Jumat, 22 Mei 1998


Mahasiswa Tetap pada Tuntutannya

Jakarta, Kompas

Walaupun berhentinya Soeharto sebagai Presiden RI disambut gembira seluruh mahasiswa demonstran di Gedung DPR/MPR, namun mereka tetap meminta dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban dan pencabutan mandat Soeharto sebagai presiden.

Sejak malam hari para demonstran umumnya sudah mengetahui rencana mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI. Walaupun begitu, pengumuman Soeharto berhenti sebagai presiden tetap disambut dengan suka cita.

Langkah Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Habibie mendapat tanggapan yang cukup keras dari mahasiswa. Di panggung, para orator umumnya menegaskan mereka tetap meminta pemerintahan dan kabinet yang baru, yang bebas dari rezim lama. Suasana demonstrasi sama sekali tidak berubah dibandingkan sebelum Soeharto mundur. Bahkan sekarang para mahasiswa tampak lebih ketat dalam menjaga keamanan, termasuk sering bersikap kasar terhadap para wartawan yang meliput kegiatan mereka.

Di tengah suasana kegembiraan Soeharto berhenti sebagai presiden, di antara mahasiswa ada dua pendapat mengenai penyerahan kekuasaan kepada BJ Habibie. Satu delegasi mahasiswa yang mengadakan jumpa pers di Ruang Wartawan DPR, sekitar pukul 13.30 yang menyatakan mewakili 54 perguruan tinggi se-Indonesia mengeluarkan sikap, mereka menolak pengalihan kekuasaan dari Soeharto kepada BJ Habibie. "Karena tidak sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat," kata Sarbini, seorang mahasiswa yang membacakan pernyataannya.

Mereka juga mendesak MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden dan mencabut mandat yang telah diberikan kepada Soeharto. "Kami meminta kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang, dan mahasiswa bersama rakyat untuk tetap konsisten memperjuangkan reformasi total.

Tidak pecah

Kelompok mahasiswa lainnya yang menamakan diri Komite Mahasiswa untuk Reformasi (Kamuri) sekitar pukul 14.00 juga mengadakan jumpa pers di Lantai III Gedung MPR yang merupakan ruang pimpinan DPR/MPR. Untuk bisa memasuki lantai tersebut, setiap orang, termasuk pers mendapat perlakuan berlebihan bahkan kerap kali kasar dari mereka. Dua dari tiga lift yang menuju lantai atas hanya dibuka satu dan dijaga ketat, sedangkan yang lainnya diblokir. Begitu pula tangga-tangga yang menuju ke lantai tersebut.

Aktivis Ratna Sarumpaet, bahkan Letjen TNI (Purn) Ali Sadikin dan Letjen TNI (Purn) Kemal Idris yang akan memberikan pernyataan kepada pers di lantai yang sama dicegah oleh Satgas Mahasiswa. Bahkan Ali dan Kemal yang menyatakan menolak pengangkatan Habibie sebagai Presiden, dilokalisir oleh Satgas Mahasiswa sehingga tidak bisa dijangkau pers. Wartawan peliput yang sudah berminggu-minggu mengikuti aksi mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia, menilai tindakan tersebut over acting dan tidak demokratis.

Seperti juga kelompok mahasiswa sebelumnya, Dewan Presidium Kamuri dalam pernyataannya mendesak DPR/ MPR untuk segera melaksanakan Sidang Istimewa MPR. Agenda SI MPR tersebut adalah meminta pertanggungjawaban Presiden, memilih dan mensahkan Presiden dan wakil presiden yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pernyataan yang dibacakan seorang mahasiswa, Achmad, Kamuri juga meminta pencabutan paket lima undang-undang politik. Kamuri tidak menyebut sama sekali sikap maupun persoalan penyerahan kekuasaan kepada BJ Habibie.

Ditanya apakah setelah Presiden Soeharto berhenti para mahasiswa demonstran terpecah karena mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, Achmad membantahnya. Kamuri, katanya, merupakan representasi dari mahasiswa yang menuntut reformasi yang terdiri dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta, maupun Forum Komunikasi Mahasiswa Jakarta (Forum Kota).

Tiga tuntutan

Di hadapan puluhan ribu mahasiswa yang memadati halaman, lobi, dan tangga menuju ruang sidang paripurna DPR/ MPR, Forum Komunikasi Mahasiswa se-Jabotabek menyampaikan tuntutan, di antaranya penurunan harga, dan menuntut segera diadakannya pemilihan umum ulang.

Menurut mereka, meski pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto menggembirakan rakyat, namun ia tetap harus menyampaikan pertanggungjawaban di depan MPR. Mereka juga berpendapat pemilu ulang perlu dilakukan karena pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1997 cacat moral, hukum, dan politik.

Senat Mahasiswa Indonesia dalam jumpa pers menyatakan menolak pengalihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada BJ Habibie karena tidak sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Mereka juga mendesak kepada MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban dan mencabut mandat yang telah diberikan kepada Soeharto. (ush/wis)