Senin, 25 Mei 1998


Majelis Amanat Rakyat Desak BJ Habibie

Nyatakan Pemerintahan dalam Peralihan

Jakarta, Kompas

Ketua PP Muhammadiyah Dr Amien Rais atas nama Majelis Amanat Rakyat (MARA) menyerukan sekaligus mendesak agar Presiden BJ Habibie menyatakan diri sebagai suatu pemerintahan transisional (peralihan) dalam beberapa hari ini, dengan keharusan melaksanakan pemilihan umum yang jujur, bersih, adil, selambat-lambatnya antara enam sampai 12 bulan ini. Selain itu, MARA juga meminta pemerintahan saat ini juga segera mengumumkan kekayaan para pejabat yang tergabung dalam Kabinet Reformasi Pembangunan, serta membersihkan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang dimulai dari presiden sendiri berikut anggota kabinetnya.

Seruan ini disampaikan Amien Rais dalam jumpa pers di kediaman pengusaha Arifin Panigoro di kawasan Kebayoran Baru (Jakarta Selatan) Minggu (24/5) malam. "Presiden sepakat menyatakan pemerintahannya ini sifatnya sementara, dan menjanjikan dalam waktu enam sampai setahun ke depan akan mengadakan pemilihan umum," ujarnya.

Akan beri kejutan

Sementara itu, Minggu pagi, dalam acara Pengajian Akbar PP Muhammadiyah di Jakarta, Amien Rais mengemukakan, Presiden BJ Habibie menegaskan tidak akan menjadi Presiden Republik Indonesia hingga tahun 2003. Sekarang ini, ia hanyalah mengantarkan roda reformasi berjalan, kemudian akan turun. "Besok pagi (hari ini -Red), Habibie di televisi akan membuat kejutan yang menyenangkan seluruh masyarakat, sehingga akan mengikis seluruh pro-kontra yang muncul selama ini mengenai penunjukan dirinya sebagai presiden."

Amien dalam kesempatan itu mengutip pernyataan Habibie dalam pembicaraan dengannya empat jam setelah Habibie dilantik sebagai Presiden. Dalam pertemuan antara Habibie dengan Amien Rais, juga hadir Emil Salim, Rudini, Adnan Buyung Nasution, Sudjana Sapi'ie, dan Nurcholish Madjid. Mereka hadir dalam kapasitas pribadi.

"Dalam pertemuan itu tidak disebutkan apakah Presiden BJ Habibie akan ikut mencalonkan diri pada pemilu yang akan datang," tegas Amien.

Badan Penasihat Reformasi

Saat menyatakan seruannya itu, Amien didampingi Albert Hasibuan, Toeti Heraty Noerhadi, dan Goenawan Mohamad. Juga hadir antara lain Arifin Panigoro, M Sadli, Sarwono Kusumaatmadja, Nursyahbani Katjasungkana, Faisal Basri, Mudji Sutrisno, Franz Magnis-Suseno, Dawam Rahardjo, Mochtar Pabottinggi, Zoemrotin K Soesilo, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ratna Sarumpaet, Onghokham, Fikri Jufri, dan Hermawan Sulistyo.

Selain dua seruan itu, ada enam seruan lainnya yang berhasil dirumuskan oleh MARA sejak pukul 19.00 WIB dan usai sekitar pukul 21.05 WIB.

Dalam jumpa pers, Amien Rais juga mengungkapkan, ia beserta lima orang lainnya - Emil Salim, Nurcholish Madjid, Rudini, Adnan Buyung Nasution, dan Sudjana Sapi'ie - hari Sabtu (23/5) lalu sekitar pukul 20.00 WIB menemui Presiden Habibie di kediamannya untuk membicarakan sejumlah hal penting.

Termasuk dibahas pembentukan sebuah Badan Penasihat Reformasi yang sifatnya mandiri. Tugas badan ini akan membantu Presiden merumuskan sejumlah hal dalam menjalankan program reformasi.

"Dalam pertemuan yang sangat terbuka, bernuansa demokratis serta lepas dari situasi patronage yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam pemerintahan Soeharto, Presiden Habibie menyatakan sepakat dan sependapat bahwa pemerintahannya itu adalah sebuah pemerintahan peralihan. Presiden juga menyatakan in a couple of days akan segera mengumumkan pernyataannya itu kepada masyarakat," kata Amien.

Ditanya mengenai independensi badan yang terdiri atas enam orang itu, Amien menyatakan jaminannya. Ia juga menegaskan akan tetap berada di luar sistem. "Badan itu dijamin kemandiriannya, dan saya menyatakan tetap berada di luar sistem mana pun," katanya.

Soal partai politik

Tuan rumah pertemuan MARA, Arifin Panigoro, kepada Kompas mengatakan, dalam waktu sesegera mungkin akan mengumumkan pembentukan partai politik. Setelah partai terbentuk, baru kemudian akan dicalonkan sebuah nama sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Dalam pertemuan, sudah ada pembahasan mengenai hal itu. Bahkan sudah ada yang mengajukan nama, yaitu Partai Amanat Rakyat (PAR)," kata Arifin. Ia sendiri dalam waktu dekat juga akan mengemukakan rencana-rencana ekonomi yang akan diselaraskan dengan usulan reformasi yang dituntut mahasiswa serta rakyat.

Semalam juga sudah muncul beberapa nama yang disebut-sebut sebagai calon presiden dan wakil presiden yang dianggap pantas, seperti mantan Wapres Try Sutrisno, Pangab Jenderal TNI Wiranto, Dr HM Amien Rais, Prof Dr Emil Salim, mantan Menneg Transmigrasi dan Perambah Hutan Ir Siswono Yudhohusodo, serta beberapa nama lagi.

Tapi Onghokham mengatakan kepada Kompas, sejauh ini memang masih belum ada yang berani mencalonkan diri sebagai presiden. Hermawan Sulistyo menilai, memang sudah saatnya dalam waktu dekat ini akan ada pihak-pihak yang mengumumkan berdirinya partai politik baru serta calon-calon presiden dan wapres.

Menjawab pers, Amien Rais mengemukakan, sudah saatnya diizinkan berdirinya partai-partai politik baru sebagai alternatif, karena yang ada saat ini -Golkar, PPP dan PDI - sudah kurang relevan dan sudah kehilangan kepercayaan lagi dari masyarakat luas dengan situasi politik belakangan ini. "Buka lembaran baru, buka pendaftaran partai baru. Ini sudah keharusan," ujarnya.

Didesak pers apakah ia kelak akan memimpin MARA menjadi sebuah partai politik baru, Amien mengelak menjawab pasti. "Soal itu diserahkan saja kepada yang hadir di sini," katanya singkat.

Tentang Dwifungsi ABRI, Amien Rais mengatakan, jika kelak parlemen dan pemerintahnya demokratis, maka pelaksanaan Dwifungsi ABRI juga akan terbatas serta sesuai dan dikembalikan dengan makna sesungguhnya.

Mengenai sikapnya soal Dwifungsi ABRI, yang juga dikutip oleh TV Jepang - seperti dilaporkan koresponden Kompas, Yusron Ihza dari Tokyo - Amien Rais tidak menolak. Namun dalam pelaksanaannya harus berimbang. Fungsi sospol ABRI sekarang perlu dikurangi, karena jika terlalu kuat akan menimbulkan pertentangan dalam ABRI sendiri. "Kekuatan sospol selalu mengundang konflik kepentingan. Sekarang ini juga telah terasa bahwa tokoh-tokoh militer masuk dalam konflik politik".

Harta Soeharto

Menjawab pers soal kemungkinan mantan Presiden Soeharto dan keluarganya dapat dimintakan pertanggungjawabannya di sebuah pengadilan, Amien Rais mengatakan, hal itu sangat dimungkinkan. Hal yang sama juga disebutkan saat menjawab pers soal kemungkinan harta kekayaaan Soeharto dan keluarnya diserahkan dan dikembalikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia.

"Soal Soeharto bakal diadili di pengadilan, hal itu dapat saja terjadi di negara hukum ini. Tetapi untuk saat ini hendaknya hal itu tidak dilakukan dulu, karena akan menjadi preseden buruk. Setelah keadaan sudah kembali normal, kondisi itu bisa terjadi," katanya.

Pengadilan terhadap Soeharto kelak, ucap Amien, harus diadakan dalam sebuah peradilan yang fair dan bebas dari campur tangan kekuasaan mana pun, apakah itu yudikatif maupun eksekutif.

Namun, sebagai Ketua PP Muhammadiyah, demikian Amien Rais, ia mengusulkan andaikata nantinya Soeharto sampai terbukti punya kekayaan ilegal dan mau mengembalikannya ke kas negara, maka harus diberi pengampunan. Soeharto boleh menikmati hari tuanya ke Denpasar, California, atau malah di Jakarta saja.

"Jadi hukum tetap dijalankan dulu. Setelah itu Pak Habibie mau memberi grasi dan amnesti pengampunan, itu adalah hak presiden. Pak Harto bisa tenang, dan dikenang oleh rakyat ini sebagai pemimpin yang berjasa banyak. Ketika dia salah, mengakui kesalahannya. Semua itu akan dicatat dengan tinta perak. Bahwa dia pernah membangun negeri ini, tapi sebagai manusia juga pernah khilaf. Kesalahannya sebagai presiden selama 32 tahun, tidak bisa mengatasi penyakit KKN," ujar Amien Rais.

Seruan MARA

MARA juga meminta segera dibebaskannya semua tahanan politik serta memberikan amnesti kepada semua terpidana politik. Juga mengusut tuntas kasus-kasus penculikan, penembakan, dan korban-korban kekerasan lainnya.

"MARA menyerukan segera dicabutnya semua peraturan perundang-undangan antidemokrasi, yaitu UU Subversi dan lima UU Politik, UU Pemerintahan Daerah dan UU Pemerintahan Desa. Juga membebaskan lembaga yudikatif dari campur tangan pemerintah, membebaskan pers dari keharusan perizinan, serta mengembalikan kebebasan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat," tekan seruan itu.

Selain itu MARA juga menyerukan, pemerintahan Presi-den BJ Habibie mengusut sampai tuntas kasus penculikan, penembakan mahasiswa dan korban-korban kekerasan lainnya secara terbuka dan transparan. "Juga penting untuk dilaksanakan adalah memulihkan ke-rukunan nasional dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kerusuhan dan penjarahan massal. Dan menghentikan cara-cara kekerasan da-lam menangani kegiatan masyarakat," tandas Amien yang dituangkan dalam seruan MARA.

Kurang cerminkan reformasi

Dalam ceramahnya di Mesjid Attaqwa di Jl Kramat Raya No 49, Jakarta Pusat, Jumat (22/5), Amien Rais mengemukakan, penentuan isi Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan BJ Habibie dinilai masih sangat kental dengan campur tangan Soeharto. Karena banyak menteri Kabinet Pembangunan VII yang duduk di kabinet baru ini, dan muka baru yang sebenarnya tidak tepat duduk di kabinet ini, karena kurang mencerminkan semangat reformasi.

"Kalau melihat tokoh-tokoh itu, saya bersikap NENO (Neither Endorsing nor Opposing). Saya tidak mendukung dan tidak menentang. Netral saja," katanya melihat materi menteri yang duduk di kabinet ini. (bw/bas/ast)