Selasa, 19 Mei 1998


Soal Pernyataan Pimpinan DPR

Harus Diikuti Langkah Konkret

Jakarta, Kompas

Tanggapan baik dan positif atas pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana mengundurkan diri demi persatuan dan kesatuan bangsa, datang dari berbagai kalangan. Namun mereka berpendapat bahwa pernyataan itu harus diikuti dengan langkah konkret agar mencapai hasil optimal. Terungkap pula penyesalan sementara pihak mengenai tanggapan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI (Menhankam/Pangab) Jenderal TNI Wiranto.

Menurut pengamat militer dan politik Letjen (Purn) Hasnan Habib, Senin (18/5), pernyataan DPR itu merupakan pertanda membaiknya kinerja DPR dalam menangkap aspirasi masyarakat. Namun, langkah itu harus diikuti dengan pertemuan antaranggota fraksi DPR dalam sebuah sidang paripurna, agar perjuangan reformasi dapat mencapai hasil yang optimal.

Hasnan menyatakan, jika hanya DPR saja yang mendesak Presiden untuk mundur, langkah itu berarti inkonstitusional. Karena itu, DPR harus mendesak MPR untuk sesegera mungkin mengadakan Sidang Istimewa, untuk mereformasi seluruh sistem politik, karena sistem saat ini sangat ditentukan oleh Presiden.

Pengamat politik Dr J Soedjati Djiwandono menilai, pernyataan Pimpinan DPR/MPR itu baru merupakan langkah awal, dengan proses lanjutan yang masih belum dapat diketahui. "Kejadian yang mekanismenya belum pernah ada, sangat sulit untuk diduga. Perkembangan masih bisa berjalan," kata Soedjati.

Mantan menteri dan pengamat ekonomi Frans Seda yang dihubungi Senin malam menegaskan, dia menyambut gembira penegasan Ketua DPR/MPR Harmoko yang meminta Presiden Soeharto agar dengan arif dan bijaksana mengundurkan diri. Namun, menurut Frans Seda, sebaiknya langkah ini ditindaklanjuti dengan prosedur konstitusional berupa sidang DPR untuk menghasilkan resolusi bagi diadakan Sidang Umum MPR.

Menurut Frans Seda, memang keterangan pimpinan DPR/ MPR itu belum mempunyai kekuatan hukum, tetapi sudah merupakan suatu pernyataan politik yang menunjukkan suatu political will yang cocok dengan keinginan masyarakat. Dan sebagai kelanjutan political will tersebut, harus dilanjutkan dengan mengadakan sidang paripurna DPR untuk mengambil tindakan-tindakan hukum yang diperlukan.

Frans Seda menyesalkan sekali reaksi pimpinan ABRI terhadap pernyataan political will dari pimpinan DPR/MPR yang sebenarnya cocok dengan tuntutan rakyat. Adapun alternatif yang dikemukakan pimpinan ABRI dengan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) dan pembentukan Dewan Reformasi, menurut Frans Seda, menunjukkan sikap kurang memahami tuntutan rakyat agar Presiden Soeharto mundur.

Dengan penyesalan mendalam atas reaksi pimpinan ABRI terhadap tuntutan rakyat, Frans Seda berpendapat agar pimpinan DPR/MPR meneruskan secara cepat upaya merealisasikan political will mereka melalui prosedur atau persyaratan konstitusional yang diperlukan itu.

Tidak dapat ditawar

Oleh Budayawan Sardono W Kusumo dikatakan, "Saya kira ini merupakan wujud kreativitas yang patut disyukuri. Sebagai kreativitas bukan hanya sampai pada pengertian kesadaran tetapi mewujud menjadi sebuah gerakan. Jadi saya kira, ini merupakan sebuah penyelesaian yang tak boleh lagi diutak-atik. Tak bisa ditawar-tawar lagi, walau satu detik pun tak bisa diundur." Menurut dia, keadaan saat ini serba tidak menentu, sementara penderitaan langsung mengena kepada masyarakat yang tidak tahu apa-apa.

Sementara Prof Dr Satjipto Rahardjo SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, menilai, pernyataan Pimpinan DPR/MPR untuk minta Presiden Soeharto mengundurkan diri menunjukkan lembaga tersebut melaksanakan fungsinya dengan sangat baik. Hal itu berarti DPR/MPR telah betul-betul berperan menyerap aspirasi rakyat.

Dikemukakannya, dengan pernyataan tersebut, masalahnya tinggal bagaimana mengemas semua itu dalam konstruksi konstitusional. Hal itu tidak sulit dan prosesnya dilakukan demi sejarah bangsa dan konstruksi yuridisnya tidak sampai menimbulkan proses berdarah.

Sofyan Masykur SH, anggota MPR Fraksi Utusan Daerah asal Kaltim menyatakan, langkah yang ditempuh oleh pimpinan Dewan sangat konstitusional dan berlangsung secara damai dalam proses suksesi nasional tersebut. Di samping itu, langkah ini juga untuk menghindari terjadinya pergantian presiden dengan cara kekerasan. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof A. Malik Fadjar mengatakan, dengan cara demikian berarti Pak Harto sama sekali tidak direndahkan. "Justru kalau dia mundur secara ikhlas, mengakui kesalahan dan berani memohon maaf atas kesalahannya itu, akan semakin meluhurkan namanya," katanya.

KH Cholil Bisri, anggota MPR yang juga pengasuh Pondok Pesantren Rodlatut Thalibin Rembang, Jateng, mengatakan, jika MPR meminta mundur tidak ada pilihan bagi Presiden Soeharto kecuali mengembalikan mandat kepada MPR. "Bisa saja Pak Harto menggunakan Tap MPR No 5 tahun 1998 untuk membubarkan DPR/MPR, te-tapi itu artinya Pak Harto tidak ngeman rakyat dan bangsa ini," kata KH Cholil Bisri.

Dari Surabaya, pakar hukum Administrasi Negara Prof Dr Philipus M Hadjon mengatakan, permintaan DPR/MPR agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, bukan berarti jabatan presiden langsung digantikan oleh wakil presiden. "Pemilihan presiden yang baru harus melalui forum Sidang Istimewa (SI) MPR," katanya.

Prof Ichlasul Amal, pakar ilmu politik dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, mengemukakan, dengan permintaan Ketua DPR/MPR agar Presiden sebagai mandataris mengundurkan diri dari jabatannya, menurut prediksinya, Pak Harto akan menyerahkan mandat untuk melaksanakan jalannya pemerintahan kepada Wapres BJ Habibie.

"Persoalannya, sejauh mana tokoh seperti BJ Habibie bisa diterima masyarakat. Satu hal yang paling baik, jika Habibie menerima tugas itu, dan terus membuat semacam presidium. Bisa saja ketuanya Habibie, tapi yang penting anggotanya tokoh masyarakat yang selama ini sudah dikenal masyarakat. Setelah presidium terbentuk barulah reshuffle kabinet. Kalau presidium belum terbentuk, sangat besar kemungkinannya orang tidak mau ditunjuk sebagai menteri," kata Prof Ichlasul Amal.

Semakin ruwet

KH Yusuf Hasyim, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, Jombang melihat, keadaan Indonesia ini makin ruwet setelah muncul pernyataan Ketua DPR/MPR Harmoko yang kemudian disergah oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto.

Apa pun yang akan terjadi tidak akan berjalan mudah. Prosedur dalam DPR adalah fraksi menyelenggarakan sidang paripurna, untuk dihasilkan memorandum yang meminta Majelis melakukan sidang. Pada zaman akhir kejatuhan Bung Karno ada memorandum Nuddin Lubis. Lantas MPR menyelenggarakan sidang untuk mencabut atau tidak mandat yang diberikan kepada presiden.

Pakar politik FISIP Universitas Airlangga Dr Daniel Sparingga mengatakan, lang-kah yang dilakukan pimpinan MPR/DPR meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri demi persatuan dan kesatuan, akan makin membuka jalan ke arah suksesi damai. Namun, suksesi yang diidam-idamkan itu masih belum terlaksana karena masih menunggu respons Presiden Soeharto.

Selagi suksesi itu belum berlangsung, tuntutan reformasi harus tetap dijalankan. Daniel bersama pengajar Fisip Dr Dede Oetomo, Dr Hotman Siahaan dan pengajar FE Unair Tjuk Sukiadi hari Senin juga mengeluarkan pernyataan pengunduran dirinya dari Majelis Amanat Rakyat. (top/hrd/eta/ano/nar/yul/lam/ful/jj/dth/cal/asa/gg/ody/ppg)