting. Jangan segala sesuatunya taken for granted," tutur Cak Nur sambil menekankan pentingnya peranan pers dalam mengawasi jalannya gerak reformasi sesuai tuntutan rakyat.

Lembaga terbuka

Mensesneg Akbar Tandjung kepada wartawan seusai pertemuan para tokoh masyarakat dengan Habibie mengatakan, Presiden ingin memposisikan dirinya sedemikian rupa sehingga lembaga kepresidenan bisa menjadi lembaga yang terbuka, yang transparan. Selain itu Presiden tidak punya niat sedikit pun menjadikan lembaga-lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, merupakan lembaga yang menjadi kooptasi dari pemerintah.

Tokoh masyarakat yang bertemu Habibie ialah Emil Salim, Rudini, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid dan Sudjana Sapi'ie. Sedangkan Amien Rais kali ini tidak hadir, karena sedang ke Jawa Timur.

Soal pemilu, Tandjung menyatakan, pemilu secepatnya diadakan setelah perangkat perundang-undangan disepakati secara konstitusional. Ia tidak bisa memberi batas waktu secara pasti, tapi juga tidak mau mengatakan pada tahun 2003. "Pokoknya secepat-cepatnya. Soal teknis bisa kita percepat, tidak usah dengan yang sophisticated. Kita tahun 1955 juga bisa menyelenggarakan pemilu sangat sederhana, bahkan dinilai sangat demokratis... Tapi kalau yang sifatnya substansial tidak bisa, karena menyangkut kepentingan."

Ia juga mengatakan, presiden telah menugaskan Mendagri mempersiapkan rancangan reformasi bidang politik, Menteri Kehakiman bidang hukum dan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bidang ekonomi. "Diberikan kepada masyarakat untuk mencek, apakah pikiran yang berkembang di masyarakat sudah terakomodasi dalam rancangan tersebut," ujar Tandjung.

Secara terpisah, pakar komunikasi Universitas Diponegoro, Drs Novel Ali menyatakan, sudah saatnya pemerintah menghentikan intervensi terhadap kebebasan pers. Karena itu, pemerintah harus secepatnya menghapus ketentuan pencabutan SIUPP dan menyempurnakan UU Pokok Pers. "Selama kita masih takut menghidupkan kembali Tempo, DeTik dan lain-lain, pers takkan pernah memiliki kebebasan," ujarnya kepada wartawan di Semarang.

Selain itu, pemerintah harus memberikan peluang kepada LSM seperti AJI (Aliansi Jurnalis Independen) untuk hidup dan bersaing dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). "PWI 'kan sudah profesional, kenapa harus takut bersaing," tandasnya.

Hal senada dikemukakan pakar komunikasi dan hukum Universitas Hassanudin, Prof HA Muis, di Ujungpandang. Dikatakan, pemerintahan Orde Baru terlalu banyak mencampuri urusan intern pers. (vik/ush/jl/osd/rie/ll/lam)