Rabu, 20 Mei 1998


Adakan Pemilu Secepatnya, Tindakan Inkonstitusional

Jakarta, Kompas

Gagasan Presiden Soeharto mengadakan pemilihan umum (pemilu) dalam waktu secepat-cepatnya adalah tindakan inkonstitusional, dan hanya ada dalam sistem liberal. Karena itu, gagasan itu harus ditolak. Langkah yang harus ditempuh, sesungguhnya adalah DPR meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa dan memilih presiden baru.

Demikian antara lain ditegaskan oleh anggota tim ahli Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR Dr Barita Siregar dan KH Alawy Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Attharoqi, Sampang (Madura), dan pakar hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Dr Soewoto SH MS. Ketiganya ditemui secara terpisah, Selasa (19/5).

Alawy Muhammad di Surabaya, mengemukakan, keputusan Presiden Soeharto yang akan mempercepat Pemilu hendaknya dikaji kembali dasar konstitusinya. "Negara ini negara hukum, semua keputusan politik harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan," katanya.

Sementara itu, Barita Siregar di Bandung, mengatakan, "Banyak sekali pelanggaran yang terjadi, jika Pemilu digelar di luar siklus lima tahunan, di samping sejumlah risiko inefisiensi. Apa pun hasilnya, Pemilu 1997 harus tetap dihormati sebagai produk konstitusi."

Mandat bisa ditarik

Siregar, pakar ilmu komunikasi dan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran ini menambahkan, apabila gagasan pemilu ulang itu dilaksanakan, maka secara tidak langsung presiden ingin membubarkan DPR. Karena, dengan melaksanakan pemilu berarti harus memilih anggota legislatif yang baru pula. "Padahal, Mendagri Hartono sendiri secara tegas mengatakan bahwa DPR tidak bisa menjatuhkan presiden. Sebaliknya presiden pun tidak bisa menjatuhkan DPR. Apalagi MPR, yang memberikan mandat kepadanya," ujarnya.

Ditegaskan, kalau diadakan pemilu dalam waktu dekat, bagaimana mengenai eksistensi MPR hasil Pemilu 1997 nanti? Apakah hendak dibubarkan? Jika dibubarkan siapa yang berhak membubarkan? Sebab presiden tidak berhak membubarkan MPR.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Alawy. Ditegaskan, apakah dalam aturan Presiden bisa mempercepat masa jabatan DPR/MPR? Menurut dia, sebenarnya yang punya mandat itu MPR. Dengan demikian, MPR itu punya hak untuk menarik kembali mandat yang sudah diberikan kepada Presiden.

Soewoto, di Surabaya, membenarkan hal itu. Ia mengatakan, seharusnya Sidang Istimewa MPR mencabut mandatnya, dan memberikannya kepada tokoh reformis menjadi presiden yang baru. Lalu presiden baru inilah yang mendapat tugas memulihkan keadaan, mereformasi UU Pemilu, UU Kepartaian dan seterusnya.

Lima tahun sekali

Menurut Siregar, dalam Undang-undang Dasar 1945. Yang ada adalah Pemilu itu lima tahun sekali. Bukan satu atau dua tahun. Kalau memang ingin ganti presiden, maka yang konstitusional itu adalah melakukan Sidang Istimewa. Bukannya pemilu ulang," tandasnya seraya memperlihatkan naskah UU Nomor 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat. Dalam pasal 1, disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan.

Ia menguraikan, melaksanakan pemilu dalam situasi ekonomi yang terus memburuk, selain tidak efisien juga banyak aspek yang perlu diperhitungkan, terutama aspek keamanan.

"Bayangkan, berapa banyak biaya, waktu, dan tenaga yang terbuang jika dilakukan pemilu ulang. Dan, otomatis setelah Pe-milu ulang, tentu harus ada pula Sidang Umum MPR untuk memilih kembali wakil-wakil rakyat. Coba, mana lebih efisien jika hanya dilakukan sidang umum istimewa untuk langsung memilih presiden baru," tantang Barita. (nar/ano/ody)