Selasa, 19 Mei 1998


Pimpinan DPR:

Sebaiknya Pak Harto Mundur

Jakarta, Kompas

Demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Demikian ditegaskan Ketua DPR/MPR Harmoko, Senin (18/5) di Gedung DPR/ MPR Jakarta, usai mengetuai Rapat Pimpinan DPR.

Harapan disampaikan Harmoko ketika memberikan keterangan pers mulai pukul 15.20 WIB dan hanya berlangsung selama lima menit. Saat membacakan satu halaman keterangan persnya itu, Harmoko didampingi seluruh Wakil Ketua DPR/ MPR yakni Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid.

Berikut keterangan pers yang dikutip selengkapnya:

"Pimpinan Dewan dalam rapatnya hari ini (Senin 18/5 - Red) telah mempelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh perkembangan dan situasi nasional yang sangat cepat yang menyangkut aspirasi masyarakat tentang reformasi, termasuk Sidang Umum MPR dan pengunduran diri Presiden."

"Untuk pembahasan masalah tersebut, besok tanggal 19 Mei 1998 (hari ini - Red) Pimpinan Dewan akan melaksanakan pertemuan dengan Pimpinan fraksi-fraksi. Hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Soeharto."

"Mekanisme tersebut ditempuh sesuai dengan peraturan Tata Tertib Dewan, karena dalam mengambil keputusan Pimpinan Dewan harus bersama-sama Pimpinan Fraksi-fraksi."

"Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, Pimpinan Dewan baik Ketua maupun Wakil-wakil Ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri."

"Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional."

Usai menyampaikan keterangan persnya, Harmoko dengan ekspresi wajah tanpa senyum, bergegas meninggalkan ruangan tanpa bersedia diwawancara lagi. Harmoko diikuti para wakilnya, kecuali langkah Syarwan Hamid yang terhenti karena diwawancarai puluhan mahasiswa.

Bersamaan dengan jumpa pers itu, di halaman Gedung DPR/MPR berlangsung aksi mahasiswa. Ribuan mahasiswa itu menolak untuk dipulangkan meskipun sudah disediakan sejumlah kendaraan bus. Mahasiswa baru bersedia meninggalkan Gedung DPR/MPR setelah Sekretaris Umum Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK) Matori Abdul Djalil turun ke lobi dan mengabarkan pernyataan Harmoko bahwa pimpinan DPR/MPR baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana.

Pendapat pribadi dan bukan

Tidak satu pun pernyataan yang keluar dari Rapat pleno Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) yang semalam berakhir pukul 00.45 WIB Selasa (berlangsung sejak Senin pukul 19.30 WIB). Tidak satu pun pimpinan F-KP yang bersedia memberikan keterangan kepada wartawan. Ketika didesak, pimpinan F-KP menyatakan, semuanya diserahkan kepada Sekjen DPP Golkar Ary Mardjono.

Menyinggung tentang pernyataan Harmoko saat membacakan hasil Rapim DPR, sebagai Ketua DPR, Ary menyatakan, pernyataan itu bukan pendapat F-KP maupun DPP Golkar. Itu sesuai dengan prosedur. Hasil rapat ini akan tercermin pada rapat pleno fraksi DPR hari ini.

Soal setuju atau tidaknya terhadap pernyataan pimpinan Dewan yang meminta Pak Harto mundur, Ary Mardjono mengatakan, "Sikap DPP Golkar kita serahkan pada rapat besok (hari ini -Red) bersama-sama fraksi lain. Itu jangan diartikan DPP Golkar belum memiliki sikap."

Sementara itu, para anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) Senin malam mendapat penjelasan tentang kesepakatan pimpinan DPR terhadap Presiden Soeharto. Wakil Ketua DPR dari F-PP, Ismail Hasan Metareum, dalam rapat pimpinan DPR tersebut membawa mandat dari DPP. Seluruh anggota F-PP tetap bulat terhadap kesepakatan pimpinan DPR itu.

Demikian Ketua F-PP Hamzah Haz menjawab wartawan seusai rapat fraksi di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro 56, Jakpus. Rapat fraksi yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu dihadiri Ketua Umum DPP PPP Ismail Hasan Metareum, dilanjutkan dengan rapat DPP.

"Kesepakatan ini yang akan kita bawa dalam rapat pimpinan Dewan dengan pimpinan fraksi besok pagi (Selasa ini -Red) jam sembilan," kata Hamzah.

Ditanya pendapat F-PP tentang keterangan Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto bahwa sikap pimpinan DPR itu sikap individual, Hamzah menjawab bahwa bagaimanapun yang namanya pimpinan Dewan itu adalah fungsionaris dari masing-masing orsospol (organisasi sosial politik). Mereka adalah fungsionaris dari DPP masing-masing, jadi tampilnya Ismail Hasan Metareum sebagai anggota pimpinan DPR itu tidak membawa unsur pribadi, melainkan sebagai fungsionaris partai. Bagi F-PP sikap itu bukan individual tetapi sikap partai.

Hamzah Haz menandaskan, sikap pimpinan DPR itu memang bukan sikap DPR, karena sikap Dewan harus melalui rapat paripurna. Yang terjadi adalah inisiatif pimpinan Dewan dalam rangka mengakomodir dan memberikan respons terhadap tuntutan masyarakat. Berdasarkan pengamatan, kalau hal ini tidak segera ditanggapi akan berakibat makin banyak jatuhnya korban. Selama Orde Baru belum pernah terjadi jatuh korban jiwa sampai lebih dari 500 jiwa. Selain itu kehidupan ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda membaik, sehingga memungkinkan timbulnya gejolak sosial. Apa pun yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter tampaknya tidak direspons oleh pasar dan masyarakat. Jadi ini merupakan warning (peringatan).

"Apa yang dilakukan pimpinan Dewan adalah menyarankan kepada Pak Harto untuk mengundurkan diri. Suatu imbauan. Nanti bagaimana Pak Harto menjawab, kan begitu. DPP sudah mengadakan rapat dan keputusannya seperti itu. Itu yang dibawa Buya (panggilan akrab Ismail Hasan Metareum - Red) sebagai seorang fungsionaris, sebagai anggota pimpinan Dewan," demikan Ketua F-PP.

Tetap jaga ketenteraman

Sedangkan Budi Hardjono Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) mengatakan, setelah menerima masukan dari berbagai kelompok masyarakat, mahasiswa, perguruan tinggi, cendekiawan, fraksinya mengambil kesepakatan demi kepentingan bangsa dan negara agar tidak memberi beban berat kepada Pak Harto, kami minta pertimbangan Pak Harto untuk mundur atau lengser keprabon dengan penuh hormat, dan dilakukan melalui prosedur konstitusional.

Namun, PDI tetap memegang prinsip mikul duwur mendem jero, artinya PDI tetap menaruh hormat, karena Pak Harto telah mempunyai jasa besar terhadap bangsa dan negara. Dan, suksesi kepemimpinan, lanjut Budi, harus dilakukan secara konstitusional dengan tetap menjaga ketenteraman dalam masyarakat dan stabilitas nasional.

Sementara Ketua F-KP Irsyad Sudiro saat menerima delegasi IPB, Senin pagi , telah memberi sinyal adanya keinginan F-KP untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR. "Kami akan rapat membahas tentang ketentuan UUD 45 dan Tap MPR yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Presiden dan Sidang Istimewa MPR. F-KP akan mendesakkan hal ini pada DPP Golkar," katanya.

Sementara itu, 20 anggota Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) mendesak agar pimpinan DPR segera mengambil langkah mempersiapkan Sidang Istimewa MPR untuk mempersoalkan kepemimpinan nasional. Ke-20 anggota itu adalah Aryadi Achmad, Usman Ermulan, M Iqbal Assegaf, Kamaruddin Mohammad, Eki Syachrudin, Yanto, Priyo Budi Santoso, Fachri Andi Leluasa, Azhar Romli, Siti Ainomi R Lengkong, Ibrahim Ambong, Zamharir AR, Ibnu Munzir, Hajriyanto, Abu Hasan Sazili, Ferry Mursidan, Laode M Kamaludin, M Yahya Zaini, Gandjar Razuni, dan Engkoswara.

Ketua F-KP Irsyad Sudiro mengatakan, pernyataan sikap apakah F-KP akan meminta Presiden Soeharto mundur seperti halnya F-PP baru ditentukan 19 Mei ini. "F-KP secara konstitusional akan mencermati bagaimana mekanisme lengser keprabon dan pelaksanaan Sidang Istimewa," katanya.

Berpacu dengan waktu

Ketua Fraksi ABRI (F-ABRI) Hari Sabarno mengisyaratkan bahwa fraksinya akan segera mengambil langkah-langkah untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi rakyat, bila hal itu jalan terbaik yang diridhoi Allah SWT.

"Saat ini kita memang tengah berpacu dengan waktu, jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung jawab kembali membuat kerusuhan. Karena itu, semua aspirasi rakyat pasti akan ditindaklanjuti oleh Dewan," katanya saat menerima presidium Gerakan Reformasi Nasional, di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin.

Menurut Sabarno, Dewan perlu mempertimbangkan semua tuntutan rakyat itu agar reformasi berlangsung damai, konstitusional dan sesegera mungkin serta berdasarkan hukum yang berlaku yang dapat diterima oleh tata krama dan norma kehidupan bangsa.

"Tetapi jangan paksa saya menjawab kapan akan dilaksanakan itu (Sidang Istimewa - Red). Yang jelas para wakil rakyat di DPR memperhatikan aspirasi yang berkembang," katanya. (pep/rs/ush/iie/ely/Ant/ama/ast)