Kompas Online


Minggu, 17 Mei 1998


Dialog Presiden dengan Universitas Indonesia

Setiap Saat Presiden Siap "Lengser Keprabon"

Kompas/rat

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menegaskan, menjadi Presiden bukanlah keinginannya, tetapi sebagai wujud rasa tanggung jawab sebagai mandataris MPR. Karena itu, bila dikehendaki, setiap saat Presiden siap untuk lengser keprabon (turun tahta), sejauh dilakukan secara konstitusional dan dengan cara damai. Dan, aspirasi masyarakat tentang suksesi itu kini telah bergulir di DPR, karena itu masalahnya, tinggal bagaimana cara memberdayakan DPR semaksimal mungkin.

Penegasan Kepala Negara itu muncul dalam dialog selama sekitar dua jam dengan Rektor UI Prof Dr dr Asman Boedisantoso R, Pembantu Rektor (Purek), I Dr dr Usman Chatib Warsa, Purek II Muhammad Nazif SE MBA, Purek III Umar Mansur Msc, Dekan FE-UI Anwar Nasution, mantan Rektor UI Prof dr MK Tadjudin, serta dua anggota panitia simposium, Prof Dr Miriam Budiardjo dan Zen Umar Purba SH LLM, di kediaman Jalan Cendana, Jakarta, Sabtu (16/5) .

Presiden Soeharto didampingi Wakil Presiden BJ Habibie, Menko Polkam Feisal Tanjung, Menko Wasbang dan PAN Hartarto, Menko Ekuin/Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita, Menko Kesra dan Taskin Haryono Suyono, Penasihat Ekonomi Presiden Prof Widjojo Nitisastro, Mensesneg Saadillah Mursjid, dan Mendikbud Wiranto Arismunandar.

Rektor UI Asman Boedisantoso menggambarkan, dialog dengan Presiden berlangsung sangat manis, terbuka, positif, dan mengesankan. Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk aspirasi tentang suksesi, serta rangkuman Simposium UI terhadap Tatanan Masa Depan Indonesia, berupa sembilan rancangan akademik tentang RUU, yang mereka istilahkan sebagai sarana "unjuk akal".

Siap "lengser keprabon"

Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan berbagai hal dan aspirasi, termasuk aspirasi tentang suksesi. Menurut Rektor UI Asman Boedisantoso, Presiden menanggapi aspirasi tentang suksesi. Menurut Rektor UI Asman Boedisantoso, Presiden menanggapi aspirasi tentang suksesi itu dengan sangat manis. Karena itu, mereka juga menyampaikan surat pernyataan kelompok Dosen UI yang menyambut baik keinginan Presiden untuk mengundurkan diri dari jabatan. "Dan, beliau menjawab secara manis pula, bahwa ini kita serahkan kepada DPR," ujarnya.

Purek III Umar Mansur menambahkan, jabatan sebagai Presiden dilakukan bukan atas keinginan, tetapi berdasarkan tanggung jawab yang dibebankan lembaga legislatif. Karena itu, bila masyarakat merasa tidak menginginkan atau tidak percaya, setiap saat Presiden bersedia lengser keprabon, sejauh dilakukan secara konstitusional.

"Jadi bukan mengundurkan diri. Bapak Presiden mengatakan, beliau duduk sebagai Presiden itu berdasarkan tanggungjawab karena ditunjuk, bukan keinginannya. Kalau rakyat menginginkan beliau mundur, setiap saat beliau bisa, beliau akan lengser keprabon, karena itu mekanismenya. Jadi beliau tidak akan melarikan diri dari tanggung jawab. Tetapi itu kalau rakyat meminta," tegasnya.

Rektor Boedisantoso menegaskan, Presiden Soeharto menekankan, masalah suksesi itu kini telah bergulir ke DPR. "Bila kita bisa bersama-sama memacu, mempercepat, dan memberdayakan DPR, maka proses ini akan lebih cepat," jelas Boedisantoso.

Purek III Umar Mansur menambahkan, kini tinggal bagaimana cara memberdayakan DPR semaksimal mungkin dalam menangkap seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat, meski tidak selalu tentang suksesi. Ia menegaskan, proses ini yang di DPR bisa lebih dipercepat.

"Jadi, dalam hal ini kita sepakat, kalaupun ada suksesi maka itu harus dilakukan secara damai. Karena kita tidak menginginkan ada suatu korban lebih berat lagi pada masyarakat. Ini kita berlakukan secara konstitusional, sehingga secara damai," tegas Umar Mansur.

Dikatakan, seluruh proses itu, termasuk suksesi, bisa lebih dipercepat, bila DPR menggunakan hak inisiatifnya dengan cepat. "Untuk ini bagaimana memberdayakan DPR dan MPR secara maksimal, dengan catatan tentu DPR harus bisa menangkap aspirasi yang ada di masyarakat. Bagaimana dia menangkap nanti, apakah memanggil kampus-kampus atau mengundang LSM, itu yang kita harapkan. Dengan demikian kita bisa mencegah terjadinya hal-hal yang makin membebani masyarakat," ujar Umar Mansur.

Anggota simposium Zen Umar Purba menambahkan, "Mekanisme hukumnya demikian. Pada tahap pertama itu ada DPR, kemudian DPR mengadakan penilaian, apakah DPR perlu memanggil sidang istimewa MPR atau tidak. Jadi secara konstitusional dan secara hukum, adalah demikian prosedur hukumnya."

Prof Miriam Budiardjo memperjelas dengan mengatakan, seluruhnya tergantung pada DPR. "Bagaimanapun juga, apakah sidang istimewa atau tidak, atau sidang khusus, tidak istimewa, mungkin, itu tergantung kepada DPR. DPR harus mengajak MPR untuk merangkum atau apa pun. Jadi harus dimulai dari DPR. Ini yang kita sepakati," tegasnya.

Hal itu digarisbawahi Rektor UI Asman Boedisantoso, dengan mengatakan, "Negara Indonesia ini bukan negara ekonomi, bukan negara politik. Negara Indonesia itu negara hukum. Jadi, harus secara konstitusional. Nah bagaimana sekarang kita memberdayakan DPR, agar mereka bisa memiliki semangat dalam mempercepat atau mengakselerasi aspirasi yang berada di masyarakat."

Contoh pola

Mensesneg Saadillah Mursjid mengatakan, Kepala Negara mengharapkan, simposium seperti ini bisa menjadi contoh atau pola dalam menyumbangkan pikiran, saran, dan analisa, yang dapat dikembangkan universitas lain di Indonesia. Seluruh pikiran, saran, atau analisa itu dirumuskan dengan baik dan konkret, lalu disampaikan kepada pemerintah, melalui fraksi di DPR atau langsung kepada Presiden, seperti yang dilakukan UI.

Menurut Mensesneg, Presiden menutup pertemuan itu dengan meminta tolong Rektor, Purek, dan Guru Besar untuk menyampaikan salam kepada seluruh mahasiswa dan civitas academica. Presiden sekali lagi menekankan, pikiran tentang reformasi, setidaknya telah mulai berjalan. "Karena itu, adalah tugas kita bersama untuk mengisi reformasi secara konkret," kata Saadillah Mursjid. (rie)