Kompas Online


Selasa, 12 Mei 1998


Tajuk Rencana

Kecuali Stabilitas Nasional Sangat Diperlukan Kepercayaan

SEKARANG barangkali tidak lagi memadai, karena sementara itu telah berlangsung perkembangan-perkembangan baru. Namun bahkan dengan perkembangan-perkembangan baru itu pun, stabilitas nasional tetap diperlukan.

Peri kehidupan normal memerlukan keamanan, rasa aman, ketertiban, stabilitas. Pemahaman dan pengertian yang kita pacu bersama bahkan bukan sekadar stabilitas, melainkan stabilitas yang dinamis. Mengapa? Karena begitulah pembawaan kehidupan bersama. Serba bergerak, tidak statis.

Untuk bangsa yang berkomitmen memperbaiki kehidupan bersama sebagai bangsa dalam suatu negara, gerak, perkembangan atau perubahan itu bahkan kita picu dan kita pacu dengan sengaja, dengan direncanakan, dengan diarahkan. Dengan kata lain, dinamika dari stabilitas digerakkan oleh dua hal. Pertama tabiat atau pembawaan kehidupan masyarakat dan kedua dinamika yang digerakkan dengan sengaja.

STABILITAS yang menciptakan kondisi kondusif untuk usaha-usaha perbaikan kehidupan rakyat lewat pembangunan ekonomi serta pembangunan di bidang-bidang lain, bahkan menemukan legitimasinya sendiri. Hal itu kita alami selama 30 tahun terakhir. Dari paham serta pengalaman empiris itulah, lambat laun tumbuh bukan sekadar kebijakan, strategi atau formula, tetapi suatu doktrin.

Yakni doktrin perihal stabilitas dinamis yang kondusif untuk pembangunan, stabilitas yang mengundang kepercayaan masyarakat dari dalam dan dari luar untuk menanamkan modalnya di Indonesia, untuk membantu dan untuk bekerja sama.

Karena itu apa yang dikemukakan oleh Presiden Soeharto dalam keterangan pers menjelang keberangkatannya menghadiri KTT G-15 di Cairo, benar: stabilitas nasional dan stabilitas politik kita perlukan agar kita dapat memperbaiki kesulitan-kesulitan ekonomi, termasuk agar pihak luar negeri mau menanamkan modalnya di Indonesia.

SEKALIPUN formula yang dikenal adalah stabilitas nasional dan stabilitas politik, sesungguhnya pengertian yang tercakup jauh lebih luas. Termasuk dalam pengertian stabilitas itu adalah akibatnya atau resultatnya, yakni bahwa stabilitas itu menghasilkan dan karena itu disertai kepercayaan. Kepercayaan dari masyarakat dalam negeri dan kepercayaan dari luar negeri.

Kepercayaan itulah faktor yang menyertai stabilitas serta menjadi faktor yang tidak pula dapat diabaikan. Kepercayaan itu ramuannya bermacam-macam, tetapi jika kita kupas secara tajam, ramuannya yang pokok adalah berhasilnya pembangunan ekonomi.

Keberhasilan pembangunan ekonomi itu sedemikian rupa, sehingga bagi masyarakat dalam negeri serta bagi pihak-pihak di luar negeri, mendesak atau mengalahkan pertimbangan-pertimbangan lain seperti mutu demokrasi, mutu partisipasi, mutu asas dan kepastian hukum, mutu keadilan sosial serta mutu dan efektivitas kontrol, etika kewajaran dan kepatutan.

Pertimbangan-pertimbangan itu setiap kali kalah atau terdesak oleh kenyataan bahwa pembangunan ekonomi toh berhasil. Berhasil meningkatkan kemakmuran rata-rata orang Indonesia, berhasil mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, berhasil melipatgandakan ekspor nonmigas, berhasil membangun prasarana ekonomi, berhasil mengembangkan institusi-institusi ekonomi.

PEMBANGUNAN ekonomi selam 30 tahun, apalagi setelah sejak tahun sembilan puluhan interaksi global semakin merambah dan semakin intensif, berhasil pula mendinamisir kesadaran sosial politik rakyat, elite, mahasiswa, kaum profesional.

Kesadaran sosial politik masyarakat itu menemukan momentum eksplosi dan eskalasi, ketika kita, Indonesia, tertimpa oleh mula-mula krisis keuangan, kemudian krisis ekonomi dan akhirnya krisis berkepanjangan dalam ekonomi yang menyentuh serta menguakkan krisis di bidang-bidang lain.

Krisis ekonomi berkepanjangan menggugat, bagaimana sesungguhnya keadaan kita. Semula kita bisa menerima bahwa kita terkena arus domino dari krisis di Thailand. Kemudian kita melihat dan merasakan berbagai kerapuhan pada institusi-institusi keuangan dan ekonomi kita.

Mengapa kerapuhan-kerapuhan itu terjadi? Karena deviasi dan bentuk-bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kesempatan, wewenang dan kekuasaan yang tidak tersentuh oleh efektivitas kontrol dan koreksi.

Kenapa penyalahgunaan serta tidak efektivitasnya kontrol dan koreksi terjadi? Di sinilah orang mulai mencari tahu secara kritis, secara jujur, secara lugas, secara berani. Bangkitlah hasrat akan reformasi, reformasi di bidang ekonomi, yang dalam keadaan krisis, mau tidak mau mempertanyakan serta menggugat reformasi di bidang politik.

Hasrat, perasaan serta penilaian itu sebenarnya sudah ada sebelumnya seperti setiap kali diungkapkan lewat berbagai peristiwa politik. Namun setiap kali, bisa dinetralisir lewat persuasi serta rekayasa yang dibenarkan oleh legitimasi keberhasilan ekonomi.

Perasaan dan penilaian bahwa segala sesuatu seakan-akan telah semakin melewati batas kewajaran dan kepatutan - yang notabene menjadi dasar-dasar nilai masyarakat Indonesia - sebenarnya sudah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat. Namun pandangan dan perasaan itu juga dihambarkan oleh keberhasilan ekonomi serta budaya ewuh pakewuh, budaya enggan, masyarakat kita.

SEGALA sesuatu itu berubah setelah terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bukan saja lingkungan ekonomi yang ditinjau dan dinilai lagi. Pandangan dan penilaian kritis korektif juga ditujukan ke bidang-bidang lain di luar ekonomi, khususnya di bidang politik. Sebab akhirnya permasalahan dan krisis di bidang ekonomi pun ada kaitannya dan ada interaksinya dengan bidang politik, bidang penyelenggaraan kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan kepemimpinan.

Demikianlah, lambat laun - tetapi dalam irama yang serba cepat muncullah persoalan kepercayaan. Krisis kepercayaan dan karena itu juga krisis kewibawaan dan jika dibiarkan berlarut akan menjadi krisis kompetensi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Berbagai gejalanya sudah tampak seperti dalam hal aksi-reaksi terhadap kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Mulai menjadi persoalan seberapa jauh bobot efektivitas pemerintahan dibandingkan dengan berat serta kompleksnya permasalahan yang dihadapi.

KARENA itu, sekiranya analisis kita di atas benar, kita sampai pada pengamatan: benar, stabilitas nasional tetap diperlukan, tetapi kini stabilitas itu memerlukan bahkan ditentukan oleh seberapa jauh kita dapat memulihkan kepercayaan, kewibawaan serta kompetensi. Inilah tugas kita bersama mengatasi krisis kepercayaan.

Berbagai cara diusahakan, seperti lewat dialog dan persuasi pada beragam tingkat dan lingkungan. Reformasi ekonomi seperti yang disepakati bersama IMF, dilaksanakan. Reformasi politik diserahkan ke forumnya yang tepat, yakni DPR. Apa lagi permasalahannya?

Bahwa reformasi-reformasi itu makan waktu, padahal yang telanjur mendesak, reformasi sekarang juga. Apakah ada makna reformasi yang sekarang juga? Ada, yakni substansi yang diwujudkan dalam semangat serta diwujudkan secara nyata, setiap kali ada kesempatan. Kesempatan membentuk pemerintahan kemarin ini oleh kalangan luas dinilai sebagai kurang mencerminkan substansi dan semangat reformasi itu.

Kini upaya apa lagi yang dapat dilakukan untuk memulihkan kepercayaan? Barangkali dialog nasional pada tingkat tinggi, yang melibatkan Presiden, figur pemerintahan dan ABRI serta figur-figur masyarakat yang wibawa, integritas serta kredibilitas kepemimpinannya diterima luas oleh masyarakat. Pertemuan harus tulus dan jujur, bukan lagi sekadar basa-basi. Sebab kepercayaan dan karena itu kewibawaan serta kompetensi, tidaklah mungkin dipaksakan.(*)

***

Kelompok-16 Membahas Bagaimana Mencegah Terulangnya Krisis Asia

KRISIS moneter Asia menjadi salah satu agenda utama pertemuan puncak kelompok 16 negara berkembang (dulu G-15) di Cairo, ibu kota Mesir, yang dibuka hari Senin kemarin. Tantangan bagi para pemimpin yang datang dari Asia, Afrika dan Amerika Latin itu ialah bagaimana mencegah agar krisis moneter seperti di Asia tidak terulang dan tidak menjalar ke tempat lain.

Pertemuan tiga hari di Cairo juga membahas bagaimana meningkatkan kerja sama di antara negara berkembang maupun kerja sama Selatan-Utara. Kelompok 16 (G-16), yang dulu beranggotakan 15 negara (G-15), terdiri dari Aljazair, Argentina, Brasil, Cile, India, Indonesia, Jamaica, Kenya (anggota baru), Malaysia, Meksiko, Mesir, Nigeria, Peru, Senegal, Venezuela dan Zimbabwe.

KTT Cairo yang berlangsung sampai hari Rabu besok merupakan pertemuan puncak kedelapan G-16. Pembentukan G-15 (kini G-16) diprakarsai oleh Presiden Peru Alan Garcia Perez, dan kemudian disahkan dalam KTT XI Gerakan Nonblok bulan September 1989 di Beograd, Yugoslavia.

JIKA ditelaah seluruh agenda pertemuan G-16 selama 10 tahun usianya, pembicaraan selalu bolak-balik menyangkut bagaimana menggalang kerja sama ekonomi di kalangan negara anggota dan bagaimana pula mendorong kerja sama Selatan-Utara.

Topik serupa kembali bergaung dalam pertemuan Cairo saat ini, meski fokus utama krisis Asia. Dalam pidato pembukaan, Presiden Hosni Mubarak sebagai tuan rumah menegaskan kembali pentingnya koordinasi dan kerja sama di kalangan anggota maupun kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, yang didominasi negara-negara maju.

Motif utama pembentukan G-15 memang bagaimana memacu kerja sama yang lebih efektif dan konkret di antara negara berkembang, sekaligus bagaimana meningkatkan kerja sama dengan kelompok Utara. Peran G-16 tidak untuk menggantikan G-77 atau Gerakan Nonblok, tapi justru untuk melengkapi. Ide konkret G-16 bisa disalurkan ke forum G-77 atau Gerakan Nonblok.

Tentu menjadi pertanyaan menarik, sejauh mana G-15 (kini G-16) mencapai kemajuan dalam mendorong kerja sama di kalangan Selatan maupun menjalin kerja sama dengan Utara. Sesuatu yang segera bisa dikemukakan, forum G-16 telah menjadi instrumen efektif untuk melakukan dialog, tukar menukar pengalaman dan mendorong kerja sama ekonomi dan bidang-bidang lainnya.

MELALUI serangkaian KTT, para pemimpin Asia, Afrika dan Amerika Latin memaparkan problematik yang tipikal negara berkembang. Dalam KTT ke-8 di Cairo, G-16 akan kembali mendengar paparan tentang tantangan yang dihadapi negara berkembang, yang disampaikan Presiden RI Soeharto sebagai wakil Asia, Presiden Peru Alberto Fujimori sebagai wakil Amerika Latin, dan Presiden Aljazair Liamine Zeroual yang mewakili Afrika.

Sebagaimana sudah diperkirakan, pertemuan Cairo lebih berfokus pada masalah krisis moneter yang mengguncang Asia sejak Juli 1997. Krisis itu digambarkan sangat berat, tidak ada presedennya dalam sejarah Asia. Setiap pemimpin yang hadir tampaknya mau mengambil pelajaran dan hikmah dari krisis moneter Asia agar tidak sampai terulang atau menjalar ke tempat lain.

Dalam pandangan Mubarak, krisis moneter hanyalah bagian dari tahapan perkembangan dalam perekonomian Asia. Mubarak pun menyimpulkan, krisis ekonomi itu akan segera berlalu. Namun pemimpin Mesir itu selanjutnya mengingatkan, negara-negara berkembang bisa menarik pelajaran dari krisis Asia tentang efek penularan kelemahan ekonomi dari satu negara ke negara lain.

Senada dengan Mubarak ialah pernyataan Presiden Peru Alberto Fujimori, yang pada intinya mengimbau negara-negara berkembang mengambil hikmah dari krisis moneter Asia agar tidak terulang pergolakan serupa.

PERGOLAKAN moneter dan kesulitan ekonomi Asia telah menimbulkan keprihatinan di mana-mana. Masih timbul kekhawatiran tentang kemungkinan krisis moneter Asia yang berlarut-larut bisa akan membawa dampak negatif terhadap perekonomian global.

Sampai sekarang, pengaruh krisis moneter Asia masih terbatas untuk kawasan lain. Sebaliknya berbagai upaya mengatasi krisis masih mengalami kesulitan karena memang pergolakan macam itu belum ada presedennya.

Ibarat bejana berhubungan, krisis moneter yang dimulai pada baht Thailand segera menjalar ke negara-negara tetangga Asia Tenggara dan Asia Timur. Di antara negara-negara yang terkena krisis moneter, Indonesia merupakan yang paling parah.

Di tengah krisis moneter dan kegalauan ekonomi yang berlanjut, timbul pula kekhawatiran tentang kemungkinan timbulnya krisis sosial di Asia. Pakar manajemen Peter Drucker sekitar dua bulan lalu sudah mengingatkan kemungkinan terjadinya krisis sosial di Asia sebagai dampak krisis ekonomi.

Hampir senada dengan Drucker ialah proyeksi Bank Dunia yang menyatakan, jutaan orang akan kehilangan pekerjaan di Indonesia, Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia sebagai dampak krisis moneter saat ini. Dalam upaya mengatasi dampak krisis, semakin kuat terdengar seruan reformasi dan revitalisasi segala bidang kehidupan.

Reformasi menyeluruh diyakini dapat membantu mengatasi krisis moneter. Dengan melaksanakan reformasi, kemungkinan terulangnya krisis moneter sebagaimana dikhawatirkan G-16 bisa diantisipasi dan dicegah. (*)