Senin, 25 Mei 1998


SI MPR Harus Segera Dilakukan

Surabaya, Kompas

Walaupun Soeharto telah berhenti, dan BJ Habibie telah diambil sumpahnya sebagai presiden, tetapi Sidang Istimewa MPR harus segera dilakukan. Hal itu merupakan tindak lanjut dari reformasi total yang diinginkan rakyat.

Demikian kesimpulan dari diskusi terbuka di Universitas dr Soetomo Surabaya, Sabtu (23/5). Pembicara antara lain mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat Siswono Yudohusodo, serta Daniel Sparingga dan Dr Soewoto dari Universitas Airlangga, dengan moderator Sam Abede Pareno, Pembantu Dekan I Fikom Universitas Dr Soetomo.

Menurut Siswono, sebelum pembenahan di segala bidang kehidupan, yang pertama harus dilakukan adalah menggelar Sidang Istimewa atau Sidang Umum MPR. Sidang MPR sangat perlu dilakukan untuk membentuk sebuah pemerintahan baru yang dipercaya rakyat. Namun, sebelum sidang MPR dilakukan, orsospol harus me-recall semua wakilnya di MPR yang dipilih karena nepotisme. Atau wakil itu mengajukan pengunduran diri.

Dari hasil sidang MPR yang dilakukan oleh anggota yang bersih, maka tentu akan lahir pemimpin baru yang bersih dan dapat dipercaya rakyat. "Coba lihat Thailand dan Korea Selatan yang juga dilanda krisis moneter. Yang pertama mereka lakukan adalah mengganti pemerintahannya dulu, baru kemudian krisisnya dapat diatasi," kata Siswono.

Pendapat serupa juga dilontarkan Daniel Sparingga. Menurut dia, dalam waktu dua minggu ini MPR harus bersidang untuk memilih presidium, yang terdiri dari lima sampai tujuh orang yang pro-reformasi. Presidium ini akan bekerja kurang lebih enam bulan untuk mempersiapkan Pemilu. Karena itu selama enam bulan, presidium akan mereformasi undang-undang tertentu seperti UU Pemilu, UU Parlemen, UU Pokok Pers, dan undang-undang lainnya.

Sparingga juga mengatakan, MPR bisa saja bersidang dalam waktu dua minggu ini untuk langsung memilih figur tertentu sebagai presiden dan wakil presiden baru. Figur tersebut harus dapat diterima semua golongan dan kelompok yang ada di Indonesia. Pemimpin baru tersebut harus didampingi oleh kabinet yang telah teruji komitmennya pada reformasi. Namun Sparingga meragukan MPR untuk mampu menemukan figur tersebut. "Terlebih MPR sekarang masih dicemari oleh nepotisme. Karena itu harus dibersihkan lebih dahulu," kata Sparingga.

Bila MPR tidak segera bersidang, kata Daniel, rakyat harus mendesak pemerintahan Habibie menjadi pemerintahan transisional, yang tujuan akhirnya dalam waktu 180 hari sudah lahir pemerintahan baru, yang lahir dengan UU Pemilu yang baru. "Jadi selama 180 hari Habibie harus mempersiapkan segala perangkat untuk menciptakan Pemilu yang tidak hanya langsung, umum, bebas, dan rahasia, tetapi juga benar-benar jujur dan adil," tegasnya.

Belum sah

Sementara itu Dr Soewoto, ahli hukum tata negara dari Universitas Airlangga mengatakan, berhentinya Soeharto sebagai presiden dan pengangkatan wakil presiden sebagai presiden belum sah secara hukum. Akibatnya, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan juga belum sah.

Menurut Soewoto, pengangkatan Habibie sebagai presiden tidak bisa semata-mata hanya memperhatikan UUD 1945 Pasal 8 saja. Namun harus diperhatikan juga Tap MPR No 4/1978 Pasal 3, di mana disebutkan MPR memberhentikan presiden dengan alasan atas permintaannya sendiri, karena berhalangan tetap, atau karena presiden melakukan kesalahan besar.

Dengan melihat Tap ini, maka Sidang Istimewa harus dilakukan. Pengangkatan Wapres menjadi Presiden juga harus dengan sidang MPR, karena kalau presiden belum diberhentikan oleh MPR, maka tidak boleh ada presiden baru. "Jadi turunnya Soeharto dan naiknya Habibie hanya sebagai de facto saja. Sedangkan de jure, Presiden RI masih Soeharto," tegas Soewoto.

Pengambilan sumpah presiden di depan Mahkamah Agung dengan alasan karena gedung MPR/DPR dikuasai mahasiswa, menurut Soewoto, bukanlah alasan yang dapat diterima. "Mahasiswa adalah pelopor dan pejuang reformasi nomor satu. Mereka sudah sejak semula meminta MPR bersidang. Maka tidak masuk bila mereka dikatakan akan menghalangi MPR bersidang. Mereka pasti akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk sidang istimewa tersebut," katanya.

Mengenai alasan keamanan yang juga dilontarkan, menurut Soewoto, juga tidak dapat diterima, karena selama ini aparat keamanan terus-menerus mengatakan situasi aman terkendali.

Sementara itu, Sarwono Kusumaatmaja mengatakan, turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, bukan berarti reformasi sudah tercapai. Reformasi harus terus dilakukan dengan membangun budaya baru dalam berpolitik, seperti memberikan penghargaan tidak hanya pada kewajiban tetapi juga pada hak, transparansi, bertanggung jawab, dan jelas. "Pertahankan Pancasila dalam persaingan politik yang sehat, sehingga Pancasila dapat berkembang luwes dan sanggup menghadapi tantangan zaman. Tidak seperti saat ini di mana Pancasila dimonopoli oleh penguasa, sehingga kita tidak dapat mengambil jawaban dari Pancasila ketika bangsa menghadapi persoalan-persoalan besar," katanya.

Pemilu

Mengenai Pemilu, baik Sarwono maupun Siswono tidak setuju diadakan Pemilu dengan sistem distrik. Hal tersebut dikarenakan sistem distrik mengandung instabilitas, dan ada kemungkinan besar di mana sebuah orsospol tidak mempunyai wakil di tingkat pusat.

"Pemilu dengan sistem proporsional masih merupakan pilihan yang paling baik, hanya saja harus multipartai dan harus segera dilakukan reformasi UU Pemilu," tegas keduanya.

Reformasi UU Pemilu sangat perlu dilakukan untuk menghindari kejadian di mana 1.000 anggota MPR secara aklamasi memilih seseorang sebagai presiden, tetapi dua bulan kemudian rakyat meminta orang tersebut mundur. "Jika demikian, Pemilu hanya merupakan formalitas belaka. Padahal tenaga dan dana yang dihabiskan untuk Pemilu luar biasa besarnya," tegas Siswono. (arn)