Jumat, 22 Mei 1998


Ketua DPR/MPR:

Soeharto Mendengar Aspirasi Masyarakat

Jakarta, Kompas

Ketua DPR/MPR Harmoko mengemukakan, Presiden Soeharto telah memenuhi permintaan pimpinan Dewan dan pimpinan fraksi-fraksi. "Pak Harto telah mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan pimpinan Dewan," ujar Harmoko, ketika dicegat wartawan usai memimpin Rapat Harian DPP Golkar di, Jakarta, Kamis (21/5). Nampak hadir Ketua DPP Golkar Abdul Gafur dan Ketua Departemen Penerbitan dan Media Massa Sofjan Lubis.

Namun, Harmoko sama sekali tidak berkomentar ketika ditanya pendapatnya tentang kemungkinan diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR, seperti yang dituntut mahasiswa.

Menjawab pertanyaan yang sama, Ginandjar Kartasasmita, Menko Ekuin/Ketua Bappenas demisioner, mengatakan, kalau rakyat menghendaki dilaksanakannya Sidang MPR - apa pun namanya - tentu harus dilaksanakan.

Namun, tambah Ginandjar, untuk dapat memanggil MPR bersidang, DPR jelas harus memiliki alasan. Misalnya, seperti terjadi tahun 1968, alasannya untuk mempercepat pelaksanaan pemilu. Tapi, katanya, mungkin bisa dipertimbangkan pula untuk memperbarui mandat Presiden. Bagaimana dengan sikap politik Anda sebagai Ketua Fraksi Karya Pembangunan di MPR? Ginandjar mengatakan, pernyataannya merupakan pernyataan pribadi. Sebab, katanya, pernyataan sebagai ketua fraksi harus disampaikan di Sidang MPR. "Tapi prinsipnya, saya akan ikuti kehendak rakyat sejauh sesuai konstitusi. Dan kalau ada Sidang MPR, saya akan jalankan peran saya sebagai Ketua Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) MPR," tambahnya.

Seusai Rapat Harian Golkar, DPP Golkar mengeluarkan pernyataan yang dibacakan Abdul Gafur. Isinya, Golkar menegaskan, keputusan Soeharto berhenti sebagai Presiden merupakan sikap yang mencerminkan sifat kenegarawanan dan kearifannya dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

"Golkar menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya atas jasa dan pengabdian beliau terhadap masyarakat, bangsa dan negara selama ini," kata Abdul Gafur, saat membacakan pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum DPP Golkar Harmoko dan Sekjen Ary Mardjono.

Golkar menilai, proses alih jabatan tersebut (dari HM Soeharto kepada BJ Habibie - Red) sebagaimana telah dilaksanakan melalui proses pengucapan sumpah jabatan di hadapan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1998 sebagai pelaksanaan pasal 8 UUD 1945 dan TAP VII/MPR/1973 pasal 2 ayat (3) sebagai konstitusional.

Dalam menghadapi masa mendatang, kata Abdul Gafur, Golkar tetap konsisten dan konsekuen untuk melaksanakan terus reformasi di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, dan hukum sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan kemajuan bangsa. Golkar menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dinilai sah

Wakil Ketua DPR/MPR Syarwan Hamid dan Ismail Hasan Metareum, serta pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, usai upacara pelantikan Presiden di Istana Negara, kemarin, menilai, pengambilan sumpah jabatan Wakil Presiden menjadi Presiden RI yang dilakukan di Istana Merdeka, tetap dinilai sah. Dengan alasan, keadaan sangat mendesak.

"Ini sah, seperti saya katakan tadi, supaya tidak ada kevakuman sedetik pun," tegas Syarwan Hamid. Hal itu diperjelas Wakil Ketua Ismail Hasan Metareum. Menurut dia, pengucapan sumpah di Istana, dan tidak di DPR tersebut dilakukan ber-dasarkan ayat 3, untuk menghindari kevakuman kepemimpinan negara. "Kemudian, karena hari libur, kita tidak bisa mengumpulkan anggota DPR. Karena itu, maka kita dapat menerima pengucapan sumpah di sini agar jangan vakum kepemimpinan negara," jelasnya.

Yusril Ihza Mahendra menambahkan, masalah pengunduran diri itu konstitusional, dilihat dari sudut pandang hukum tata negara Indonesia, karena sesuai dengan pasal 8 UUD 45 dan Tap MPR Nomor 7/ MPR/1973. Selain itu, hal itu dilakukan karena dalam keadaan mendesak.

"Dunia mengetahui bahwa Gedung DPR sejak kemarin hingga semalam diduduki oleh para demonstran, dan sangat sulit untuk melakukan sidang DPR, mengumpulkan mereka," jelasnya.

"Dan untuk mencegah terjadinya kevakuman kekuasaan, maka dengan segera dilakukan penyumpahan Wakil Presiden menjadi Presiden di hadapan Mahkamah Agung sesuai dengan ketetapan MPR Nomor 7/MPR/1973, didalam pasal 2 dan pasal 4," kata Yusril.

"Jadi, dari segi konstitusional dan dari segi hukum tatanegara, tindakan yang dilakukan oleh Bapak Soeharto yang beberapa menit lalu masih menjabat sebagai Presiden, dan berhenti adalah suatu tindakan sepihak, bukan memohon untuk berhenti, bukan juga diminta pertanggungjawaban untuk berhenti. Jadi, kalau membuat pernyataan berhenti, itu tidak perlu menunggu orang yang disampaikan pernyataan itu setuju atau tidak setuju," jelasnya.

Di belakang Habibie

Ketua Pelaksana Harian Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) A Sumargono menegaskan, umat Islam akan berada di belakang Presiden BJ Habibie, tetapi dengan catatan akan terus melakukan koreksi-koreksi. Soal penyusunan kabinet yang akan diumumkan Presiden BJ Habibie, kata Sumargono, KISDI sebagai sebuah gerakan moral mengaku tidak terlalu concern.

"KISDI menyatakan, apa yang dilakukan HM Soeharto dengan pengunduran dirinya merupakan tindakan konstitusional karena sesuai UUD 1945," kata Sumargono saat membuka secara simbolis operasi sembilan bahan pokok "Gerakan Peduli Ummat" di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah, Jakarta.

Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Hussein Umar mengharapkan, presiden baru BJ Habibie agar tampil menjadi pemimpin yang amanah dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. DDII menyatakan dukungan terhadap Presiden BJ Habibie. (pep/asm/rie/osd)