Minggu, 24 Mei 1998


Menko Ginandjar:

Reformasi Politik Harus Tuntas

Jakarta, Kompas

Menko Ekuin Kabinet Reformasi Pembangunan, Ginandjar Kartasasmita menegaskan, reformasi politik harus diselesaikan secara tuntas, karena tuntutan politik yang belum diselesaikan secara tuntas memburukkan kondisi ekonomi yang ada. Oleh karena itu, apabila penyelesaiannya dipercepat akan semakin baik.

Demikian diungkapkan Ginandjar dalam menjawab pertanyaan pers mengenai sikap para menteri ekuin mengenai legitimasi Presiden BJ Habibie dan perlunya Sidang Istimewa MPR, dalam jumpa pers di Gedung Bappenas Jakarta, Sabtu (23/5). Menurut Ginandjar, reformasi politik harus dilanjutkan dan dituntaskan.

Ia bicara dalam jumpa pers para menteri bidang ekonomi, khususnya tim ekonomi yang sehari-hari menyelenggarakan upaya pemulihan kondisi perekonomian dan memelopori reformasi ekonomi. Ginandjar didampingi Gubernur BI Syahril Sabirin, Menkeu Bambang Subianto, Menperindag Rahardi Ramelan, Meneg PPN/Kepala Bappenas Boediono dan Meneg PBUMN Tanri Abeng.

Pers mengungkapkan adanya orang-orang yang menolak menjadi menteri Kabinet Reformasi Pembangunan karena diduga tak bertahan lama. Ginandjar menegaskan, dia bersama menteri-menteri bidang ekonomi dalam kabinet ini telah siap hanya menjadi menteri sebulan atau dua bulan. "Bukan preferensi kami di sini menjadi menteri untuk selama lima tahun," ujarnya.

Menurut Ginandjar, kalau menjadi menteri dalam waktu singkat itu sudah demikian adanya, mereka siap melaksanakannya. "Menjadi menteri bertahun-tahun pun kalau keadaan ekonomi kita terus memburuk karena belum ada penyelesaian (politik -Red) yang tuntas, apa gunanya," ujarnya dalam nada keras.

Antarkan bangsa

Menteri-menteri ekuin menyadari, kabinet reformasi pembangunan bertugas mengantarkan bangsa ke era yang baru. Oleh karena itu, mereka memandang proses penyelesaian politik perlu dipercepat.

"Terus terang, di antara kami pada waktu ditawari, saling bertanya bagaimana. Saya sendiri juga begitu," ujar Ginandjar mengungkapkan fakta sebelum dia setuju bergabung dalam Kabinet Reformasi Pembangunan.

Ginandjar mengingatkan, yang terpenting adalah selama proses politik berlangsung tetap ada yang mengurus perekonomian. Makanya, tidak bisa kalau semuanya menolak untuk mengurus. Proses yang berlangsung secara terus-menerus itu, akan memakan waktu tidak hanya satu atau dua hari saja.

"Karenanya kami bersedia. Tetapi begitu selesai proses politik maka kami juga akan selesai. Sekarang, kalau diminta memelopori untuk menyelesaikan, kita juga bersedia. Pastinya, lebih cepat terselesaikan menurut kami lebih baik," ujar Ginandjar.

Ia minta pemahaman semua pihak, bahwa upaya bidang ekonomi saja sudah tidak memadai. Apa yang selama ini diusahakan terbukti menjadi sia-sia apabila kondisi politik tidak mendukung. Rupiah yang sudah menguat mencapai Rp 7.000 per satu dollar AS, melemah kembali di atas Rp 10.000 sampai mendekati Rp 11.000.

Para menteri ekonomi telah membahas dan menyimpulkan bahwa tanpa proses penyelesaian politik yang cepat, kondisi ekonomi tidak dapat dilakukan secepatnya. Sebab itu, tidak ada di dalam pikiran untuk bermaksud memperlama keberadaan dalam kabinet, sepanjang reformasi telah dituntaskan.

Apabila reformasi politik dapat dengan segera dituntaskan, saatnya menjelaskan kepada pemerintah yang terbentuk atas dasar keinginan rakyat melalui pemilihan umum tentang norma-norma yang segera dikehendaki melalui gerakan reformasi. Demikian pula, percepatan reformasi di bidang hukum termasuk dalam menciptakan pemerintah yang betul-betul bersih dan berwibawa, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang jadi aspirasi kita bersama.

IMF butuh waktu

Sementara itu Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Michel Camdessus, hari Jumat (22/5) mengatakan, lembaganya butuh waktu sebelum meneruskan memberi pinjaman kepada Indonesia.

"Kami butuh waktu. Kami tidak tahu persis kapan pembayaran akan dimulai," kata Camdessus setibanya di Canadian Rockies untuk menghadiri pertemuan menteri-menteri keuangan forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Kanada.

Minggu depan, Hubert Neiss, Direktur IMF untuk Asia Pasifik, akan ke Jakarta untuk mengulang berbagai takaran politik dan perekomian Indonesia yang telah berubah sejak kesepakatan ditandatangani pertengahan April lalu. Tim IMF dan pejabat Indonesia, katanya, akan menelaah kembali perkembangan perekonomian Indonesia untuk menentukan langkah baru kerja sama selanjutnya.

"Neiss akan mencari masukan bagi IMF mengenai keadaan di Indonesia sebelum menentukan langkah selanjutnya," kata juru bicara IMF di Washington DC. Hal ini dikonfirmasi Perwakilan IMF di Indonesia, Kadhim Al-Eyd ketika dihubungi Sabtu (23/5) siang.

Hari Kamis, IMF mengumumkan bahwa sejauh ini Indonesia baru menerima empat milyar dollar AS dari paket 41 milyar dollar AS. Pendapat senada seputar peninjauan ulang program IMF di Indonesia dikemukakan oleh Menteri Keuangan AS, Robert Rubin. Ia mengatakan bahwa tugas utama pemerintah baru adalah meletakkan dasar yang kuat untuk reformasi ekonomi dan politik agar dapat melaksanakan program-program IMF.

"Sekarang kuncinya adalah menciptakan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif untuk melaksanakan program IMF secara efektif, hal yang agak prematur dibahas saat ini," kata Rubin yang hadir dalam pertemuan menkeu APEC. Menurut Rubin, pemberian pinjaman baru perlu menunggu perkembangan lebih lanjut, "Mengingat kita baru saja memasuki situasi baru." (ee/boy/Rtr/AFP/gsr)