Senin, 25 Mei 1998


Kemandirian BI Wujudkan Kepercayaan

Jakarta, Kompas

Kemandirian Bank Indonesia sepenuhnya akan terwujud bila ada Undang-undang Bank Sentral yang baru. Independensi itu membuat BI lebih efisien dan tidak lagi menyalurkan kredit kepada pihak tertentu. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat domestik dan internasional terhadap dunia perbankan nasional kembali pulih.

Demikian sari pendapat yang disampaikan secara terpisah oleh Gubernur BI Syahril Sabirin, Presdir Bank Central Asia (BCA) Abdullah Ali, dan dua pengamat ekonomi, Sri Mulyani dari Universitas Indonesia dan A Tony Prasetiantono dari Universitas Gadjah Mada, Sabtu dan Minggu (23-24/5). Mereka dimintai tanggapan mengenai dipisahkannya BI dari struktur Kabinet Reformasi Pembangunan serta bagaimana pengawasan dari kemandirian BI tersebut.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Bank Sentral merupakan hasil kesepakatan Pemerintah RI dengan Dana Moneter Internasional (IMF) 8 April 1998. Dalam matriks Memorandum Tambahan tentang Kebijakan Ekonomi dan Keuangan disebutkan, target penyampaian RUU tersebut kepada DPR adalah Desember 1998. RUU itu masih dalam persiapan dengan bantuan tenaga ahli dari Bundesbank, Jerman.

"Status independen baru terwujud penuh kalau ada UU Bank Sentral baru akhir tahun ini. Kita tunggu saja," kata Syahril seraya menambahkan bahwa BI akan selalu berusaha agar transparan.

Abdullah Ali mengatakan, kebijakan Presiden BJ Habibie yang akan memisahkan BI dari kabinet diharapkan dapat mengembalikan fungsinya sebagai bank sentral yang mandiri. Selama ini BI terpaksa sering mengeluarkan keputusan yang berada di luar keinginan direksinya, meskipun mereka sangat memahami permasalahan yang berkembang di perbankan nasional.

Menurut dia, salah satu faktor yang menyebabkan BI selaku bank sentral tidak dapat independen adalah keharusan berkonsultasi dengan Menteri Keuangan dan Dewan Moneter. "Keharusan berkonsultasi itulah yang telah membuat BI kehilangan independensinya, dan keputusan direksi BI juga sering menyimpang dari apa yang sudah mereka sepakati sendiri," katanya.

Diusulkan ke DPR

Menurut Tony Prasentiantono, dengan kemandirian ini, BI tidak lagi mengucurkan kredit untuk pihak-pihak yang tidak patut menerimanya sehingga menyebabkan tidak efisien. "Selama ini BI banyak direcokin oleh macam-macam, seperti BPPC (Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh) dan mobil nasional Timor. Mereka 'kan semaunya minta KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia)," ujarnya.

Mengenai pengawasannya, Tony mengusulkan akan lebih adil kalau BI diawasi DPR, termasuk proses pemilihan gubernurnya. "Kalau menghendaki independen betul, calon-calon itu diusulkan ke DPR," katanya.

Sementara Sri Mulyani mengemukakan, kemandirian BI adalah suatu konsep yang sudah lama diinginkan. "Sebetulnya tidak sekadar independen, tetapi pertanggungjawaban, transparansi dari bank sentral juga perlu di-follow up".

"Oleh karena itu, tidak sekadar statement dari kepala negara atau presiden yang mengatakan BI harus independen, tetapi follow up-nya harus ada UU yang menjaga kemandirian mereka. Pada saat yang bersamaan juga harus ada kontrol pihak ketiga, seperti dari DPR," kata Sri.

Yang perlu digarisbawahi, lanjut Sri, BI saat ini dalam posisi membina suatu perbankan yang hampir runtuh. Karena itu BI harus bekerja keras bersama BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk segera mengembalikan fungsi perbankan. Yang paling penting, BI telah menjamin seluruh perbankan nasional. Kebijakan ini sekarang betul-betul menyandera, yang membuat BI menjadi tawanan bagi kebijakannya sendiri. "BI mau tidak mau setiap saat selalu menjadi lender of last resort dari perbankan nasional yang setiap saat berarti melakukan injeksi terus". (ee/ff/boy/Ant)