Rabu, 20 Mei 1998


Keempat Fraksi Dukung Pimpinan DPR

Proses Pengunduran Diri Harus Konstitusional

Jakarta, Kompas

Pimpinan DPR hari Selasa (19/5) mendapat dukungan penuh dari pimpinan keempat fraksi DPR (F-KP, F-ABRI, F-PP dan F-PDI) untuk meminta agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana mengundurkan diri. Namun mereka menekankan bahwa proses pengunduran diri itu harus konstitusional. Kesepakatan antarpimpinan DPR dan pimpinan fraksi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Soeharto sesegera mungkin.

"Berkenaan dengan adanya aspirasi masyarakat yang menghendaki Presiden mengundurkan diri sebagaimana yang telah disampaikan pimpinan Dewan kepada Presiden, fraksi-fraksi sepenuhnya dapat memahami dan sepakat untuk dilaksanakan secara konstitusional," kata Ketua DPR/MPR Harmoko dalam jumpa pers seusai rapat antara Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di lantai tiga Gedung MPR/DPR.

Sehari sebelumnya - dalam pernyataannya hari Senin - pimpinan DPR mengharapkan, "Demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri." Pernyataan pimpinan DPR itu beberapa jam kemudian ditanggapi Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto sebagai sikap individual dan tidak memiliki dasar hukum.

Dalam jumpa pers kemarin, Harmoko sama sekali tidak mengomentari pernyataan Panglima ABRI. Harmoko juga hanya secara singkat saja mengomentari pernyataan Presiden. Ketika ditanya tentang pidato Presiden itu, Harmoko hanya mengatakan, "Akan mempelajarinya."

Harmoko, dalam jumpa pers kemarin, didampingi Wakil Ketua DPR Ismail Hasan Metareum (PPP), Syarwan Hamid (ABRI), Abdul Gafur (Golkar) dan Fatimah Achmad (PDI). Hadir juga Ketua Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) Irsyad Sudiro, Ketua Fraksi ABRI (F-ABRI) Hari Sabarno, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) Hamzah Haz dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) Budi Hardjono.

Rapat kemarin juga menyepakati bahwa aspirasi dan tuntutan masyarakat tentang reformasi menyeluruh sebagaimana yang diserap oleh Dewan dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk itu, kata Harmoko, Dewan mempercepat pelaksanaan agenda reformasi dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum yang akan diimplementasikan dalam masa sidang sekarang.

Mundur juga konstitusional

Ditanya bagaimana pelaksanaan mengundurkan diri Presiden Soeharto secara konstitusional itu, Harmoko tidak memberikan ketegasan seperti apakah akan melalui mekanisme Si-dang Istimewa MPR. Namun Harmoko menyatakan bahwa mengundurkan diri itu juga merupakan tindakan konstitusional.

"Semua itu 'kan diatur. Dalam UUD '45 maupun dalam Ketetapan (Tap) MPR ada ketentuan-ketentuannya. Mengundurkan diri itu juga konstitusional. Itu konstitusional," kata Harmoko.

Ketika didesak pertanyaan apakah perlu segera dilaksanakan Sidang Istimewa MPR, Harmoko mengatakan, DPR hanyalah lembaga legislatif. "Ini perlu saya kemukakan. Jelas, apa yang diputuskan oleh pimpinan fraksi dan pimpinan Dewan ini mengacu kepada Tata Tertib," katanya.

Ia menjelaskan, persoalan yang berkait dengan institusi dan konstitusi diselaraskan dengan program-program yang ada di lembaga DPR. "Lembaga DPR sekarang ini menerima aspirasi, yang lalu kita kemukakan pada rapat pimpinan yang lalu, yakni mengenai pengunduran diri itu. Jadi yang kita bahas adalah pengunduran diri itu. Yang jelas, aspirasi pengunduran diri itu 'kan aspirasi juga," katanya.

F-PP desak Sidang Istimewa

Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Hamzah Haz menjawab pers menyatakan, sikap pimpinan fraksi di DPR merupakan langkah maju yang dicapai DPR, karena fraksi-fraksi dan pimpinan Dewan sepakat untuk meminta Presiden mengundurkan diri. "Itu sesuai dengan konstitusi," katanya.

Langkah selanjutnya, kata Hamzah, F-PP akan mengusulkan kepada pimpinan Dewan untuk mengundang Sidang Istimewa MPR. Kapan pelaksanaan sidang istimewa itu sendiri, sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR.

Surat permintaan F-PP untuk pelaksanaan sidang istimewa ini, menurut Hamzah, sudah disampaikan kepada Pimpinan DPR. Bahkan surat itu dilampiri oleh tanda tangan dari seluruh anggota F-PP. "Tanya saja pimpinan Dewan," katanya.

Hamzah juga menegaskan, mengundurkan diri merupakan tindakan konstitusional. "Tetapi kalau menolak mundur, terpaksa kita harus Sidang Istimewa MPR. Kita 'kan harus jalan cepat. Kalau tidak, rakyat tambah menderita," ujarnya. (vik/ush/pep)