Jumat, 22 Mei 1998


Berbagai Pendapat tentang "Lengser Keprabon"

Medan, Kompas

Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr M Solly Lubis mengatakan, DPR seyogianya mengadakan sidang membahas situasi dan mengambil langkah selanjutnya sesudah Presiden mengundurkan diri. DPR jangan terlalu lamban merespons dan memberi bahan masukan untuk diajukan ke Sidang Istimewa MPR.

"Apa yang ditempuh Pak Harto merupakan alternatif paling baik dan lebih terhormat bila dibandingkan dia harus mundur dari jabatannya dengan cara paksa. Justru apa yang dilakukan Pak Harto merupakan perwujudan aspirasi rakyat yang segera ditindaklanjuti," kata Solly Lubis kepada Kompas, Kamis (21/5).

Dikatakan, setidaknya ada dua hal yang segera dipersiapkan DPR untuk diajukan ke sidang MPR, yaitu, struktur kekuasaan dan kabinet, serta policy pemerintahan dalam arti luas yang akan digariskan MPR buat selanjutnya. Apakah GBHN Maret 1998 tetap dipertahankan atau ditinjau kembali.

Hal senada juga dikemukakan pakar hukum tata negara Universitas Hasanuddin (Unhas) Ujungpandang, Dr HM Laica Marzuki SH, yang menilai langkah Soeharto sebagai arif dan bijaksana, karena keputusan ini telah menyelamatkan bangsa dari perpecahan.

Namun, kata Laica, bila mengacu pada UUD 1945, maka pernyataan berhenti ini seharusnya dilakukan di hadapan MPR, dan kemudian secara konstitusional pernyataan berhenti ini diterima dan disahkan MPR. Demikian juga dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah Wapres menggantikan Presiden seharusnya dilakukan di hadapan MPR.

Selain itu, lanjutnya, meskipun Soeharto telah berhenti, tuntutan pelaksanaan Sidang Istimewa yang terus didesakkan berbagai kalangan tetap relevan.

Hal senada diungkapkan Guru Besar Hukum dan Komunikasi Unhas, Prof HA Muis. Ia menambahkan, Habibie sebagai Presiden yang baru sebaiknya membentuk kabinet koalisi atau zaken kabinet (kabinet ahli) untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. "Komposisi kabinet sangat menentukan penerimaan masyarakat terhadap Habibie. Tokoh kritis yang selama ini berada di luar struktur seharusnya masuk dalam jajaran Kabinet, baik dari partai politik, akademisi, kaum profesional, LSM, dan Pers," kata Muis.

Sidang Istimewa

Letjen TNI (Purn) Kemal Idris dan Letjen Mar (Purn) Ali Sadikin yang datang ke gedung DPR/MPR untuk menemui pimpinan Dewan, namun tak berhasil, mengatakan, pihaknya bersyukur kepada Allah SWT karena Soeharto telah diberi kesadaran untuk berhenti sebagai Presiden RI. "Itu semua demi keselamatan bangsa. ABRI tetap di pihak rakyat, " katanya.

Namun senior marinir itu menegaskan, walaupun Soeharto telah berhenti sebagai presiden, namun penyerahan kekuasaan kepada BJ Habibie tidak di hadapan MPR merupakan suatu kekeliruan konstitusi. "Pelantikan BJ Habibie sebagai presiden mungkin bisa disebut di hadapan Sidang Wartawan, bukan Sidang Umum MPR. Seharusnya presiden tidak dilantik begitu saja," kata Ali Sadikin.

Sedangkan Prof Soehardjo Ss SH berpendapat, pengunduran diri Soeharto adalah langkah yang tepat, karena momentumnya memang tidak bisa ditunda lagi. Karena itu, selanjutnya diserahkan kepada MPR.

"Jika tidak cepat, negara akan semakin tidak karuan. Unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat akan dilakukan setiap hari, sehingga meresahkan masyarakat," tandasnya.

Soehardjo menilai, langkah Pak Harto merupakan tindakan transisional, karena merupakan peralihan, dan itu sah serta tidak ada larangan. Diakuinya, tidak ada larangan untuk mengundurkan diri bagi kepala negara, tetapi hal itu harus dilakukan secara konstitusional dan harus disahkan oleh MPR.

Budayawan Darmanto Jatman juga mengingatkan, perhatian pada peningkatan kesejahteraan rakyat harus dijadikan tujuan utama. Karena itu formalisme konstitusional harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan diperbudak oleh berbagai bentuk formalisme. Oleh sebab itu, meski Soeharto sudah mengundurkan diri, sidang istimewa MPR untuk membentuk kepemimpinan baru masih sangat diharapkan rakyat.

Pelecehan

Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (Ismahi) Asep W menilai, pelimpahan jabatan dari Presiden Soeharto ke Wapres BJ Habibie tanpa Sidang Umum Istimewa MPR merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan rakyat. Sedarurat apa pun negara ini, pelimpahan jabatan dan wewenang presiden harus tetap melalui Sidang Istimewa MPR selaku lembaga perwakilan kedaulatan rakyat.

Menurut Asep, didudukinya gedung MPR/DPR di Senayan oleh mahasiswa tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menggelar Sidang Umum Istimewa MPR. Sebab, gedung MPR/DPR di Senayan hanyalah salah satu simbol fisik dari keberadaan lembaga MPR/ DPR. "Secara fungsional, para anggota MPR/ DPR bisa saja tetap bekerja. Dalam kondisi darurat, mereka bisa bersidang di gedung lain, di hotel atau di tempat mana saja yang representatif," kata Asep. (smn/yul/hh/dth/ush/ pp/nar/hers)