Kompas Online


Minggu, 17 Mei 1998


Presiden Segera "Reshuffle" Kabinet

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto segera akan melakukan reshuffle Kabinet Pembangunan VII. Karena, dalam memikul tugas dan tanggung jawab pembangunan nasional yang dirasa amat berat ini, diperlukan Kabinet yang kuat dan tangguh.Ketua DPR/MPR Harmoko menegaskan hal itu kepada wartawan usai diterima Presiden Soeharto di kediaman Jalan Cendana, Jakarta, Sabtu (16/5). Harmoko diterima bersama para Wakil Ketua DPR/MPR, yaitu Abdul Gafur, Syarwan Hamid, Fatimah Achmad, Ismail Hasan Metareum, dan Sekjen DPR Afif Ma'ruf. "Kami mengadakan konsultasi dengan Saudara Presiden selama 1,5 jam," kata Harmoko.

Sesuai fungsinya, kepada Presiden, mereka menyampaikan aspirasi yang masuk ke DPR dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk dari perguruan tinggi. Aspirasi itu antara lain, meminta segera dilakukannya reformasi dan upaya perbaikan di berbagai bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, maupun hukum. Termasuk, tuntutan reshuffle kabinet dan menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR.

Menurut Harmoko, dalam konsultasi itu, Presiden menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada semua masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang disampaikan melalui DPR. Selain itu, karena mengemban amanat kepercayaan rakyat sebagai mandataris MPR, Presiden menegaskan, akan mengambil tiga langkah.

Pertama, Presiden akan mengambil langkah-langkah kewenangan yang ada pada Presiden demi keselamatan bangsa dan negara, untuk melindungi hak hidup warga negara, mengamankan harta dan hak milik rakyat, mengamankan pembangunan dan aset nasional, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengamankan Pancasila dan UUD 45.

Kedua, Kepala Negara menegaskan, reformasi akan terus dijalankan di segala bidang. Dan, ketiga, Presiden akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan VII, karena dalam memikul tugas dan tanggung jawab pembangunan nasional yang sungguh amat berat, diperlukan Kabinet yang kuat dan tangguh.

Namun, dalam kesempatan itu Harmoko tidak menyebutkan menteri-menteri mana saja yang akan diganti. Pengamat masalah sosial dan ekonomi Frans Seda mengemukakan, "Langkah untuk melakukan reshuffle kabinet itu, kalau itu benar, adalah to little and too late, terlalu sedikit dan terlambat. Yang lebih sesuai adalah Pak Harto melaksanakan niat beliau, yakni lengser keprabon (turun tahta). Itu sesuai dengan tuntutan rakyat saat ini."

Sama seperti Fran Seda, Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais juga mengemukakan bahwa reshuffle tidaklah cukup, karena yang dituntut rakyat adalah Presiden Soeharto mengundurkan diri. Itu semua telah disuarakan oleh mahasiswa di berbagai kampus.

Sementara itu, KH Yusuf Hasyim, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur mengemukakan, "Kita masih harus melihat kapan reshuffle dilakukan dan siapa saja yang terkena. Tetapi saya kira, reshuffle itu harus dilakukan karena sekarang ini banyak menteri yang bukan membantu Presiden, tetapi malah harus dibantu Presiden. Bukan itu saja, bahkan ada menteri yang ditolak masyarakat."

Dewan sesalkan

Sementara itu, pimpinan Dewan menegaskan, Dewan menghargai berbagai langkah yang diambil aparat keamanan, dalam hal ini ABRI, dalam mengatasi dan memulihkan keamanan serta ketertiban dari kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

"Dewan menyesalkan peristiwa itu, dan dewan prihatin terhadap terjadinya korban-korban, baik dari masyarakat, mahasiswa dan aparat petugas keamanan," tegas Harmoko. Untuk itu, dewan menyerukan kepada masyarakat tetap tenang, mampu mengendalikan diri, dan proaktif membantu aparat keamanan. Diharapkan, masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan kewaspadaan, dan tidak terpancing isu-isu yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, disampaikan juga agenda reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Ditegaskan, reformasi merupakan kehendak semua komponen, baik masyarakat, pemerintah, maupun DPR. Dalam hal ini, DPR mengagendakan reformasi politik, ekonomi dan hukum melalui penyempurnaan, perbaikan, dan pembuatan Undang-undang.

"Bahkan dewasa ini, tim program legislasi nasional (Prolegnas) dan fraksi-fraksi di DPR menyiapkan berbagai produk RUU yang akan dijadikan hak usul inisiatif. Dewan akan segera mengimplementasikan RUU itu dalam masa persidangan sekarang," jelasnya.

Tidak seperti biasa, kali ini Harmoko menjelaskan, seluruh hasil konsultasi dengan sangat serius, bahkan tanpa diiringi tawanya yang khas. Usai mengumumkan, Harmoko dan seluruh Wakil Ketua DPR/MPR langsung berdiri dan berpamitan, tanpa memberi kesempatan bertanya. Seolah tanpa menghiraukan berbagai pertanyaan yang dilempar, para pimpinan Dewan terus berjalan dan langsung masuk ke mobil masing-masing. (rie/ano/top/hrd)