Kamis, 21 Mei 1998


Nurcholish Madjid:

Yang Terbaik, Pak Harto Mundur

jpe

Jakarta, Kompas

Dr Nurcholish Madjid menjelaskan, dari semua alternatif yang ada untuk menyelesaikan persoalan bangsa, maka langkah yang terbaik adalah Presiden Soeharto sendiri yang menyatakan mengundurkan diri.

"Itu alternatif terbaik. Saya sudah sampaikan kepada Pak Harto bahwa itulah yang terbaik," tutur Nurcholish kepada Kompas di Jakarta, Rabu (20/5).

Nurcholish secara panjang lebar menjelaskan jalannya pertemuan antara para tokoh masyarakat dengan Presiden Soeharto pada hari Selasa (19/5) lalu. Nurcholish, yang akrab dipanggil Cak Nur, menegaskan, kehendak agar Presiden Soeharto mundur adalah aspirasi yang ada pada sebagian besar rakyat Indonesia.

"Saya katakan dalam pertemuan itu, bahwa kami datang berdasarkan perhitungan detik per detik, dan pada detik terakhir sebagian besar rakyat Indonesia meminta Pak Harto untuk mundur," tegas Cak Nur.

Dijelaskan, munculnya gagasan untuk membentuk Komite Reformasi muncul dari Presiden Soeharto. "Itu muncul dari Pak Harto, entah siapa yang memasukkan ide itu pada Pak Harto. Waktu bertemu dengan kami, Pak Harto sudah mempunyai draft sendiri," ungkap Cak Nur.

Semula, lanjutnya, Presiden Soeharto menamakannya dengan Dewan Reformasi. "Namun, kami katakan kalau dewan kesannya menyaingi DPR. Dan Pak Harto setuju kalau itu diubah namanya menjadi komite," tutur mantan Ketua Umum PB HMI ini.

Tak masuk komite

Dalam pertemuan tersebut, Cak Nur menyampaikan, agar mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut tidak dimasukkan sebagai anggota komite. Dalam draft awal yang dibuat oleh Presiden Soeharto, pimpinan komite dipegang oleh presiden.

"Kami menyatakan sebaiknya jangan Pak Harto yang memimpin komite. Bagaimana mungkin Pak Harto yang jadi sasaran reformasi kok memimpin reformasi," kata Cak Nur.

Komite tersebut, menurut Cak Nur, terdiri dari para pakar yang akan memberi masukan kepada DPR tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk reformasi. "Semacam think tank. Jadi bukan untuk menyaingi DPR. Danbukan Pak Harto yang memimpin komite itu, jadi seperti Komnas HAM, mereka akan memilih pimpinan di antara mereka sendiri," jelasnya.

Cak Nur mengakui, gagasan mengadakan Pemilu yang dipercepat muncul dari dirinya. Dijelaskan, gagasan awal yang ada padanya adalah Pemilu diselenggarakan tahun 2000. Namun, beberapa tokoh menyatakan bahwa tahun 2000 terlalu lama, akhirnya dipercepat menjadi Januari tahun 1999.

Menurut Presiden Soeharto, ungkap Cak Nur, itu tidak praktis. Akhirnya disepakati secepat mungkin. "Saya katakan, kalau satu bulan bisa, ya dilaksanakan sebulan lagi, pokoknya tergantung kesiapannya. Waktu itu saya berpikir bahwa Pak Harto sangat terikat pada tanggal-tanggal, makanya ditawarkan tanggal 11 Maret. Tapi, Pak Harto bilang kapan saja, yang penting Pemilu itu dilaksanakan dengan UU yang baru," tutur Cak Nur.

Cak Nur menjelaskan, sasaran reformasi bukan hanya presiden tapi juga perundang-undangan, sistem, serta kelembagaan yang ada, dan itu termasuk DPR. "Sehingga aturan yang berlaku di DPR tidak perlu dipegang mutlak. DPR harus sadar itu," katanya.

Diakui bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto tidak banyak terjadi dialog. Sehingga saat Presiden menyatakan gagasannya membentuk Komite Reformasi tidak ada kesempatan yang cukup buat beradu argumentasi. "Kita tidak memiliki posisi untuk mengatakan ya atau tidak. Hasil maksimal yang dapat ditempuh, dan itu bukan merupakan hasil kompromi adalah, Pak Harto mundur melalui Pemilu yang diselenggarakan dengan baik," tutur Cak Nur.

Cak Nur mengingatkan, Ketua MPR/DPR Harmoko harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam proses reformasi ini. "Dia harus ikut bertanggung jawab karena dia yang membuat Pak Harto menjadi presiden lagi. Kalau dia macam-macam, saya tidak akan ragu menghadapi dia," tegasnya. (ely)