Rabu, 20 Mei 1998


Gema Madani:

"Lengser Keprabon" Secara Sukarela

Jakarta, Kompas

Gema Madani menganjurkan agar presiden benar-benar melaksanakan niatnya untuk lengser keprabon (turun tahta) secara sukarela sekarang juga, dan menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden sesuai dengan ketentuan UUD '45. Selanjutnya presiden pengganti melaksanakan tugas utama presiden dengan program utama menyelenggarakan sidang istimewa MPR dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Menurut Gema Madani, pendapat untuk mengadakan pemilu baru, kurang efisien karena harus menyiapkan dulu UU pemilu baru dan UU Orsospol baru. Menurut Gema Madani sebaiknya perubahan dijalankan dulu baru setelah itu menggarap secara total program reformasi.

Pernyataan Gema Madani itu disampaikan Emil Salim, Selasa (19/5), di Jakarta, sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Soeharto di Istana Negara, pada hari yang sama.

Gema Madani berpendapat, inti pernyataan Presiden tersebut menunjukkan bahwa Presiden Soeharto masih ingin bertahan pada kekuasaan tunggal yang terpusat pada seorang pemimpin, tanpa maksud berbagi kekuasaan yang seharusnya sudah mulai dilakukan. Usul yang disampaikan Presiden dengan membentuk Komite Reformasi Nasional juga tidak jelas menyebut jadwal waktu penyerahan kekuasaan, maupun pelaksanaan reformasi menyeluruh yang dituntut masyarakat.

Emil menjelaskan, pokok permasalahan yang mengakibatkan krisis ekonomi dan politik Indonesia dewasa ini bersumber pada kepemimpinan Presiden Soeharto, yang tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, maka krisis ekonomi dan politik dapat ditanggulangi apabila Presiden Soeharto segera melaksanakan niatnya untuk lengser keprabon secara sukarela.

"Kalau sekarang ada satu arah di mana masalah krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional itu tertangani, maka rentetannya adalah krisis kepercayaan menjadi berkurang, krisis politik menjadi berkurang dan seterusnya. Itu logikanya," ungkap Emil.

Emil melihat adanya niat presiden untuk mundur, tetapi ada persoalan bagaimana masa depan Indonesia di kemudian hari. "Nah gimana-nya itulah yang kita sarankan, mengapa tidak kembali kepada konstitusi. Ada semacam pikiran agar apa pun yang terjadi, hendaknya perubahan itu tetap di dalam jalur konstitusi. Mengikuti jalur konstitusi itu, ada alternatif yang lebih baik dari yang disampaikan Presiden itu, yaitu ini," tambahnya.

Pendapat untuk mengadakan pemilu baru, menurut Emil, kurang efisien karena harus menyiapkan dulu UU pemilu baru, UU Orsospol baru. "Ya kapan kita mulai pemilihan umum kalau harus ada ini itu. Apakah tidak jalankan perubahan dulu dan setelah itu kita garap total program reformasi itu," jelasnya.

Emil menambahkan, sesuai dengan konstitusi wakil presiden 'kan mempunyai tugas itu. Maka untuk mengurangi permasalahan apakah masyarakat akan percaya atau tidak terhadapnya, maka kita batasi pada waktu dan fokus tugas utama yaitu menyiapkan sidang istimewa.

"Sidang istimewa itu agendanya adalah memilih presiden dan wakil presiden. Setelah itu terpilih tentu juga ada petunjuk-petunjuk lain untuk Undang-undang yang baru, baik di bidang politik maupun lainnya. Sekarang 'kan DPR ini sudah mengalami semacam perubahan, dalam waktu tiga bulan ini anggota DPR dan orsospol juga harus melakukan reformasi dalam dirinya," tambah Emil. (oki)