Senin, 25 Mei 1998


Perusahaan Anthony Salim dan Sigit Belum Setor Uang PDAM

Jakarta, Kompas

Kelompok usaha swasta yang bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya dalam mengelola air bersih di DKI Jakarta, belum menyerahkan uang hasil tagihan rekening air bersih kurang lebih Rp 100 milyar kepada PDAM Jaya. Untuk menyelamatkan PDAM Jaya di kemudian hari, PDAM Jaya membatalkan kerja sama dengan mitra usahanya, yaitu kelompok usaha milik Anthony Salim, putra Sudono Salim dan Sigit Harjoyudanto Soeharto, terhitung mulai Sabtu (23/5).

"Lebih baik kita akhiri saja kerja sama dengan dua mitra swasta ini, karena tidak mendatangkan manfaat buat kesejahteraan karyawan perusahaan. Terhitung hari ini (Sabtu, 23 Mei 1998), kerja sama saya batalkan," tegas Rama Boedi, Di-rektur Utama PDAM Jaya usai menandatangani pembatalan kerja sama dengan dua mitra swasta; PT Garuda Dipta Semesta (GDS) milik Anthony Salim dan PT Kekar Airindo Thames Indonesia (Kati) milik Sigit Harjoyudanto, Sabtu lalu. Pembatalan itu sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 131/1998.

Menurut Rama, uang Rp 100 milyar tersebut ditarik oleh mitra usahanya itu dari pelanggan PDAM selama empat bulan, mulai Februari 1998. Sejak kerja sama PDAM Jaya dengan kelompok usaha Salim dan Sigit ditandatangani, kata Rama, sedikitnya kedua mitra swasta itu telah menarik uang rakyat selaku pelanggan air minum sebesar Rp 100 milyar.

Rinciannya, setiap bulan uang pelanggan yang masuk ke rekening mereka melalui Bank Central Asia (BCA) mencapai Rp 30 milyar. "Padahal kedua mitra tersebut tidak menyetor uang sedikit pun dalam proyek kerja sama pengembangan PDAM Jaya," ujar Rama.

Kedua mitra swasta itu, ujar Rama, hanya bermodalkan "surat sakti" dari Soeharto (ketika masih menjadi Presiden RI) dan Menteri Pekerjaan Umum, ketika itu Radinal Moochtar. "Surat sakti" itu bernomor UM 0111-MN/363 tanggal 6 Oktober 1995.

Yang penting, ujar Rama, ia akan mengejar uang tagihan dari pelanggan yang sudah masuk ke rekening kedua mitra swasta itu, untuk dimasukkan ke PDAM. Namun Rama tidak menjelaskan langkah konkret dalam upaya menagih kembali uang pelanggan itu.

Ketika ditanya tentang penurunan tarif, Rama menjelaskan, penurunan tarif air bersih adalah wewenang Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Jika memang tarif yang mulai 1 April dinaikkan hingga 65,71 persen membebani rakyat, ia setuju diturunkan sesuai kemampuan rakyat.

Gubernur Sutiyoso mengatakan segera menurunkan tarif air minum karena tarif sekarang membebani rakyat di tengah

resesi ekonomi nasional. Sutiyoso menyatakan, mitra PDAM Jaya itu menghindari tanggung jawab memperbaiki manajemen pelayanan air bersih.

Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Kontraktor Air Minum Indonesia Win Gaza Simbolon meminta Sutiyoso membatalkan kerja sama PDAM Jaya dengan PT GDS dan Kati, karena kerja sama itu mengandung unsur kolusi dan nepotisme, serta tidak melalui tender terbuka (Kompas, 23/5).

Kriminal

Menanggapi kasus itu, kalangan Dewan Perwakilan Rak-yat Daerah (DPRD) menegaskan, tindakan kelompok usaha milik Salim dan Sigit mengandung unsur kriminal. Dengan demikian, kedua pengusaha termasuk juga direksinya harus dilaporkan kepada polisi agar ditangkap.

"Selain itu, pemerintah juga harus mencegah dan menangkal mereka agar tidak pergi ke luar negeri. Mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan yang merugikan rakyat," tegas Saud Rahman dari F-PP.

Saud menambahkan, kesalahan juga terletak pada Gubernur DKI Jakarta dan Dirut PDAM Jaya. Mereka harus bertanggung jawab, karena menerima kehadiran kedua pengusaha yang bermodal "surat sakti" itu. "Mengapa mereka menerima kerja sama dengan kelompok usaha milik Salim dan Sigit yang sudah nyata-nyata hanya berbekal "surat sakti", kolusi, dan nepotisme. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain begitu saja dong," kata Saud.

Asrul Harun, anggota Komisi C (bidang keuangan) DPRD juga mengatakan, proyek pengembangan PDAM Jaya jika masih diteruskan harus ditender ulang secara terbuka, dan tarif air bersih harus segera diturunkan. "Pejabat di lingkungan pemda dan perusahaan air minum harus berhati-hati bila menandatangani kerja sama dengan mitranya dalam suatu proyek. Jangan sampai proyek yang memberatkan rakyat disetujui begitu saja," tegasnya. (xta)