Minggu, 24 Mei 1998


Presiden Lantik Kabinet Reformasi Pembangunan

Jakarta, Kompas

Presiden BJ Habibie hari Sabtu (23/5) melantik dan mengambil sumpah 36 orang Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan di Istana Negara, Jakarta. Menurut Mensesneg Akbar Tanjung seusai pelantikan, sidang pertama kabinet baru yang dipimpin Presiden ini direncanakan diselenggarakan Senin (25/5) besok di Bina Graha, Jakarta.

Tanjung mengatakan pula, dalam rapat pertama para anggota kabinet baru itu Presiden diharapkan akan menyampaikan petunjuk dan arahan mengenai hal-hal yang menjadi prioritas kerja kabinet.

"Prioritas perhatian itu tentu tidak lepas dengan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat sekarang ini, terutama berkaitan dengan aspirasi reformasi. Jadi, itu kira-kira langkah-langkah dalam waktu dekat yang dilakukan kabinet dalam rangka menanggapi aspirasi yang ada di masyarakat," kata Tanjung di depan Istana Merdeka seusai acara foto bersama para anggota kabinet baru.

Menurut Tanjung, Presiden secara eksplisit sudah menyatakan, aspirasi yang dikembangkan oleh masyarakat maupun generasi muda, sangat diperhatikan pemerintah.

Ditanya apakah aspirasi untuk melaksanakan pemilihan umum yang dipercepat juga akan diperhatikan, Akbar mengatakan, "Berbagai aspirasi itu akan diakomodasikan dan kemudian tentu akan difokuskan pada hal-hal mana yang akan menjadi perhatian, sehingga kabinet bisa menggambarkan reformasi apa yang bisa dilakukan. Tentu saja itu semua akan dibahas dalam rapat kabinet pertama, Senin."

Menjawab pertanyaan wartawan, Tanjung juga mengatakan, Presiden BJ Habibie telah bersedia untuk berdialog dengan tokoh-tokoh reformasi. Mengenai kemungkinan Presiden datang ke DPR, ia mengatakan, "Pokoknya Presiden akan berupaya memposisikan dirinya sedemikian rupa sehingga bisa melakukan komunikasi secara terbuka dengan berbagai kelembagaan yang ada, termasuk DPR sebagai lembaga tinggi negara yang tentu saja perlu diperhatikan oleh Presiden," katanya.

Sidang Istimewa Khusus

Ditanya mengenai kemungkinan diadakan Sidang Umum Istimewa MPR, Mensesneg mengatakan, "Saya kira nanti masukan-masukan dari para tokoh reformasi itu akan menjadi titik tolak kabinet untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan reformasi."

Sedangkan Wakil Ketua MPR/DPR Abdul Gafur juga menyebutkan kemungkinan diselenggarakannya Sidang Istimewa Khusus dan hal itu berkaitan dengan kemungkinan diperlukan adanya wakil presiden baru. "Kalau Presiden dan DPR mau ada Wapres, itu ada ketentuannya dan kalau sidang itu diadakan namanya Sidang Istimewa Khusus," ujarnya.

Mendagri yang baru, Syarwan Hamid juga mengkaitkan Sidang Istimewa Khusus itu dengan adanya wakil presiden. "Nah ini tergantung kepada satu usulan, dari DPR atau usulan Presiden, yang mana saja," ujarnya.

Syarwan menekankan perlunya perhitungan untuk penyelenggaraan Sidang Istimewa Khusus ini, supaya jangan terjadi konflik yang membuat situasi meninggi lagi. "Ekonomi kita itu kapan bernapasnya. Jadi mungkin kita bisa atur itu," katanya.

Mengenai Sidang Istimewa Khusus ini, Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Hamzah Haz juga mengkaitkan dengan jabatan wakil presiden. "Dalam UUD 1945 itu tidak dicantumkan harus ada wakil presiden. Jadi tidak ada keharusan, kecuali kalau Presiden memandang perlu ada wakil presiden. Maka dari itu akan ada Sidang Istimewa Khusus memilih wakil presiden," ujarnya.

Ditanya sampai kapan kabinet baru ini bertahan, Syarwan mengatakan, "Ya kalau bisa sampai selesai masa jabatannya, tapi itu 'kan ditentukan oleh hasil karyanya."

"Kita menanggapi macam-macam sorotan. Yang penting kita kerja saja secara sungguh-sungguh. Mudah-mudahan hasilnya itu ada. 'Kan masyarakat yang butuh output-nya. Kalau kita bilang, akan sungguh-sungguh, mati-matian sampai stroke, tapi hasilnya juga nggakada, ya percuma juga," kata mantan Wakil Ketua DPR/ MPR itu.

Usul naik Kijang

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan di Istana Merdeka berlangsung sekitar 20 menit. Usai pelantikan para menteri baru mendapat jabatan tangan dari Presiden dan Ny Habibie serta para pejabat tinggi sipil dan militer yang hadir. Usai acara jabat tangan selama 17 menit, diadakan acara foto bersama di depan Istana Merdeka.

Acara palantikan dan pengambilan sumpah ini selain dihadiri para pejabat lembaga tinggi/tertinggi negara, juga para mantan Menteri Kabinet Pembangunan VII, seperti R Hartono, Alwi Dahlan, Subiakto Tjakrawerdaya, Wiranto Arismunandar, Haryanto Dhanutirto dan Mohammad Hasan. Tidak nampak mantan Mensos Ny Siti Hardiyanti Rukmana dan mantan Mensesneg Saadillah Mursjid.

Para menteri baru kabinet ini mendapat kendaraan Volvo yang sebelumnya dipakai menteri-menteri Kabinet Pembangunan VII. Para mantan menteri Kabinet Pembangunan VII menyerahkan Volvonya ke Sekretariat Negara hari Kamis, sehari sebelum pelantikan.

Menteri Negara Pangan dan Hortikultura AM Saefuddin ketika ditanya wartawan menyatakan akan mengusulkan agar para menteri baru menggunakan mobil Kijang saja. "Apa nggakrisi naik Volvo, padahal rakyat umumnya pada kesusahan," ujarnya. (osd/rie)

KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN

Menteri Koordinator
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Feisal Tanjung
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri: Ginandjar Kartasasmita
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara: Hartarto Sastrosoenarto
4. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan: Haryono Suyono
Menteri-menteri yang Memimpin Departemen
5. Menteri Dalam Negeri: Letjen TNI Syarwan Hamid
6. Menteri Luar Negeri: Ali Alatas
7. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI: Jenderal TNI Wiranto
8. Menteri Kehakiman: Muladi
9. Menteri Penerangan: Letjen TNI Yunus Yosfiah
10. Menteri Keuangan: Bambang Subianto
11. Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Rahardi Ramelan
12. Menteri Pertanian: Soleh Solahuddin
13. Menteri Pertambangan dan Energi: Kuntoro Mangkusubroto
14. Menteri Kehutanan dan Perkebunan: Muslimin Nasution
15. Menteri Pekerjaan Umum: Rachmadi Bambang Sumadhijo
16. Menteri Perhubungan: Giri Suseno Hadihardjono
17. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya: Marzuki Usman
18. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah: Adi Sasono
19. Menteri Tenaga Kerja: Fahmi Idris
20. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan: AM Hendropriyono
21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Juwono Sudarsono
22. Menteri Kesehatan: Farid Anfasa Moeloek
23. Menteri Agama: Malik Fajar
24. Menteri Sosial: Justika Syarifudin Baharsjah
Menteri Negara yang Mempunyai Tugas Tertentu
25. Menteri Negara Sekretaris Negara: Akbar Tanjung
26. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT: Zuhal
27. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM: Hamzah Haz
28. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN: Hasan Basri Durin
29. Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman: Theo L Sambuaga
30. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Panangian Siregar
31. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN: Tanri Abeng
32. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Boediono
33. Menteri Negara Peranan Wanita: Tutty Alawiyah
34. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga: HR Agung Laksono
35. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura: AM Saefuddin
36. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN: Ida Bagus Oka