Sabtu, 23 Mei 1998


Kabinet Baru Disambut Aneka Perasaan

Jakarta, Kompas

Kabinet Reformasi Pembangunan yang diumumkan Jumat (22/5), disambut aneka perasaan. Sebagian menaruh harapan, ada yang menyambut baik, tapi sebagian lainnya skeptis, dan di antaranya menganggap kabinet itu hanya bersifat sementara.

Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat Siswono Yudhohusodo mengemukakan, ia melihat di antara para menteri banyak tokoh yang cukup baik, karena itu diharapkan mereka dapat bekerja baik.

"Habibie dan kabinetnya harus segera membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintahannya benar-benar anti-nepotisme, anti-korupsi dan kolusi. Hal itu sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat maupun dunia internasional kepada pemerintah yang selama ini sangat jauh merosot," ujarnya.

Menurut Siswono, selama ini Habibie di sebagian masyarakat dikenal sebagai tokoh yang tidak efisien, tidak hemat, dan nepotisme. "Tentu saja rakyat menunggu langkah nyata Pak Habibie untuk menghapus kesan tersebut," katanya.

Ketua Fraksi ABRI DPR Hari Sabarno mengemukakan, komposisi kabinet baru menunjukkan langkah awal Habibie mengakomodasi dan merespons berbagai potensi kekuatan bangsa. Tantangan terbesar mereka adalah berusaha tidak terpengaruh oleh kepentingan yang "macam-macam", tetapi murni untuk kepentingan pembangunan. Integritas pribadi mereka harus kuat. "Sebab itu, penegasan akan target waktu kepada kabinet dalam kinerjanya itu tidak perlu. Beri mereka kesempatan bekerja," ujarnya.

Cendekiawan Dr Nurcholish Madjid, seusai berbicara dalam Dialog Yayasan Wakaf Paramadina, bertema "Reformasi Politik dan Ekonomi yang Diinginkan Dewasa Ini", mengemukakan, Habibie harus sadar bahwa pemerintahan yang dipimpinnya saat ini bersifat sementara, dengan tujuan utama mengantarkan bangsa ke arah pelaksanaan pemilihan umum yang betul-betul jujur dan adil, yang harus diadakan dalam tempo selambat-lambatnya enam bulan. Pemilihan umum itu harus dapat menghasilkan lembaga negara dan pemerintahan yang betul-betul mendapatkan legitimasi rakyat untuk menjalankan roda kenegaraan dan pemerintahan.

Dalam dialog yang dihadiri antara lain Emha Ainun Nadjib, Ekky Syahruddin, dan Dr Din Syamsuddin, Cak Nur, panggilan akrab Nurcholish Madjid, mengemukakan, BJ Habibie menjadi Presiden dalam situasi yang abnormal, walaupun prosmenuju kursi Presiden adalah konstitusional. Situasi abnormal itu adalah bahwa pengunduran diri HM Soeharto bukanlah disebabkan alasan yang bersifat "berhalangan tetap", seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 UUD 1945.

Wakil Ketua DPR Fatimah Achmad menyambut baik kabinet baru Habibie. Dalam kabinet ini terdapat menteri yang berasal dari partai politik. "Setelah 20 tahun tidak ada partai politik, Kabinet Reformasi Pembangunan ini harus kita sambut. Ini menunjukkan semangat kekeluargaan, semangat gotong-royong itu sudah mulai tercermin dalam kabinet," katanya.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), mengemukakan, reformasi total bukan sekadar masalah pengunduran diri Presiden Soeharto, tetapi tercapainya sistem pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Karena itu, tambah Abdul Hakim, Habibie harus mewujudkan pemerintahan itu dan memberikan penjelasan atas hal-hal yang dipertanyakan banyak kalangan masyarakat pada waktu BJ Habibie menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) agar mendapatkan dukungan dan kepercayaan rakyat.

Pola lama

Ekonom Dr Didik J Rachbini menilai, susunan kabinet menunjukkan bahwa Presiden gagal menyerap aspirasi yang lebih komperehensif. Ini terlihat dari masih banyaknya figur-figur lama yang saling kontradiktif.

Dikatakan, penyusunan kabinet ini masih dengan pola lama, yaitu disusun oleh Presiden bersama menko-menko (menteri koordinator). Figur-figur yang diharapkan dapat direkrut ke dalam kabinet, ternyata tidak tercantum.

Ditambahkan, dalam kabinet memang terdapat figur-figur yang kritis, namun jumlahnya tidak banyak. "Jadi saya ragu mereka punya pengaruh dalam kabinet," katanya.

Selain itu, menurut Didik, ada beberapa figur yang netral, tidak bermasalah, dan orang-orang profesional, namun ditempatkan pada bidang yang tidak pernah digelutinya. "Seperti Ibu Justika, Rahardi Ramelan, mereka orang-orang pandai dan profesional di bidangnya. Namun untuk menjadi Mensos atau Menperindag, mereka tidak pernah bersentuhan dengan bidang itu," ujarnya.

Dr Amir Santoso dari Universitas Indonesia menyatakan agak skeptis dengan Kabinet Reformasi Pembangunan. Karena sebagian besar anggotanya merupakan anggota dari kabinet sebelumnya, Kabinet Pembangunan VII.

Ia mencatat adanya kemajuan pada kabinet baru ini, dengan hadirnya beberapa anggota kabinet dari partai politik. Namun ia berpendapat, sesungguhnya yang harus diserap ke dalam kabinet adalah menteri dari kelompok-kelompok politik utama. Dan itu tidak selalu harus berarti dari partai politik.

Dr Hotman M Siahaan, dosen Fisipol Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, mengatakan, banyak masalah politik yang harus direformasi melalui koridor Depdagri. Koridor ini harus dibuka lebar, bahkan sebelum undang-undang yang berkaitan dengan politik direvisi. (ano/bb/ush/gg)