Senin, 25 Mei 1998


Habibie akan Bebaskan Bintang dan Pakpahan

Kompas/tra

Jakarta, Kompas

Terdakwa kasus subversi Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sri Bintang Pamungkas, dan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan akan dibebaskan, hari Senin (25/5) ini. Pengumuman pembebasan Bintang dan Pakpahan akan disampaikan langsung oleh Presiden BJ Habibie, sekitar pukul 10.00 WIB.

Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Amien Rais dalam pertemuan dengan anggota Majelis Amanat Rakyat (MARA) di kediaman Arifin Panigoro di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (24/5) malam. Dalam pertemuan itu hadir antara lain Albert Hasibuan, Abdul Hakim Garuda Nusantara, M Sadli, Mudji Sutrisno, Dawam Rahardjo, Sarwono Kusumaatmadja, Nursyahbani Katjasungkana, dan Toety Heraty Noerhadi.

Amien juga mengutarakan, para tahanan politik lainnya, termasuk aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) juga akan dibebaskan. Namun, pembebasannya akan dilakukan secara bertahap. Penjelasan serupa disampaikan Albert Hasibuan.

Amien bertemu Presiden BJ Habibie, Sabtu (24/5), pukul 20.00 WIB bersama Rudini, Emil Salim, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid, serta Sudjana Sapi'ie. Mereka datang sebagai pribadi-pribadi.

Prioritas

Menteri Kehakiman Muladi di Semarang mengatakan, pembebasan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) telah menjadi prioritas. Hal itu akan dibicarakan dengan Presiden BJ Habibie dan Menteri Sekretaris Negara Akbar Tandjung, Senin (25/5) sebelum rapat kabinet dimulai. Diperkirakan sekitar 10 atau lebih tapol akan dibebaskan.

Pembebasan tapol merupakan langkah positif. "Hampir seluruh duta besar termasuk Amerika Serikat, telah mempertanyakan apakah benar langkah tersebut akan diambil Pemerintah Indonesia," kata Muladi yang dikabarkan akan datang ke LP Cipinang, Senin (25/5), sekitar pukul 14.00 WIB.

Ketika ditanya apakah semua tapol akan dibebaskan, Muladi mengatakan, pembebasannya dilakukan secara selektif. "Tidak semua tapol akan dibebaskan, seperti yang melakukan perbuatan kriminal, pemberontakan bersenjata atau PKI," ucapnya.

Meski belum menyebutkan siapa saja yang termasuk dalam daftar tapol yang akan dibebaskan, Muladi menyatakan, jumlahnya berkisar sepuluh orang. Mereka yang akan dibebaskan adalah mereka yang mengkritik pemerintah dan melanggar pasal KUHP, atau melalui khotbah yang menyinggung pemerintah pada masa kepemimpinan Soeharto. "Lihat saja nanti," katanya ketika ditanya apakah Sri Bintang termasuk yang akan dibebaskan.

Ketika ditanya apakah Xanana Gusmao, termasuk tapol yang akan dibebaskan, Muladi menyatakan, kasus Xanana adalah kasus yang berbeda. "Yang terpenting, amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka yang dituduh melakukan tindak pidana politik," tandasnya.

Di samping itu, kata Muladi seperti dikutip Antara, tapol/ napol PKI yang usianya sudah mencapai 70 tahun tentu saja akan dibebaskan. "Apalagi mereka sudah dekat dengan akhir hidupnya," ucap Muladi.

Tanpa syarat

Sementara itu, para tapol yang ditemui Kompas di LP Cipinang mengatakan, mereka menolak kalau pemerintah memberikan amnesti kepada mereka. Mereka menghendaki pembebasan tanpa syarat karena mereka merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Amnesti, yang berarti pengampunan, dapat menjadi "cap" mereka telah bersalah. Hal itu diucapkan Muchtar Pakpahan, Sri Bintang Pamungkas, Nuku Sulaiman, Budiman Sudjatmiko dan para aktivis PRD, serta Xanana Gusmao, Minggu (24/5). Di LP Cipinang sendiri saat ini menetap 21 tahanan politik, termasuk dua tapol yang terkait dengan kasus G-30-S/PKI.

Bersama dengan tahanan lain, keluarga, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pengunjung lain, para tapol mengadakan syukuran kemenangan reformasi dengan membuat tumpeng dan makan bersama. Bahkan tapol menggelar mimbar bebas menyuarakan perlunya reformasi total.

Sri Bintang dalam orasinya menyerukan agar tapol tak menerima amnesti yang ditawarkan pemerintah, melainkan menuntut ada pembebasan tanpa syarat. Namun tapol harus bersyukur pula atas lengser keprabon-nya Soeharto. Tampak hadir dan menjenguk para tapol itu, antara lain R Permadi, Eros Djarot, HJ Princen serta pengacara Ruhut Sitompoel dan Suhana Natawilwana.

Menolak amnesti

Pakpahan dan Bintang menandaskan, mereka akan menolak kalau pembebasan dikarenakan pemerintah memberikan amnesti. Bahkan, Bintang mengungkapkan, lebih memilih di bui daripada menerima amnesti. Dengan menerima amnesti berarti pula ia mengakui telah melakukan kesalahan.

"Saya merasa tidak pernah melakukan kesalahan apa pun. Apa yang selama ini saya sampaikan, adalah tuntutan reformasi yang kini jadi perhatian semua orang. Semestinya kami dibebaskan tanpa syarat, bukan diberi amnesti," papar Pakpahan.

Pakpahan berkata, buku yang ditulisnya dengan judul Potret Negara Indonesia tahun lalu menunjukkan perlunya sebuah reformasi di negeri ini. Tetapi buku itu pula yang membuatnya kini diadili, sebab dianggap melakukan kegiatan subversi.

Budiman Sudjatmiko menandaskan, ia bersama aktivis PRD lainnya yang kini dipenjara di Jakarta dan Surabaya takkan pernah meminta amnesti dari pemerintah. Tetapi pemerintah harus membebaskan mereka tanpa syarat.

Sedang Nuku Soleman menambahkan, pembebasan tanpa syarat yang akan dilakukan pemerintah terhadap tapol - bukan amnesti - semestinya tak hanya diberikan kepada Pakpahan, Bintang, Budiman dan aktivis PRD, namun juga tapol yang dihukum karena terlibat G-30-S/PKI. Apalagi tahanan kasus G-30-S/PKI itu sudah lanjut usia.

"Kalau tahanan politik kasus G-30-S/PKI tidak dibebaskan juga, ya tekad pemerintah melakukan reformasi sama saja bohong. Ya tidak ada yang namanya rekonsiliasi nasional," ungkap Nuku, yang dituduh menghina Presiden Soeharto karena menyebarkan stiker SDSB (Soeharto Dalang Segala Bencana).

Surat kenalan

Sementara Sri Bintang dan istrinya Ny Ernalia, menegaskan, surat yang dikirimkannya kepada Menkeh Muladi pekan lalu bukan permohonan amnesti. Surat itu cuma sebuah surat antarkenalan yang mengingatkan, karena kondisi negara berubah sesuai dengan tuntutan reformasi, maka seluruh tahanan politik yang dihukum karena menuntut reformasi harus dibebaskan.

Bintang menuturkan, dia takkan dan tak pernah akan mengajukan permohonan amnesti. "Melalui surat itu, saya minta Menkeh segera membebaskan tahanan politik untuk menunjukkan komitmen pemerintah pada tuntutan reformasi. Pembebasan tanpa syarat itu bisa dilakukan bertahap, karena jumlah tahanan politik banyak," tuturnya.

Ditandaskan Ketua Umum PUDI, saat ini di seluruh Indonesia terdapat tidak kurang 200 tahanan politik. Mereka semua harus dibebaskan, termasuk tahanan pidana yang dihukum karena dianggap menghina Presiden dan kasus pidana lain yang bernuansa politik.

Sementara Xanana Gusmao mendukung tekad tapol lainnya untuk meminta pembebasan tanpa syarat, bukan amnesti. Sedangkan bagi dirinya sendiri, peluang untuk dibebaskan amat kecil. Indonesia tidak pernah menganggapnya melakukan kegiatan politik, melainkan kejahatan biasa.

Selektif

Sedang sosiolog hukum Prof Dr Satjipto Rahardjo mengemukakan, pemberian amnesti untuk membebaskan para tapol dan napol yang kini mendekam di penjara, merupakan wewenang mutlak Presiden. Meski demikian, harus diberikan secara selektif, sebab tidak semua napol dan tapol termasuk kategori itu.

"Presiden BJ Habibie, bisa melakukan hal itu karena hak prerogatif tersebut hanya pada Presiden, yang harus dikemukakan pada Mahkamah Agung," ungkap Satjipto kepada wartawan di Semarang, Sabtu (23/5).

Menurut Satjipto, pembebasan tapol hanya untuk mereka yang di penjara karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan pernyataan kepada Soeharto, yang kini mantan Presiden. Menurut dia, pembebasan ini tidak termasuk mereka yang terlibat kasus yang membahayakan negara. "Harus selektif, kalau tidak hukum kita akan rusak," tegasnya.

Pembebasan tapol, lanjut Satjipto, bisa disebut sebagai alasan politis yang masih berkaitan dengan hukum. Karena itu, tidak rasional kalau dasar-dasar menghukum orang itu sudah berubah, tetapi orangnya masih dihukum.

Satjipto menegaskan, setelah tapol dibebaskan, bisa saja mereka menuntut balik. Prosedur hukum untuk itu terbuka bagi mereka. "Proses hukum sudah bergulir bagi semua, silakan lakukan upaya hukum termasuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi," jelasnya. (bw/bas/tra/hh/dth)