Rabu, 20 Mei 1998


Perihal Pernyataan Presiden Soeharto

Ada yang Berharap, Ada Pula yang Kecewa

Jakarta, Kompas

Pernyataan Presiden Soeharto, Selasa (19/2), yang intinya menegaskan sikap untuk tetap menjabat sebagai Presiden/ Mandataris MPR dan akan membentuk Komite Reformasi, ditanggapi dengan nuansa berbeda-beda.

Ada yang menilai, pernyataan itu memberikan kepastian dan secercah harapan akan masa depan yang lebih pasti.

Dan, ada pula, yang menilai pernyataan itu mengecewakan perasaan rakyat, tidak memberikan titik cerah, serta sama sekali tidak memperhatikan aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Bahkan, tercetus pemikiran pesimis terhadap kredibilitas Komite Reformasi, yang inisiatifnya berada pada Presiden Soeharto, kendati ada pula yang optimis.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr HM Amien Rais MA secara tegas menyatakan kekecewaanya. Dengan didampingi oleh Dr Nurcholish Madjid, Amien menilai, Pak Harto hanya menyampaikan penjelasan secara garis besar, dengan tidak menyusun program dan tempo yang jelas. "Kapan jelasnya pemilihan umum (pemilu) akan diadakan? Kita sama sekali tidak diberikan titik cerah," kata pakar politik itu.

Menurut Amien, pernyataan Presiden Soeharto itu membuktikan kegagalan Presiden dalam membaca aspirasi rakyat. Keputusan untuk hanya bertemu dengan tokoh masyarakat dari kalangan Islam pun, lanjut Amien, dapat menimbulkan kecemburuan.

Berdasarkan masukan dari Nurcholish, Amien menyatakan, pernyataan Presiden itu bukan merupakan hasil kesepakatan dengan para tokoh yang hadir dalam pertemuan, tetapi hanya hasil dari Pak Harto mendengar tokoh-tokoh itu.

Mengenai Komite Reformasi, Amien menilai, "Jika ketuanya adalah Pak Harto sendiri, komite itu akan kehilangan kredibilitas dan akan sulit mencari tokoh yang kompeten untuk duduk di dalamnya." Ia dengan tegas menolak untuk bergabung dalam komite itu.

Hal senada diutarakan oleh Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia Drs Arbi Sanit, dalam diskusi yang diadakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Menurut dia, pembentukan Komite Reformasi yang diusulkan Presiden Soeharto adalah hal yang tidak masuk akal. Apalagi jika anggota-anggotanya hanyalah tokoh-tokoh masyarakat yang diakui oleh presiden.

Arbi Sanit mempertanyakan posisi Komite Reformasi tersebut. "Apakah kedudukannya setara dengan Dewan Pertimbangan Agung? Kalau memang demikian siapa yang dinasihati, presiden atau MPR/DPR?" ujarnya. Arbi Sanit juga menilai pembentukan komite ini hanyalah keputusan reaktif saja yang menjadi pemuas simbolik keinginan reformasi para mahasiswa saja.

Belum cukup

Sekitar 80 dosen dan alumni Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menyatakan, pernyataan Presiden itu masih belum cukup untuk memenuhi tuntutan reformasi. Selain itu, reformasi seperti yang disampaikan tidak akan jalan sesuai harapan Presiden. Pernyataan dosen dan alumni Undip itu disampaikan Ketua Lembaga Penelitian Undip Prof Dr dr Satoto kepada Rektor Prof Eko Budihardjo, dengan dihadiri perwakilan mahasiswa.

"Jadi yang kita inginkan ialah penunjukan Dewan Reformasi seperti halnya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret), yang bisa saja dinamakan Surat Perintah 20 Mei," jelas Prof Satoto.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr M Solly Lubis menilai, pembentukan Komite Reformasi Nasional merupakan langkah menjawab tuntutan reformasi. "Beliau meminta satu fase untuk membentuk satu komisi mempersiapkan undang-undang baru tentang pemilu. Dengan catatan, dia tidak bersedia lagi dipilih. Presiden berharap agar segala sesuatunya dilakukan secara konstitusional demi kepentingan bangsa. Meskipun Presiden tidak memberi batasan waktu pelaksanaannya, tetapi meminta pelaksanaannya secepat-cepatnya," ungkapnya.

Di Surabaya, pelbagai kalangan mempertanyakan representasi kualitatif maupun kuantitatif anggota Dewan Reformasi yang dipimpin Presiden Soeharto, karena tidak melibatkan tokoh-tokoh reformis yang konsisten seperti Dr Amien Rais dan kalangan mahasiswa. Tanpa keterlibatan tokoh reformasi tulen, konsep yang dihasilkan tidak akan mencerminkan aspirasi kekuatan reformasi.

Indro Sugianto SH, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mengatakan, reformasi ini dimulai oleh mahasiswa. Sekarang, pada saat-saat menentukan bentuk dan substansi reformasi, mahasiswa justru tidak dilibatkan. "Jangan meremehkan mahasiswa," katanya.

Sementara menurut KH Alawy Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Attharoqi Sampang (Madura), seharusnya Amien Rais dirangkul oleh Pak Harto, jika menginginkan proses reformasi yang husnul khotimah (berakhir dengan baik). Secara riil, Amien adalah tokoh reformasi yang konsisten memperjuangkan reformasi, karena memiliki konsep yang jelas, memiliki massa yang jumlahnya sangat besar, dan mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat kampus.

Dalam pandangan KH Yusuf Hasyim, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, Jombang, pembentukan Komite Reformasi bermaksud baik. Namun, proses pembentukannya dipertanyakan, karena ketiadaan tokoh-tokoh non-muslim dan tokoh reformis seperti Amien Rais dan Adi Sasono.

Fungsi dan efektivitas komite itu juga dipertanyakan. Menurutnya, kalau komite itu ber-fungsi sebagai think-tank mestinya Pak Harto tidak duduk di situ. Dan lagi, komite itu harus independen, semacam Komnas HAM, sehingga tidak masuk dalam birokrasi.

KH Yusuf Hasyim mengingatkan, dalam kondisi krisis yang semakin gawat ini semua pihak hendaknya tidak terjebak polemik persoalan konstitusional atau inkonstitusional. Yang penting, harus ada upaya segera membuat langkah untuk keluar dari krisis ini. Ia menyarankan perlu ada forum musyawarah nasional untuk segera menyelesaikan krisis ini.

Untuk itulah ia menyarankan agar diselenggarakan forum semacam musyawarah nasional yang pesertanya mencerminkan realitas masyarakat. Forum itu yang menyelenggarakan masyarakat. Bisa saja Presiden hadir di situ. Di forum itu baru dicari kesepakatan agenda apa yang akan dibahas dan dikerjakan.

Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem baru dapat menjamin terwujudnya sistem politik demokratis, serta bisa melahirkan pemimpin nasional sejati yang diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Sistem Pemilu baru itu merupakan tuntutan untuk mengatasi krisis kepercayaan masyarakat dan luar negeri terhadap Indonesia.

Penegasan tersebut merupakan salah satu butir dari enam pernyataan sikap Alumni Universitas Padjadjaran Bandung yang dibacakan Dr Didin S Damanhuri kepada pers dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional 20 Mei hari ini, Selasa (19/5) siang di Kampus Unpad Jalan Dipati Ukur Bandung. Ia didampingi antara lain Prof Dr Kusnaka Adimihardja dan Prof Dr Daud Silalahi.

Sambut baik

Masyarakat Denpasar umumnya menyambut baik keputusan Presiden Soeharto untuk melakukan kompromi politik. Pendapat ini diwakili oleh tokoh pengusaha dan budayawan Putu Suasta, yang mengungkapkan, langkah yang ditempuh oleh Pak Harto sekarang adalah satu kompromi politik. "Saya melihat Pak Harto sangat tulus dalam menempuh jalan ini. Kita lihat saja nanti semoga Komite Reformasi diisi oleh orang-orang yang benar-benar pas," katanya.

Warga Denpasar lainnya, Jais Hadiana mengungkapkan pemilu yang dicanangkan Presiden agar sesegera mungkin bisa dilaksanakan. Sebagai warga, katanya, keinginannya cuma satu yakni keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Ia mengharapkan agar Komite Reformasi benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. "Kita harap dengan keputusan ini reformasi akan berjalan dengan cepat," kata Jais.

Sementara itu, Direktur Lembaga Sumberdaya Informasi IPB Dr Didin S Damanhuri menawarkan skenario reformasi untuk menjawab tuntutan reformasi berkaitan dengan krisis terbesar sepanjang sejarah Orde Baru, dalam forum Diskusi Alumni Universitas Padjadjaran Bandung di Graha Sanusi Hardja-dinata Unpad, Selasa.

Menurut dia, pemerintah harus memperkuat ekonomi rakyat, yang ditopang dengan sistem politik demokratis, perangkat hukum yang rapi, serta rehabilitasi moral dan etika. (can/dth/pp/ano/smn/ody/gg/uu)