Rabu, 20 Mei 1998


AH Nasution: Pernyataan DPR Harus Dihormati

Jakarta, Kompas

Jenderal Besar TNI (Purn) AH Nasution menegaskan, substansi pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan DPR, cerminan dari kehendak rakyat yang harus dihormati dan diamankan oleh semua kekuatan bangsa, termasuk ABRI. ABRI sendiri sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai bhayangkari dan pembela bangsa, harus menempatkan diri sebagai prajurit pejuang yang membela dan memperjuangkan aspirasi, serta kehendak rakyat, sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.

Siaran pers yang ditandatangani sendiri oleh Jenderal Besar AH Nasution tersebut, Selasa (19/5), juga menegaskan, semua kekuatan bangsa (pemerintah dan ABRI) harus peka dan tanggap, terhadap aspirasi dan kehendak rakyat. Dan, tidak perlu harus menempuh cara-cara yang tidak konstitusional.

"ABRI sendiri harus selalu menanamkan dengan kuat, di dalam sanubarinya amanat Panglima Besar Sudirman, bahwa TNI sebagai ksatria yang bertaqwa kepada Tuhan YME. Membela kejujuran, kebenaran dan keadilan," tegas Nasution.

Kelompok Kerja Forum Demokrasi dalam siaran persnya yang ditandatangani Bondan Winarno dan T Mulya Lubis dalam menanggapi pidato Presiden Soeharto, di Istana Negara, mengeluarkan empat pernyataan. Pertama, menolak pernyataan Presiden Soeharto untuk membentuk Komite Reformasi, Kabinet Reformasi dan segala rencananya yang disampaikan hari ini (Selasa -Red).

Kedua, tetap menyatakan bahwa turunnya Presiden Soeharto dan Wakil Presiden BJ Habibie dari jabatannya saat ini, sebagai prasyarat untuk reformasi yang tidak dapat ditawar lagi. Ketiga, mendukung kepeloporan mahasiswa dalam melancarkan aksi tuntutan reformasi, hingga tercapai pembentukan pimpinan nasional masa peralihan yang baru. Keempat, hal-hal tersebut merupakan keharusan mutlak untuk menegakkan demokrasi di Indonesia.

Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) 66 dalam pernyataan sikapnya mendesak Presiden Soeharto untuk segera mengembalikan mandatnya kepada MPR/ DPR. Dan, selama masa transisi, kepemimpinan nasional dipercayakan kepada satu dewan/ komite nasional. (ast)