Kamis, 21 Mei 1998


F-KP dan F-PDI Minta Sidang Istimewa MPR

Jakarta, Kompas

Fraksi Karya Pembangunan (F-KP), yang merupakan fraksi terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam rapat pleno fraksi hari Rabu (20/5), secara aklamasi memutuskan akan meminta Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa itu akan diselenggarakan secepatnya, paling lambat satu bulan ke depan.

Keputusan yang disambut gegap gempita oleh puluhan ribu mahasiswa yang memadati Gedung DPR/MPR itu dikemukakan oleh sejumlah anggota F-KP. "Mahasiswa teruskan perjuangan. F-KP mendukung tuntutan mahasiswa untuk meminta Sidang Istimewa. Selambat-lambatnya satu bulan setelah ini," kata Djusril Djusan kepada mahasiswa seusai sidang. Pernyataan ini beberapa kali diulangi Djusril untuk meyakinkan mahasiswa yang sudah tidak sabar menunggu hasil rapat.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) dalam keterangannya menyatakan, para anggota F-PDI mensahkan pernyataan Pimpinan Dewan 19 Mei agar Presiden mengundurkan diri dan menjadwalkan Sidang Umum MPR dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Sedangkan sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) yang dibacakan Senin (18/5) adalah, mendukung keterangan pers Pimpinan DPR tanggal 18 Mei 1998 yang mengharapkan demi kesatuan dan persatuan bangsa agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.

Kembalikan mandat

Menurut anggota F-KP Abu Hasan Sadzili, dalam Sidang Istimewa itu presiden akan diminta untuk mengembalikan mandatnya. Mengenai apakah dalam kesempatan itu presiden akan dimintai pertanggungjawabannya, menurut Sadzili, masih belum dibicarakan. "Sekarang yang penting Sidang Istimewa dulu, beliau diminta untuk mengembalikan mandatnya. Soal lain bisa dibicarakan nanti dalam sidang, 'kan bisa berkembang," katanya seusai sidang.

Sementara itu, Ketua F-KP Irsyad Sudiro dalam jumpa pers mengatakan, setelah diskors selama setengah jam, rapat memutuskan memilih poin 4 dan 5 dari lima pilihan yang disodorkan kepada rapat, yakni melaksanakan Sidang Istimewa MPR.

Batas waktu pelaksanaan Sidang Istimewa MPR tidak dijelaskan oleh Irsyad. Tetapi, menurut sejumlah anggota F-KP, aspirasi yang masuk menghendaki Sidang Istimewa MPR dilaksanakan secepatnya. Secepatnya satu bulan dan paling lama tiga bulan.

Irsyad Sudiro menjelaskan, ada lima alternatif yang dihadapkan dalam rapat. Pertama, diwujudkan pola reformasi sebagaimana diumumkan Presiden Soeharto 19 Mei 1998. Keputusan Presiden tersebut disikapi oleh DPR sesegera mungkin. Kedua, Presiden Soeharto berhenti atas permintaan sendiri dan Wakil Presiden meneruskan kepemimpinan sampai masa jabatan berakhir atau dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR sesuai TAP MPR Nomor 7/MPR/1973.

Ketiga, Presiden dan Wakil Presiden berhenti atas permintaan sendiri, pemerintahan dilaksanakan Mendagri, Menlu dan Menhankam sampai dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru sesuai TAP MPR Nomor 7/MPR/1973.

Keempat, dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR diawali dengan kesepakatan antara Presiden dan Pimpinan MPR bersama fraksi-fraksi DPR untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR. Dalam hal kompromi seperti ini, Sidang Istimewa tidak perlu meminta pertanggungjawaban Presiden tetapi cukup dalam sidang tersebut Presiden berhenti atas permintaan sendiri dan me-ngembalikan mandat kepada MPR.

Kelima, dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk menerima pengunduran diri dan pengembalian mandat Presiden dan Wakil Presiden yang diawali dengan kesepakatan Presiden dan Pimpinan DPR/MPR serta Pimpinan fraksi-fraksi DPR untuk selanjutnya diputuskan dalam rapat paripurna DPR. Dalam hal kompromi seperti ini, Sidang Istimewa tidak perlu meminta pertanggungjawaban Presiden tetapi cukup dalam sidang tersebut Presiden dan Wakil Presiden berhenti atas permintaan sendiri dan mengembalikan mandat kepada MPR.

Menurut Irsyad, mayoritas anggota memilih poin empat dan lima yang berarti setuju Sidang Istimewa dilaksanakan, presiden mengundurkan diri, maupun presiden dan wapres mengundurkan diri. Dikatakan, hasil keputusan akan segera disampaikan kepada DPP Golkar secepatnya.

Dari sebanyak 325 anggota F-KP DPR, yang menghadiri pertemuan konsultasi tersebut yakni sebanyak 198 orang ditambah dengan pernyataan dari 17 orang yang tidak hadir namun menyetujui hasil rapat tersebut. "Dengan komposisi seperti ini, maka pertemuan ini sudah quorum," kata Irsyad.

Sedangkan dari 27 Hubungan Daerah (Hubda) yang ada, 15 orang memilih nomor 4, dan 15 orang lainnya memilih pilihan pada nomor 5. Jumlah ini diperoleh karena tiga Hubda, yakni Hubda Lampung, Jawa Tengah dan Maluku memilih sekaligus poin 4 dan 5.

Sesuai Tatib DPR

Menjawab pertanyaan mengapa harus disampaikan kepada DPP Golkar, Irsyad mengatakan, itu merupakan mekanisme intern. Menurut Tata Tertib DPR, fraksi-fraksi merupakan pengelompokan anggota-anggota berdasarkan organisasi peserta pemilihan umum. "Karena peserta pemilu yang menjadi induk F-KP adalah Golkar, maka kami akan menyampaikannya kepada DPP Golkar. Kita akan lihat hasilnya setelah berkonsultasi dengan DPP Golkar nanti," katanya.

Sedangkan Ekky Syahruddin, anggota F-KP lainnya menjamin, keputusan yang disampaikan F-KP tidak akan mungkin ditolak Golkar. Tetapi bukankah Dewan Pembina Golkar (Presiden Soeharto) memiliki hak veto? tanya wartawan. Ekky menjelaskan, hak veto merupakan persoalan legislatif dan eksekutif. Menurut Ekky, Harmoko merupakan Ketua Umum DPP Golkar sekaligus Ketua DPR/MPR di mana kedudukannya setara dengan kepala pemerintahan.

Dalam hal ini, lanjut Ekky, bukan hubungan antara Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP Golkar melainkan antara ketua legislatif dan ketua eksekutif. "Di sini ketua legislatif membawakan hati nurani rakyat yang sudah sedemikian hebatnya menolak (Presiden) Soeharto," katanya.

Saat rapat berlangsung, ratusan mahasiswa Universitas Indonesia memadati pintu masuk ruang rapat. Setiap anggota F-KP yang keluar, mahasiswa mendaulatnya untuk berpidato.

Sementara pernyataan F-PDI yang ditandatangani 11 anggotanya antara lain menyatakan, menghargai dan menyambut hangat perjuangan reformasi yang dipelopori mahasiswa, cendekiawan, civitas akademika bersama tokoh-tokoh masyarakat yang mampu menggerakkan reformasi secara nasional.

Dikatakan, krisis moral yang telah berlangsung lama dan diikuti krisis ekonomi yang melanda beberapa bulan terakhir ini telah menimbulkan krisis politik, krisis hukum yang bermuara kepada ketidakpercayaan masyarakat.

Atas kenyataan itu, F-PDI mendesak Pimpinan Dewan segera menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk mensahkan pernyataan Pimpinan Dewan tanggal 19 Mei 1998 agar Presiden mengundurkan diri. Juga, menjadwalkan Sidang Umum MPR dalam tempo sesingkat-singkatnya

Jumat batas waktu

Pimpinan DPR, Rabu sore bertemu dengan 32 ketua Senat Mahasiswa Indonesia. Pimpinan DPR yang bertemu mahasiswa itu adalah Ketua DPR/MPR Harmoko, Wakil Ketua DPR/ MPR Syarwan Hamid, Abdul Gafur, Ismail Hasan Metareum, dan Fatimah Achmad.

Menurut Sarbini, juru bicara Senat Mahasiswa Indonesia yang juga Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas 17 Agustus Jakarta, pertemuan itu memberi batas waktu kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri selambat-lambatnya Jumat (22/5) besok. Apabila Presiden menolak mengundurkan diri, pimpinan DPR/MPR akan memanggil pimpinan fraksi-fraksi MPR untuk melakukan persiapan pelaksanaan Sidang Istimewa MPR.

Namun baik Harmoko maupun Syarwan Hamid tidak bersedia memberi keterangan tentang hasil pertemuan itu, dengan alasan juru bicara ditunjuk dari kalangan mahasiswa.

Lebih baik mundur

Ketua F-PP MPR Jusuf Sya-kir menyatakan, cara yang paling tepat dan efisien untuk memenuhi tuntutan masyarakat adalah, Presiden Soeharto mengundurkan diri. "Jadi presiden sendiri yang menyatakan diri mundur, dan menyerahkan mandat itu kembali pada MPR," ungkapnya kepada Kompas di Jakarta, Rabu.

Sebab, jika harus melalui Si-dang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, maka harus memenuhi ketentuan TAP No III/ MPR/ 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. "Dan itu butuh waktu lama, lebih dari satu bulan, serta bukan cara terbaik," kata Jusuf.

Menurut Jusuf, bila cara Si-dang Istimewa MPR yang di-tempuh, maka terlebih dahulu harus dilakukan perubahan terhadap TAP III/MPR/1978, terutama pasal yang mengatur tentang tata cara penyampaian pertanggungjawaban Presiden. Untuk itu, maka Badan Pekerja (BP) MPR harus bersidang untuk mengubah Ketetapan tersebut.

"Dan kalau kita mengadakan Sidang Istimewa dalam komposisi MPR seperti sekarang ini, belum ada jaminan kuat bahwa reformasi akan berhasil," tutur Jusuf.

Oleh karena itu, Jusuf Syakir berpendapat, cara terbaik dan terhormat buat Presiden Soeharto adalah menyatakan sendiri dirinya mengundurkan diri. "Mengundurkan diri itu konstitusional. Kalau Pak Harto melakukan itu, maka semuanya akan enak, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Semuanya menang. Keputusan Pimpinan DPR adalah cara yang paling elegan dan efisien," katanya.

Dikatakan, pelaksanaan Sidang Istimewa MPR hanya akan membuat konvensi yang buruk buat kehidupan bangsa dan negara, yaitu mengulang sejarah 32 tahun lalu. "Kita akan membiasakan cara menjatuhkan presiden sebagai sistem suksesi kita. Jangan kita membiasakan diri mengadili Presiden. Itu menjadi konvensi buruk untuk bangsa," pesan Jusuf Syakir.

Ia mengingatkan, prinsip mikul dhuwur mendem jero harus tetap dijalankan kepada figur yang telah memimpin negara. "Kepada Bung Karno, kita lakukan itu. Sekarang, kita juga berlakukan prinsip yang sama kepada Pak Harto," ungkapnya.

Sementara pakar ilmu politik Dr Mochtar Pabottinggi menegaskan, keputusan F-KP DPR yang meminta agar Sidang Istimewa diselenggarakan selambat-lambatnya satu bulan dari sekarang adalah sebuah perkembangan yang baik, dan sangat penting. "Ini memang waktunya untuk mengembalikan fungsi lembaga perwakilan rakyat sebagai perwakilan rakyat, bukan perwakilan rezim," tegas peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menurut Mochtar, untuk melaksanakan reformasi saat ini seyogianya DPR tidak perlu terlalu terikat pada konstitusi. Sebab, tambahnya, argumen konstitusional yang dipakai oleh Orde Baru selama ini sebenarnya adalah tidak konstitusional.

Oleh karena itu, tambah Mochtar, kalau reformasi harus melanggar konstitusi yang ada, maka hal itu wajar saja dan tidak perlu dipersoalkan. "Reformasi memang harus melanggar konstitusi yang dibuat tidak konstitusional. Aturan yang dibuat selama ini hanya dipakai untuk meluruskan tindakan penguasa itu sendiri," katanya. (myr/ama/pep/rs/wis/ely)