Kompas Online


Sabtu, 16 Mei 1998


Presiden Bantah Katakan "Siap Mundur"

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menegaskan, pihaknya tidak pernah menyatakan siap mundur. Presiden menyatakan, tidak apa-apa bila masyarakat sudah tidak lagi memberi kepercayaan, karena dirinya akan madeg (menjadi) pandito, yakni mendekatkan diri kepada Tuhan, membimbing anak-anak supaya menjadi baik, serta kepada masyarakat bisa memberi nasihat dan tut wuri handayani (membimbing dari belakang). Karena itu, Presiden tak akan mempertahankan kepercayaan rakyat itu dengan kekuatan senjata.Penegasan Presiden itu disampaikan Menpen Alwi Dahlan kepada wartawan di kediaman Jalan Cendana, Jakarta, Jumat (15/5). Presiden yang mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 04.41 WIB, mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden BJ Habibie, Mensesneg Saadillah Mursjid, Mendagri Hartono, Menhankam/Pangab Wiranto, Menko Polkam Feisal Tanjung, Menkeh Muladi, Menpen Alwi Dahlan, Kepala Bakin Moetojib, dan Jaksa Agung Soedjono C Atmonegoro.

Pada kesempatan itu, Presiden memperjelas pemberitaan tentang keinginan Presiden untuk mundur, sekaligus meminta laporan perkembangan terakhir di dalam negeri.

Tidak jadi masalah

"Beliau menyatakan, kalau saya boleh kutip, sebetulnya kalau masyarakat tidak lagi memberi kepercayaan, sebetulnya tidak apa-apa. Kalau tidak dipercaya, ya sudah. Saya tidak akan mempertahankan dengan kekuatan senjata," lanjutnya.

"Saya akan madeg pandito, akan mendekatkan diri dengan Tuhan. Membimbing anak-anak supaya menjadi orang yang baik, dan juga kepada masyarakat bisa memberi nasihat, bagi negara tut wuri handayani," kata Alwi mengutip Presiden. Karena itu, kata Menpen, tidak menjadi masalah bila Presiden tidak mendapatkan kepercayaan kembali dari rakyat.

Dikatakan, hal itu tidak akan menjadi penghalang, apalagi sampai mematikan kelangsungan hidup negara dan bangsa. "Jadi, kalau kita baca hati-hati ucapan ini, maka jelas bagi beliau yang penting adalah kelangsungan hidup negara dan bangsa ini, yang tentunya sangat berkait dengan kelangsungan UUD. Jadi, berarti, apa pun yang dilakukan, harus secara konstitusional. Jadi, jelas bahwa beliau tidak mengatakan, saya siap mundur seperti yang telah banyak diinterpretasikan oleh banyak pihak," kata Alwi.

Dukung reformasi

Presiden juga mendukung dan menyambut baik langkah-langkah reformasi di bidang politik dan ekonomi, yang telah digulirkan DPR. "Bapak Presiden juga mengatakan, beliau selalu terbuka terhadap saran-saran tentang reformasi politik, dan bergembira melihat perkembangan tanggapan terhadap imbauan beliau terhadap saran-saran itu," ujar Alwi.

Untuk memperjelas, Alwi Dahlan mengambil contoh, Presiden Soeharto menerima saran-saran dari Universitas Indonesia tentang reformasi terpadu di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Bahkan, Presiden ingin mendengar lebih lanjut tentang masalah tersebut. "Karena itu, kalau saya tidak salah, besok (hari ini-Red), Presiden akan menerima Universitas Indonesia untuk mendengarkan saran tersebut," ujar Menpen.

Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan masalah Majelis Amanat Rakyat (MAR) disinggung dalam pertemuan itu, Menpen mengatakan, semua perkembangan dilaporkan, termasuk masalah MAR tersebut.

Namun, pada kesempatan itu tidak dibicarakan kemungkinan pertemuan dengan pimpinan DPR. "Itu tidak ada. Tapi bahwa pimpinan DPR dipersilakan memikirkan tiga UU itu. UU politik itu memang dibicarakan. Beliau senang karena DPR telah mulai dalam hal itu dan BP7 dapat instruksi, dan kita telah membentuk tim untuk melihat berbagai alternatif tentang penyempurnaan atau perubahan UU politik," katanya.

"Apakah pemerintah melihat perlu ada Sidang Istimewa untuk membahas soal reformasi?" tanya wartawan. "Ya, pemerintah selalu mengacu kepada UUD. Kita tahu bahwa Presiden itu sumpah jabatannya adalah memegang teguh pelaksanaan UUD, dan UUD mengatakan sidang istimewa dilakukan jikalau Presiden melanggar UUD dan tidak melaksanakan GBHN. Ini saya sebagai Kepala Badan Pembinaan, Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7)," jawab Alwi. (rie)