Kompas Online


Kamis, 14 Mei 1998


Kalau Rakyat tak Lagi Menghendakinya

Presiden Siap Mundur

Cairo, Kompas

Presiden Soeharto mengemukakan, kalau memang rakyat tidak lagi menghendaki dirinya sebagai Presiden, maka ia siap mundur. Ia tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Ia akan mengundurkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dan dengan keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Namun, Presiden menggarisbawahi bahwa semua itu harus dilakukan secara konstitusional. "Kalau ada yang ingin melakukannya secara inskonstitusional, maka itu berarti mengkhianati Pancasila dan UUD 1945," kata Presiden Soeharto dalam acara temu muka dengan masyarakat Indonesia di Mesir, Rabu (13/5). Dalam acara itu, Presiden bercerita mengenai berbagai hal secara panjang lebar. Demikian dilaporkan wartawan Kompas, J Osdar dan Musthafa Abd Rahman melalui telepon semalam.

Presiden juga menyinggung soal reformasi di berbagai bidang, termasuk bidang politik. Dikemukakan, silakan reformasi kalau itu memang dianggap perlu, tetapi harus dilakukan secara konstitusional, lewat Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau dianggap perlu, reformasi bisa dilakukan mulai saat ini," katanya sambil membantah kalau dibilang reformasi politik tidak dapat dilakukan di Indonesia.

Presiden Soeharto juga membantah informasi atau berita yang menyatakan bahwa dirinya dan keluarganya menguasai hasil kekayaan Indonesia. "Itu adalah fitnah," katanya. Ia juga membantah berita-berita yang menyebutkan bahwa ia orang terkaya keempat di dunia, sesudah Ratu Inggris Elizabeth, Raja Arab Saudi Fahd, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. "Itu fitnah," katanya lagi.

Belasungkawa

Sementara itu, pemerintah mengungkapkan rasa prihatin yang amat mendalam atas musibah yang terjadi dalam unjuk rasa mahasiswa. Pemerintah menyerukan agar semua pihak menahan diri dalam memelihara ketenteraman dan stabilitas.

Hal itu dibacakan Wakil Presiden BJ Habibie di Istana Wakil Presiden Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu malam, atas pesan Presiden Soeharto yang masih berada di Cairo. Menurut Habibie, ketenteraman dan stabilitas penting untuk melaksanakan reformasi yang diinginkan, sehingga bangsa Indonesia bisa cepat keluar dari krisis yang sedang dihadapi.

"Atas nama pemerintah dan pribadi, kami menyampaikan rasa keprihatinan yang amat mendalam atas musibah yang terjadi dalam peristiwa unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang telah menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Untuk itu, dengan tulus hati pemerintah menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang ditinggal dan seluruh civitas akademika perguruan tinggi," demikian pesan Presiden Soeharto yang dibacakan Wapres.

Pernyataan senada juga dikemukakan Menlu Ali Alatas, yang mewakili Presiden Soeharto, dalam jumpa pers bersama Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Kelompok 15 (G-15) di Cairo.

Diusut tuntas

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto kepada wartawan usai melantik Letjen TNI Agum Gumelar sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) kemarin mengemukakan, ABRI sangat menyesali dan sedih atas tewasnya lima mahasiswa Universitas Trisakti. Sebab itu, ABRI akan mengusut tuntas peristiwa ini secara prosedur dan hukum yang berlaku tanpa memandang bulu siapa pun pelakunya.

Wiranto mengatakan, "Tentu kita sangat prihatin terhadap musibah dan peristiwa ini. Dan untuk itu, selaku Menhankam/ Pangab dan atas nama seluruh warga Dephankam/ABRI, menyatakan ikut belasungkawa dan ikut prihatin atas meninggalnya mahasiswa dalam peristiwa itu. Tentu rasa belasungkawa ini disampaikan kepada seluruh civitas akademika Trisakti, dan lebih khusus lagi kepada keluarga yang ditinggalkan dengan seluruh perasaan keikhlasan," tuturnya.

Dengan adanya peristiwa ini, kata Wiranto, dari sudut hukum ABRI akan berusaha mengusut tuntas permasalahan ini. "Kita mencoba untuk secara tuntas meneliti dan mengusut kejadian ini, seandainya kejadian ini menyangkut pelanggaran hukum prosedural, jika itu dilakukan oleh anggota ABRI pasti akan dilakukan sesuai dengan proses hukum yang berlaku pada pihak masing-masing," katanya.

Kesalahan prosedur

Di tempat terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) ABRI Brigjen TNI Abdul Wahab Mokodongan mengemukakan, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di Universitas Trisakti 12 Mei itu, empat mahasiswa meninggal dunia dan 11 luka-luka. Atas peristiwa ini, tim pengusut segera dibentuk, dan diharapkan dalam dua hari kasusnya sudah akan terungkap. "Bila ternyata korban bertambah, akan dibuktikan di lapangan," katanya.

Komandan Pusat Polisi Militer (Dan Puspom) ABRI Mayjen TNI Syamsu D, Rabu di Jakarta menyatakan, tidak ada perintah menembak yang diinstruksikan kepada aparat keamanan dalam menangani aksi unjuk keprihatinan para mahasiswa Universitas Trisakti.

Sebab itu, dengan adanya fakta korban meninggal dalam insiden di universitas itu, maka Syamsu menduga telah terjadi kesalahan prosedur. "Kalau ada prajurit yang melakukan penembakan, itu berarti dia melampaui perintah," katanya menjawab pers. Ia menambahkan, kemungkinan adanya kesalahan prosedur itu karena Panglima ABRI telah menekankan agar aparatnya tidak sekali-kali mempergunakan peluru tajam. "Penggunaan peluru karet pun hanya dalam keadaan terpaksa," kata Syamsu, seraya menambahkan ABRI telah membentuk tim menyelidiki insiden itu secara tuntas.

Ia menegaskan, mahasiswa yang akhir-akhir ini sering melakukan aksi keprihatinan bukan musuh ABRI. "Tidak ada maksud ABRI sedikitpun untuk melawan mahasiswa atau tidak senang dengan mahasiswa. Kita adalah pelindung rakyat, berasal dari rakyat dan untuk rakyat," katanya.

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya lima mahasiswa Universitas Trisakti. DPR prihatin dan meminta pemerintah mengusutnya sampai tuntas, serta menyelesaikannya melalui proses hukum.

Pernyataan itu disampaikan secara terpisah oleh Wakil Ketua MPR/DPR Ismail Hasan Metareum, Ketua BKSAP DPR Zamharir AR, anggota Komisi II DPR Lukman Harun, anggota Komisi I DPR Usamah Hisyam, salah seorang Ketua DPP Golkar Abdul Gafur, Ketua F-PP DPR Hamzah Haz, Wakil Sekretaris F-PP DPR Lukman Hakiem, dan Ketua F-KP DPR Slamet Effendy Yusuf. F-PDI diwakili JB Wiyanjono, Ketua F-PDI DPR Budi Hardjono, dan Wakil Ketua MPR/DPR Fatimah Achmad juga menyatakan hal yang sama. (rie/ama/pep/boy/rs/vik/ely/tri)