Selasa, 19 Mei 1998


Ribuan Mahasiswa ke DPR

Mendesak, Diadakannya Sidang Istimewa MPR

Jakarta, Kompas

Kompas/js

Ribuan mahasiswa yang tergabung dari puluhan perguruan tinggi di Jabotabek, hari Senin (18/5), memadati pelataran gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka mendesak pimpinan Dewan untuk mengusulkan kepada MPR agar menyelenggarakan Sidang Istimewa dalam waktu sesegera mungkin.

Suasana di DPR sangat marak. Sejak pagi hari secara bergelombang mahasiswa mendatangi gedung DPR dengan bus-bus maupun mobil pribadi. Ribuan mahasiswa ini ada yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa se-Jabotabek, juga ada yang tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta, maupun yang mewakili organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti PMII, HMI cabang Depok, Forum Masyarakat Muslim Indonesia dan lainnya.

Delegasi para alumni perguruan tinggi beserta tokoh-tokoh masyarakat dan purnawirawan ABRI yang menamakan dirinya anggota Gerakan Reformasi Nasional (GRN) juga menyampaikan pernyataan bersama yang dibacakan Ketua GRN Prof Dr Subroto. Di antara yang hadir adalah YB Mangunwijaya, Ali Sadikin, Solichin GP, Frans Seda, Rendra, Sri Edi Swasono, Dimyati Hartono, Koesnadi Hardjasoemantri, Mahar Mardjono, Rizal Ramli. Pada saat yang bersamaan, Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais juga melakukan dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR.

Penjagaan di pintu gerbang utama DPR sangat ketat. Ratusan pasukan Kostrad dan Armed (Artileri Medan) bersenjata lengkap menjaga di segala sisi gedung DPR, dilengkapi sejumlah panser.

Sidang Istimewa

Dalam pertemuan dengan Fraksi ABRI yang dipimpin Hari Sabarno, Subroto menyatakan, reformasi yang saat ini telah berjalan adalah merupakan kenyataan sejarah dan merupakan kehendak seluruh rakyat. "Reformasi total adalah suatu perubahan besar yang hanya dapat diselesaikan dengan baik apabila seluruh komponen bangsa bersatu," kata Subroto.

Dalam kesempatan itulah, GRN menekankan bahwa beban dan penderitaan rakyat lahir dan batin yang telah diderita dan memuncak dengan adanya krisis yang multidimensional ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera ditangani dengan tindakan nyata yang berpegang teguh pada hukum dan tata krama bermasyarakat dan bernegara.

Untuk itu, lanjut Subroto, GRN mendesak agar MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa guna secara konstitusional membatalkan Ketetapan MPR yang telah mengangkat Jenderal Besar (Purn) HM Soeharto sebagai Presiden RI dan Prof BJ Habibie sebagai Wakil Presiden RI periode 1998-2003.

Usai Subroto memberikan pandangannya, anggota GRN lainnya yaitu Solichin GP meminta agar Presiden Soeharto segera merealisir pernyataannya di Cairo (Mesir) yang menyatakan siap mundur asalkan dilakukan secara konstitusional. "Prosesnya adalah memakai mekanisme Sidang Istimewa MPR untuk membatalkan Tap MPR yang memberikan mandat yang telah diberikan kepada Presiden Soeharto dan Wakil Presiden BJ Habibie. Masalahnya sekarang inginkah MPR/ DPR melaksanakan itu," tanya Solichin.

Menurut Solichin, perlu dipertanyakan juga lembaga perwakilan rakyat MPR/DPR itu sebenarnya mewakili kepentingan pihak mana. "Apakah MPR/DPR itu mewakili rakyat, atau mewakili penguasa," ucap Solichin.

Sementara budayawan YB Mangunwijaya pada kesempatan itu malah mempertanyakan keberadaan Presiden Soeharto yang secara de facto dinilai tidak lagi menjadi presiden karena sudah kehilangan legitimasi dari rakyat. "Tinggal lagi bagaimana lembaga MPR/DPR ini sekarang membuat kondisi de facto ini menjadi sah secara de jure," kata Romo Mangun.

Pembicara lainnya yaitu Rizal Ramli dan Julius Usman secara tegas mengatakan, "Sudah saatnya presiden secara arif mengundurkan diri demi masa depan bangsa. Maka untuk itulah perlu diadakan sesegera mungkin Sidang Istimewa MPR," tegas keduanya.

Menjawab pernyataan dan pandangan GRN itu, Ketua F- ABRI Hari Sabarno menjawab bahwa reformasi sudah dan sedang dijalankan oleh semua pihak termasuk MPR/DPR, baik secara cepat menurut hukum dan tata krama yang berlaku. "Kami sudah mempelajari semua pandangan yang masuk dari masyarakat. Jika semua itu memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara maka F-ABRI akan melakukannya," kata Ketua F-ABRI.

Menurut Hari Sabarno, untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR, perlu ditempuh suatu mekanisme hukum tertentu. "Pernyataan dan pendapat yang masuk dari segenap masyarakat itu akan kami tampung untuk dibicarakan terlebih dulu sebelum diajukan sebagai pandangan fraksi-fraksi di depan sidang paripurna DPR nanti. Itu saja dulu," kata Hari Sabarno.

Tidak dipercaya lagi

Civitas akademika IKIP Jakarta dipimpin Rektor IKIP Jakarta Sucipto, dalam pertemuannya dengan Fraksi ABRI yang dipimpin M Rustandi, meminta agar segera dilaksanakan Sidang Istimewa (SI) MPR untuk menindaklanjuti pernyataan Presiden Soeharto untuk lengser keprabon (turun tahta). Untuk melaksanakan SI MPR itu, harus dilaksanakan segera reshuffle DPR dan MPR dengan jalan mengganti pimpinan dan anggota yang antireformasi serta tidak mempunyai legitimasi dari rakyat.

"Segera melakukan pemilihan kembali presiden dan wakil presiden yang baru sesuai dengan aspirasi dan kehendak semua rakyat dengan pembatasan waktu maksimal dua periode," demikian IKIP Jakarta.

Mereka juga menuntut dilepaskan semua tahanan mahasiswa dan pejuang reformasi, serta mengutuk semua pihak yang terlibat dalam kerusuhan, penjarahan, dan perusakan yang mencemari perjuangan reformasi.

Suasana pertemuan berlangsung hangat. Mereka yang hadir umumnya mempertanyakan, apakah F-ABRI berani memelopori SI. Seorang mahasiswa bertanya, "Mengapa DPR tidak juga mendengar apa yang diaspirasikan rakyat selama ini, sehingga harus timbul ratusan orang tewas, kerusuhan dan kejadian lainnya?"

Menurut Rustandi, ABRI tetap berpegang pada asas konstitusional. "Kedaulatan rakyat arahnya ke mana, maka ABRI tidak mungkin berhadapan dengan rakyat," kata Rustandi. Ketua F-ABRI Hari Sabarno sempat hadir beberapa saat dalam pertemuan tersebut.

Rustandi menegaskan, F-ABRI menyetujui reformasi yang dituntut masyarakat. "Kami tidak mau lagi status quo. Bagaimana caranya, kami tetap menempuh prosedur konstitusional," katanya.

Pada kesempatan itu, Prof Dr Conny Semiawan mengimbau agar ABRI menggunakan hati nurani dalam menghadapi mahasiswa. Ia menceritakan bagaimana penderitaan seorang mahasiswa korban insiden di IKIP yang tertembak alat kelaminnya dan menjadi impoten.

Tanggung jawab Golkar

Sementara itu dalam pertemuan antara Keluarga Besar Institut Pertanian Bogor (KB IPB) dengan Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR, KB IPB menyampaikan pernyataan sikap yang salah satu butirnya menyatakan, sebagai organisasi sosial politik terbesar, yang menjadi mayoritas tunggal di DPR dan MPR, maka Golkar bertanggung jawab terhadap terjadinya krisis politik, ekonomi, hukum, dan moral. Oleh karena itu, Golkar harus menjadi pelopor untuk melakukan reformasi total, sehingga krisis dapat segera teratasi.

Delegasi KB IPB sekitar 200 orang, terdiri dari rektor, para dekan, guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni, dipimpin langsung oleh Rektor IPB Prof Dr Ir Soleh Solahuddin MSc.

Selain bertemu dengan F-KP, delegasi KB IPB juga menyampaikan pernyataan sikapnya kepada Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR, yang dipimpin Hamzah Haz. "Apabila Golkar tidak segera melakukan reformasi, maka pegawai negeri sipil IPB menyatakan sebagai yang pertama mengundurkan diri dari keanggotaan Golkar," tegas Rektor IPB membacakan pernyataan sikap KB IPB.

Prof Bungaran Saragih, mewakili guru besar IPB menyatakan, jika saat ini terjadi krisis maka hal itu menjadi tanggung jawab Golkar, karena selama 30 tahun ini Golkar yang me-mimpin.

Dalam pernyataannya, KB IPB juga mengumandangkan pernyataan Tri Sakti (Tiga Desakan Hati Nurani). Yaitu, mendesak agar MPR segera mengadakan Sidang Istimewa, yang secara konstitusional mewujudkan suksesi kepemimpinan nasional. Menghapus segala bentuk nepotisme, korupsi, dan kolusi di semua lembaga pemerintahan dan kenegaraan, termasuk MPR/DPR. Menuntut reformasi total di seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menanggapi pernyataan KB IPB itu, Penasihat F-KP DPR Abdul Gafur menyatakan, "Reformasi harus tetap jalan. Insya Allah semuanya kita laksanakan."

Sekitar pukul 16.00 WIB para mahasiswa berangsur-angsur meninggalkan gedung DPR menggunakan belasan bus. Sementara itu sebanyak masing-masing tiga wakil dari 28 perguruan tinggi di Jabotabek, Rabu sore, memutuskan untuk tetap tinggal di gedung DPR/MPR Senayan sampai ada kejelasan tentang penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR untuk mencabut kembali mandat yang telah di-berikan kepada Mandataris MPR. (myr/ush/bw/gg/uu/wis/ely)