Senin, 25 Mei 1998


Menpen: Saya takkan Kecewakan Pers

Jakarta, Kompas

Menteri Penerangan Yunus Yosfiah menegaskan, tidak akan mengecewakan dunia pers, terutama dalam hal yang berkaitan dengan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Selain itu, ia juga akan berusaha mendekatkan media massa dengan Departemen Penerangan.

"Secara umum Insya Allah saya tidak akan mengecewakan dunia pers, dan saya yakin bahwa dunia pers sangat dibutuhkan untuk kehidupan berbangsa ini," kata Yunus saat wartawan menanyakan tentang kemudahan perizinan SIUPP, usai upacara pelantikan anggota Kabinet Reformasi Pembangunan di Istana Negara, yang diikuti foto bersama di Istana Merdeka, Sabtu (23/5).

Sebagai pejabat baru, ia berjanji akan berusaha membantu media massa hingga bisa melaksanakan tugas sebaik mungkin. Ia pun berusaha mendekatkan kembali media massa dengan Deppen. "Jangan sampai Deppen menjadi seolah-olah seperti ada sesuatu dengan media massa".

Sesuai Kode Etik

Menyinggung kebebasan pers, Yunus mengatakan, kebebasan pers adalah sesuai dengan kode etik jurnalistik. "Saya yakin, rekan-rekan dari media massa mengerti itu, dan punya rasa tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira nggak ada masalah itu, percayalah."

Apakah itu berarti bisa melaporkan fakta sesuai kejadian? tanya wartawan. "Silakan. Saya yakin saudara punya tanggung jawab untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu komitmen saya. Yang punya komitmen kehidupan berbangsa 'kan bukan hanya departemen. Saya yakin wartawan pun punya komitmen. Jadi silakan tulis," jawabnya.

Ada harapan agar penerbitan pers yang dicabut SIUPP-nya seperti Editor, Tempo Detik dan sebagainya dihidupkan kembali, lanjut wartawan. "Saya sebagai pejabat baru belum mempelajari secara teknis. Itu 'kan jawaban teknis. Karena itu saya beri jawaban umum dulu. Insya Allah saya tidak akan mengecewakan dunia pers. Itu saja. Itu komitmen saya, percayalah itu," kata Menpen.

SIUPP harus dicabut

Sementara itu, tokoh pers mantan pemimpin redaksi Indonesia Raya Mochtar Lubis menilai, di tengah derasnya tuntutan reformasi di segala bidang maka keberadaan SIUPP harus segera dicabut. Sedangkan posisi organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus benar-benar lepas dari pengaruh kekuasaan, atau jika perlu dilakukan pembentukan organisasi baru.

Pernyataan yang sama juga diminta oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lukas Luwarso saat menyampaikan pernyataan organisasi profesi wartawan yang berdiri sejak tahun 1994 tentang reformasi media massa di Jakarta. "SIUPP dan wadah tunggal organisasi pers tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, dan terbukti menjadi penghalang bagi kebebasan pers dan hak rakyat untuk memperoleh informasi," ujarnya.

"Keberadaan lembaga SIUPP itu seharusnya tidak pernah ada dalam riwayat bangsa ini. Sungguh memalukan, karena ia memperlihatkan bahwa bangsa kita ada di bawah penindasan. Bukankah ini melanggar prinsip perjuangan kemerdekaan kita?" ujar Mochtar Lubis ketika dimintai pendapat berkaitan reformasi di bidang pers.

Menurut Lubis, mestinya sejak dulu lembaga penerbitan bisa menerbitkan apa pun tanpa perlu SIUPP. Dalam kaitan ini fungsi lembaga pengawasan tetap bisa dilakukan, tetapi cukup misalnya untuk mencegah pemberitaan yang bersifat menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat. "Yang begitu-begituan tentunya tidak boleh muncul dalam pers. Tetapi selama dia menulis konstruktif, jelas harus diterima, walaupun mungkin kita tidak setuju dengan apa yang ditulis," kata pengarang buku Harimau Harimau ini.

Mengenai keberadaan PWI, Lubis berharap, kini saatnya memperjuangkan lembaga ini bebas dari pengaruh kekuasaan, baik berupa kontrol maupun tindakan-tindakan pemerintah yang bersifat mendikte. Selanjutnya ia harus bisa jadi organisasi yang bebas dan independen.

"PWI seharusnya tidak boleh lagi memberi pembatasan-pembatasan, seperti untuk seorang pemred harus ada rekomendasi dari PWI. Kini saatnya PWI betul-betul menjadi milik wartawan. Kalau langkah ini sulit ditempuh, jika perlu hapuskan dahulu kelembagaannya, lalu bentuk wadah baru. Wartawan-wartawan kemudian kumpul lagi dan bersama-sama menyusun sendiri peraturan-peraturan yang bisa menjamin kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat." (rie/osd/ken/wis)