Selasa, 19 Mei 1998


ABRI: Itu Pendapat Individual

* Usulkan Pembentukan Dewan Reformasi

Kompas/ed

Jakarta, Kompas

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyatakan bahwa pernyataan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Presiden Soeharto mengundurkan diri merupakan sikap dan pendapat individual meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif.

"Sesuai dengan konstitusi, pendapat seperti itu tidak memiliki ketetapan hukum. Pendapat DPR harus diambil oleh seluruh anggota Dewan melalui Sidang Paripurna DPR," demikian penegasan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto.

Sikap ABRI itu disampaikan oleh Jenderal Wiranto setelah ia memimpin rapat kilat dengan para kepala staf dan Kapolri serta para panglima komando militer di Markas Besar ABRI Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/5) malam. Pernyataan itu dikeluarkan ABRI, sekitar 4,5 jam setelah pimpinan DPR menyatakan sikapnya tentang reformasi dan suksesi.

Ketika menyampaikan pernyataan itu di depan sekitar 100 wartawan dalam dan luar negeri, Wiranto didampingi seluruh kepala staf dan Kapolri, serta para panglima komando operasi, termasuk Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto. Hadir antara lain Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Arief Kushariadi, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Sutria Tubagus, Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Dibyo Widodo, Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI Letjen TNI Fachrul Razi, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksda TNI Mudjito, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima Komando Operasi TNI AU (Pangkoopsau) Marsda TNI Abdullah Syirat, dan Sekjen Dephankam Letjen TNI Suyono.

"ABRI masih berpendapat bahwa tugas dan kewajiban mendesak pemerintah yang menjadi tanggung jawab Presiden adalah melaksanakan reshuffle kabinet, melaksanakan reformasi secara menyeluruh, dan mengatasi krisis. Ini penting dilakukan agar bangsa Indonesia segera dapat keluar dari masa krisis ini," katanya.

Agar reformasi yang hendak dilakukan dapat berjalan dengan baik, menurut Wiranto, ABRI menyarankan agar dibentuk Dewan Reformasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat, terutama kampus dan tokoh-tokoh kritis. Dewan ini, katanya, akan berdampingan dengan DPR dan bekerja secara intensif.

Antisipasi aksi 20 Mei

Panglima ABRI juga membuat pernyataan tentang sikap ABRI dalam mengantisipasi aksi massal yang akan dilakukan di berbagai kota pada 20 Mei 1998. "Masih hangat dalam ingatan kita, perusakan, pembakaran, penjarahan massal yang dilakukan secara kalap oleh masyarakat yang lupa diri akibat termakan ajakan, hasutan, dan dorongan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok pribadi," katanya.

Akibat dari kegiatan itu, menurut dia, dapat disaksikan sesuatu yang sangat menyedihkan. "Di samping korban jiwa dan kerugian material yang sangat tinggi, kita juga masih akan merasakan akibat berantai dari kejadian tersebut dalam waktu yang cukup lama. Betapa berat dan mahal risiko dari suatu komunitas yang telah kehilangan kontrol sesaat atas dirinya, mengingkari agama, hukum, dan etika," demikian Wiranto.

"Belum dingin bara api yang melalap bangunan pemerintah dan toko-toko dan rumah penduduk, belum selesai para keluarga meratapi familinya yang menjadi korban kerusuhan massa, belum selesai berbagai pihak memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan dan kealpaannya, ada sebagian masyarakat yang mencoba kembali melakukan kegiatan menumpuk massa secara besar-besaran untuk dikerahkan pada 20 Mei 1998," tutur Wiranto.

Ia menyebutkan langkah itu memiliki potensi kerawanan yang sama dengan peristiwa menyedihkan yang baru saja dialami bersama. Mereka, katanya, lupa, bahkan tidak ambil peduli terhadap korban jiwa, harta-benda masyarakat, hukum, bahkan konstitusi. Mereka, menurut dia, terdorong oleh kebebasan yang berlebihan, sehingga mengganggu kebebasan orang lain, bahkan mengancam kebebasan jiwa dan harta masyarakat, dan fasilitas umum.

Karena itu, kata Wiranto, ABRI sebagai bhayangkari negara yang tetap konsisten akan peranannya sebagai stabilisator - yang berarti membela dan menjaga konstitusi dan stabilitas nasional - mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan dalam rambu-rambu hukum dan peraturan yang berlaku.

Ia minta masyarakat tidak terpengaruh dan terhasut untuk melakukan berbagai tindakan yang nyata-nyata hanya akan mengeruhkan suasana, bahkan tergiring untuk berhadapan dengan aparat keamanan.

ABRI, ujarnya, mengingatkan bahwa bangsa yang tidak menghormati dan mengingkari konstitusinya niscaya tidak akan pernah tenang, bahkan akan sangat mudah terjerumus ke dalam lembah kehancuran.

"Maka bagi pihak yang ingin menghasut, mendorong rakyat untuk bertindak anarkis, saya serukan agar memikirkan dan menghentikan kegiatannya itu," ujarnya. (vik/ast/ama)