Sabtu, 23 Mei 1998


MPR Harus Mencabut Dua Ketetapan MPR

Jakarta, Kompas

Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Satya Arinanto mengingatkan, Ketetapan (Tap) MPR No IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden/Mandataris dan Tap No VI/MPR/1998 tentang Pengangkatan BJ Habibie sebagai Wakil Presiden belum dicabut MPR, sehingga kedua Tap MPR itu masih berlaku. Padahal kenyataannya, Soeharto sudah menyatakan berhenti sebagai Presiden dan BJ Habibie sudah mengucapkan sumpah sebagai Presiden.

"MPR harus menyelesaikan masalah ini. Untuk itu, perlu Sidang Istimewa (SI) MPR. Dalam sidang itu, MPR harus mencabut Tap No IV/MPR/1998 dan Tap No VI/MPR/1998. Kalau tidak dicabut, berarti Tap MPR itu masih berlaku. Dan itu berarti, secara konstitusional, berarti Soeharto dan BJ Habibie masih sebagai Presiden dan Wakil Presiden," kata Satya Arinanto ketika dihubungi Kompas di Jakarta, Jumat (22/5).

Ditanya melalui mekanisme apa MPR akan mencabut kedua Tap itu, Satya mengemukakan, itu harus dalam Sidang Istimewa MPR. Dalam Sidang Istimewa MPR, menurut Satya, MPR bisa saja mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, dan sekaligus juga membahas posisi Wapres yang ditinggalkan Habibie.

Satya mengingatkan, masyarakat tidak usah alergi dengan Sidang Istimewa MPR. "Itu hanya istilah saja. Sidang MPR di luar Sidang Umum, namanya Sidang Istimewa MPR," kata Satya.

Menurut Tap No I/MPR/1983 yang diperbaiki dengan Tap No 1/MPR/1988 pada pasal 58 disebutkan, Sidang Umum Majelis itu terdiri dari Sidang Umum Tahap I dan Sidang Umum Tahap II. Sidang Umum Tahap I adalah sidang pada permulaan masa jabatan, dan Sidang Umum Tahap II ialah Sidang yang diadakan setelah Sidang Umum itu. Sedang pada pasal 58 (4) disebutkan, Sidang Istimewa Majelis ialah sidang yang diadakan di luar Sidang Umum. "Jadi sederhana saja, masalahnya sekarang, orang telanjur berpikiran negatif dengan Sidang Istimewa MPR," kata Satya.

Menurut Satya, BJ Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden memang konstitusional sesuai pasal 8 UUD 1945, namun itu tidak tuntas. "Seharusnya MPR bersidang dan mengukuhkan naiknya Habibie sebagai Presiden setelah Soeharto menyatakan berhenti. Itu konstitusional yang lengkap, sehingga Habibie juga punya Tap MPR yang mengukuhkan dirinya sebagai Presiden," katanya.

Jika Habibie tidak punya Tap MPR yang mengukuhkan dirinya sebagai Presiden, hal ini akan menyulitkan Habibie ketika akan mempertanggungjawabkan tugasnya pada Sidang Umum MPR 2003. Karena, sesuai Tap No IV/MPR/1998 yang menjadi Presiden adalah Soeharto.

Jadi, menurut Satya, naiknya Habibie sebagai Presiden harus dikukuhkan dengan Tap MPR. Itu berarti MPR harus tetap bersidang untuk mengukuhkan posisi BJ Habibie sebagai Presiden. Dalam Sidang Istimewa MPR itu bisa dibicarakan soal posisi Wapres yang lowong.

Menunjuk orang

Dikatakan Satya, dalam Tap No IV/MPR/1998 menunjuk Soeharto sebagai Presiden/ Mandataris MPR dengan masa jabatan lima tahun, terhitung sejak diucapkannya sumpah. Begitu juga dengan Tap No VI/ MPR/1998 yang menunjuk BJ Habibie sebagai Wakil Presiden untuk masa jabatan lima tahun sejak diucapkannya sumpah.

"Kalau kedua Tap MPR itu tak dicabut, terus bagaimana, karena kenyataannya sudah berubah. Soeharto sudah menyatakan berhenti, dan Habibie sudah naik menjadi Presiden. Kalau Habibie tak punya Tap MPR soal pengangkatan dirinya sebagai Presiden, ini akan menyulitkan Habibie untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kemudian," katanya.

Satya juga menunjuk pasal 6 (2) UUD 1945 yang menyebutkan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Ditegaskan, naiknya Habibie sebagai Presiden memang konstitusional, tapi tetap harus ada follow-up-nya.

Aksi sepihak

Menanggapi aksi sepihak Soeharto yang menyatakan berhenti dari jabatan Presiden, menurut Satya, itu tidak benar. Soeharto diangkat MPR untuk masa jabatan 5 tahun. "Jadi, nggak bisa tiba-tiba dia sepihak menyatakan, saya berhenti sebagai presiden. Itu namanya wanprestasi," kata Satya.

Lain halnya, demikian Satya, kalau Soeharto naik menjadi Presiden karena sebuah revolusi, kemudian dia menyatakan berhenti sendiri. "Tapi 'kan tidak. Soeharto diangkat MPR sebagai Presiden," katanya.

"Kalau ini dibenarkan, bisa jadi kacau, dan bisa jadi preseden buruk. Tiba-tiba ada seorang presiden berkuasa selama empat tahun, melakukan kegiatan yang membangkrutkan negara, tiba-tiba secara sepihak menyatakan berhenti dan tidak harus mempertanggungjawabkan kepada yang memberi mandat. Apa memang demikian?" kata Satya.

Dilukiskan, Presiden ibaratnya sama dengan Direktur Utama sebuah PT. "Kalau dirut itu mau berhenti, ya harus menyampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tidak bisa tiba-tiba secara sepihak mengatakan, saya berhenti," ujarnya.

Soeharto, menurut Satya, 'kan sudah menjalankan tugas kenegaraan sejak dia dilantik sampai dia menyatakan berhenti. "Dalam kurun waktu itulah ia harus mempertanggungjawabkan kegiatannya pada MPR," katanya.

Satya mengatakan, tindakan Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden adalah akibat dari tuntutan adanya Sidang Istimewa MPR. "Kalau suasana adem-ayem saja, bisa saja Soeharto menyatakan berhenti. Tapi 'kan suasananya tidak demikian, ada tuntutan untuk Sidang Istimewa," katanya.

Soal posisi wapres

Menurut Satya, dalam konteks demikian, Sidang Istimewa MPR tetap harus dilangsungkan. Dalam SI MPR itu minimal bisa mengukuhkan BJ Habibie sebagai Presiden. Sedang soal Wapres yang kosong bisa sekaligus dipikirkan jalan keluarnya.

"Apakah memang Habibie tidak membutuhkan Wapres dalam kondisi sulit sekarang ini. Bagaimana kalau ia mengadakan perjalanan ke luar negeri. Siapa yang mau memegang kekuasaan. Menurut saya, jabatan Wapres tetap harus diisi," katanya.

Memang dalam Tap No VII/ MPR/1973 disebutkan, Presiden bisa menunjuk seorang menteri untuk melaksanakan tugas-tugas presiden. "Masalahnya apa cukup dalam kondisi seperti sekarang, pos Wapres kosong. Ini perlu dibahas dalam Sidang Istimewa MPR," katanya.

Soal kekosongan kursi Wapres menurut Tap No VII/ MPR/1973 disebutkan, Dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap, maka MPR mengadakan Sidang Istimewa khusus untuk mengangkat Wakil Presiden apabila Presiden dan/atau DPR memintanya. "Saya pikir dalam situasi sulit seperti sekarang, kursi Wapres juga harus diisi," katanya.

Ditanya soal terjadinya perdebatan tafsir soal konstitusi, Satya mengatakan, kalau di luar negeri, Mahkamah Agung yang berhak memberikan justifikasi tafsir mana yang benar. Kalau di Indonesia, ya MPR yang harus menafsirkan, mana tafsir konstitusi yang benar.

Diskusi di UI

Sementara itu, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja dalam diskusi di Kampus UI Salemba, Jumat (22/5) mengemukakan, pengalihan jabatan Presiden dari Soeharto kepada BJ Habibie dinyatakan sebagai tindakan inkonstitusional, sepihak dan harus segera dikoreksi MPR secepatnya. Oleh sebab itu Sarwono meminta agar MPR segera mengadakan Sidang Istimewa secepat mungkin.

"Sidang Umum Istimewa akan memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Mereka inilah yang memimpin sebuah kabinet yang akan melaksanakan reformasi seperti dituntut rakyat," tegas Sarwono dalam diskusi yang diadakan GRN (Gerakan Reformasi Nasional) serta Ikaptisi (Ikatan Alumni Seluruh Perguruan Tinggi se-Indonesia) itu.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 100 alumni dan anggota GRN itu, hadir pula antara lain Ketua Presidium GRN Prof Subroto, mantan Gubernur DKI Jakarta Letjen Marinir (Purn) Ali Sadikin, mantan Ketua Dekopin Prof Dr Sri Edi Swasono, Guru Besar UI Prof Dr Dimyati Hartono, Ketua Ikaptisi Prof Dr Koesnadi Hardjosoemantri, Ketua Iluni FISIP-UI Drs Arianto Gabuk, dan Peneliti Dr Ikrar Nusa Bhakti.

GRN bersama Ikaptisi akan segera membentuk sebuah tim think tank yang akan membahas secara lengkap mengenai masalah-masalah konstitusional pengalihan kekuasaan Presiden itu. Setelah selesai, GRN dan Ikaptisi akan segera menghadap ke MPR/DPR untuk mencabut "Tritunggal Ketetapan MPR" itu.

Tiga Ketetapan MPR yang dimaksud adalah Tap No IV/MPR/1998 Pengangkatan Presiden RI tanggal 10 Maret 1998; Tap No VI/MPR/1998 Pengangkatan Wakil Presiden RI tanggal 11 Maret, dan Tap No III/MPR/ 1998 Pertanggungjawaban Presiden RI Soeharto Selaku Mandataris MPR/RI. (bas/bdm)