Rabu, 20 Mei 1998


Proses Terjadinya Kesimpulan Rapat Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi

UNTUK mencapai Kesepakatan tentang Reformasi dan Pengunduran Diri Presiden, para pimpinan DPR bersama dengan pimpinan Fraksi DPR mengadakan rapat selama lima jam. Rapat pimpinan yang diketuai oleh Ketua MPR/DPR Harmoko dihadiri oleh Wakil Ketua MPR/DPR Abdul Gafur, Syarwan Hamid, Ismail Hasan Metareum, dan Fatimah Achmad.

Pimpinan fraksi yang hadir adalah Ketua Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR Irsyad Sudiro, Sekretaris F-KP DPR Syamsul Mu'arif, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR Hamzah Haz, Wakil Ketua F-PP DPR Djufrie Asmodiredjo, Sekretaris F-PP DPR Bachtiar Chamsyah, Ketua Fraksi ABRI (F-ABRI) Hari Sabarno, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) DPR Budi Hardjono, dan Sekretaris F-PDI DPR Markus Wauran.

Menurut sumber Kompas kesempatan pertama untuk menyampaikan pendapat dalam rapat tersebut diberikan kepada F-PP. Hamzah Haz memulai dengan menyampaikan kronologis peristiwa yang terjadi dan tuntutan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, Hamzah menyampaikan "Pernyataan Sikap F-PP DPR" yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris F-PP DPR, serta dilampiri tanda tangan 87 anggota F-PP DPR.

Dalam pernyataan sikap itu dijelaskan, krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia telah berkembang dari krisis moneter menjadi krisis kepercayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, apa pun yang dilakukan pemerintah akan menjadi tidak efektif.

Sebuah pemerintahan yang tidak lagi mendapat kepercayaan rakyatnya, menurut F-PP DPR, sama artinya dengan kehilangan legitimasi. Pemerintahan seperti itu tidak akan mungkin dapat bekerja secara efektif.

Oleh karena itu, F-PP menegaskan, jalan satu-satunya untuk mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis kepercayaan yang berkepanjangan adalah melalui perubahan dan pembaruan pemerintahan. F-PP mengambil sikap, mendukung keputusan yang diambil oleh pimpinan DPR pada tanggal 18 Mei 1998, yang mengharapkan demi kesatuan bangsa, agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.

F-PP juga menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945. "Sikap F-PP sudah jelas, yaitu minta Presiden Soeharto mundur," tegas Hamzah kepada pers.

Proses pengambilan keputusan F-PP tersebut telah bergulir sejak hari Jumat (15/5), saat mulai diedarkannya penandatanganan dukungan terhadap sikap F-PP yang meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Hingga hari Senin (18/5) sikap tersebut telah didukung oleh 56 angggota F-PP dari DPR maupun MPR. Selanjutnya, pernyataan sikap tersebut disampaikan kepada Ketua F-PP DPR, yang kemudian menyampaikannya kepada Rapim DPR.

Untuk mempertegas sikap fraksi, DPP PPP mengadakan rapat bersama seluruh anggota F-PP DPR di Sekretariat DPP PPP Jalan Diponegoro 60 Jakarta, pada Senin (18/5) malam. Dalam rapat itu diadakan perumusan kembali sikap F-PP, yang kemudian diedarkan kepada anggota untuk mendapatkan tanda tangan dukungan.

Setelah F-PP, Rapat Pleno DPR memberi kesempatan kepada
F-PDI untuk menyampaikan sikapnya. Ketua F-PDI DPR menjelaskan, F-PDI mengambil sikap mendukung keputusan yang telah diambil oleh pimpinan DPR. Seyogianya Presiden Soeharto mengundurkan diri. "Lengser keprabon dengan penuh hormat dan dilaksanakan secara konstitusional. Dan F-PDI berprinsip harus mikul dhuwur mendem jero," ungkap Budi Hardjono.

Sikap yang sama disampaikan oleh F-KP DPR. Irsyad menyatakan, F-KP sepakat bahwa Presiden Soeharto harus mengundurkan diri. Namun, itu dilakukan secara konstitusional, dan tetap memberi tempat terhormat kepada Presiden Soeharto.

"Langkah konstitusional untuk mengakomodasi itu tergantung dari tawar-menawar antara Presiden dengan pihak legislatif, bisa DPR atau MPR," tutur Irsyad kepada pers.

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua F-ABRI Hari Sabarno, yang mendapat kesempatan terakhir untuk menyampaikan sikap fraksinya. F-ABRI sepakat dengan aspirasi bahwa Presiden Soeharto harus mengundurkan diri dengan cara yang konstitusional. Namun, sebagai bangsa harus tetap memberi tempat terhormat kepada figur yang telah memimpin bangsa selama 32 tahun ini.

Usai seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, maka Ketua DPR/MPR Harmoko mengambil kesimpulan bahwa seluruh fraksi sepakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri, sebagaimana telah disampaikan pimpinan DPR kepada Presiden. Dan proses itu dilaksanakan secara konstitusional. Dalam kesimpulan awal ditambahkan bahwa hal itu agar dilaksanakan dalam waktu secepatnya. Namun kata "secepatnya" itu tidak diterima oleh Fraksi ABRI, sehingga dalam kesimpulan kata itu hilang. Kesimpulan akhir tersebut kemudian disetujui oleh seluruh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

Sikap DPR tersebut akan disampaikan kepada Presidem Soeharto hari ini, Rabu (20/5). "Secepatnya pimpinan DPR menjanjikan akan membawa hasil rapat ini kepada Presiden. Kita tunggu saja bagaimana tanggapan Presiden," kata Hamzah Haz. (ely)