Kompas Online


Minggu, 10 Mei 1998


Presiden Soeharto:

Peliharalah Stabilitas

Kompas/rat

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menyatakan, mengetahui keadaan dan keprihatinan rakyat, tetapi juga percaya, rakyat lebih mementingkan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan sendiri."Saya percaya, rakyat menyadari betapa pentingnya stabilitas nasional, khususnya stabilitas politik. Lebih-lebih di saat kita akan mengadakan perbaikan-perbaikan akibat krisis. Semua ini memerlukan ketenangan, keamanan, dan ketentraman," kata Presiden kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (9/5), sesaat sebelum keberangkatannya ke Cairo untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-15.

Wartawan Kompas, J Osdar dan Musthafa Abd Rahman melaporkan, Presiden Soeharto yang menggunakan pesawat khusus MD-11 Garuda Indonesia tiba di Cairo pukul 15.30 waktu setempat (19.30 WIB). Di tangga pesawat, Presiden Soeharto disambut Presiden Mesir Hosni Mubarak, PM Kamel Ganzouri, Kepala Dewan Kepresidenan Dr Zakaria Azmi, dan Menlu Ali Alatas.

Setelah acara penyambutan yang berlangsung singkat, Presiden Soeharto menuju hotel Sheraton Heliopolis yang tak jauh dari Airport Cairo, tempat kediaman Presiden sampai KTT G-15 berakhir, Rabu (13/5). Hari Minggu (10/5) ini, tidak ada kegiatan khusus yang dilakukan Presiden Soeharto.

Hari Jumat (15/5), Presiden akan pindah ke Istana Koubbeh, untuk memulai kunjungan resminya di Mesir.

Terletak di tangan kita

Dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Presiden Soeharto menegaskan, ketenangan, keamanan, dan ketentraman itu diperlukan. Investor asing tidak mungkin tertarik menanamkan modalnya di Indonesia, kalau stabilitas politik tidak terjamin.

"Sekarang segala sesuatunya terletak di tangan kita. Akankah kita melanjutkan pembangunan kita atau akan membiarkan segalanya, dan kembali lagi kepada keadaan sebelum kita melakukan pembangunan, 30 tahun lalu," katanya.

Presiden Soeharto menyatakan percaya akan kesadaran rakyat akan pentingnya stabilitas nasional. Dalam kaitan itu, maka perjalanan ke Cairo dilakukan. "Keyakinan saya akan kesadaran rakyat, menjadikan saya dengan tenang meninggalkan Tanah Air untuk memenuhi kewajiban demi kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, saya harapkan stabilitas politik dan stabilitas nasional dapat dipelihara," pesan Presiden.

Ditegaskan, "Selama saya meninggalkan Tanah Air, mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan baik. Jangan sampai keinginan-keinginan reformasi kemudian mengorbankan segala-galanya. Bahkan sampai merusak hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai."

Soal kenaikan BBM

Presiden Soeharto dalam kesempatan itu juga menyinggung soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dikemukakan, harga BBM itu sesungguhnya sudah lama mau dilakukan, namun saat itu dianggap keadaannya belum memungkinkan. Persoalannya, mengapa sekarang? Kalau tidak sekarang, nanti keadaannya akan lebih berat.

"Saya perhitungkan, antara lain setidak-tidaknya rakyat sudah lebih ringan. Kenapa? Karena pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga gabah menjadi Rp 700 per kilogram. Dan, sekarang sedang panen, sehingga tidak terlalu berat. Selain itu, meskipun tidak diumumkan, gaji pegawai negeri sudah dinaikkan 15 persen. Karena itu, kita putuskan BBM untuk naik.''

Dikemukakan, masalah subsidi memang tidak bisa kita hindarkan. ''Itu kalau kita ingin maju."

"Sekali lagi saya harapkan supaya rakyat mengerti. Bukan saya tidak mengerti penderitaan rakyat. Karena saya juga berasal dari orang miskin, jadi saya mengerti. Perasaan saya pun tidak kalah dari siapa pun untuk memperhatikan rakyat kita yang sedang menderita. Tapi kalau kita pejuang, kita mau maju, ya kita harus berkorban," ujarnya, seraya menambahkan, pepatah Jawa mengatakan, jer basuki mawa bea, tak ada sesuatu hal yang kita capai tanpa pengorbanan.

Presiden membantah kalau dikatakan, pemerintah tidak adil karena memberi subsidi kepada bank-bank sampai Rp 100 trilyun. Tuduhan seperti itu sama sekali tidak betul. Itu bukan subsidi, tapi kredit. Tujuannya agar bank-bank itu dapat memenuhi kewajibannya pada nasabahnya, sehingga rakyat tidak menderita. Bank-bank yang memperoleh kredit itu akan mengembalikannya nanti kepada pemerintah.

Presiden juga menyesalkan sikap pers Indonesia yang dianggap memperkeruh suasana melalui pemberitaannya, bukannya mencoba menenangkan masyarakat. Presiden Soeharto menyatakan keheranannya terhadap pers yang menurutnya hanya menonjolkan "kebebasan" namun kurang memperhatikan "tanggung jawab" dalam pemberitaannya.

Beri DPR kesempatan

Presiden Soeharto menambahkan, rakyat perlu memberi kesempatan kepada DPR untuk memulai langkah-langkah reformasi, pembaruan dalam bidang politik, antara lain menyiapkan perubahan UU Pemilihan Umum, UU Partai Politik, UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

"Masalah reformasi tidak perlu dikhawatirkan, karena telah menjadi kebulatan. Reformasi telah lama kita lakukan, dan sekarang bisa kita lakukan, dan akan terus dilakukan. Namun, semua dilakukan dalam rangka memperbaiki landasan perjuangan kita untuk mencapai cita-cita masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila," tuturnya.

Malahan, presiden, dengan menggunakan hak prerogatifnya, telah menyusun kabinetnya. "Saya memilih putra-putra yang saya anggap baik, saya anggap memenuhi persyaratan. Walaupun ada kekurangan, tetapi untuk sementara saya melihat, mereka sanggup membantu tugas dan tanggung jawab saya sebagai presiden mandataris," katanya.

Presiden mengatakan, kalaupun dirasakan UU politik yang sekarang kurang baik, terutama UU Pemilu, UU Kepartaian, dan UU Susunan DPR/MPR, tentu bisa diadakan pembaruan-pembaruan melalui reformasi. Karena itu, DPR dengan dukungan pemerintah dipersilakan mempersiapkan reformasi itu.

"DPR saya lihat tanggap dan mulai mengadakan persiapan. Namun, semua itu memerlukan waktu. Kalau nanti dilakukan Sidang Umum MPR tahun 2003, bisa saja pesertanya adalah anggota-anggota yang dipilih melalui pemilu, atau anggota-anggota dari partai-partai, maupun DPR yang sudah diperbarui, direformasi," ungkapnya.

Perlu tindakan konkret

Sementara itu, usai sesi Pertemuan Tingkat Menlu G-15 di Cairo, Menlu Ali Alatas mengemukakan, G-15 sepakat menyerukan adanya tindakan-tindakan konkret untuk menghadapi krisis moneter di Asia.

Menlu Mesir Amr Mousa dalam sambutan pembukaan juga menyinggung soal krisis Asia. Menyangkut krisis Asia, menurut Menlu Mesir itu, KTT akan melihatnya dari tiga aspek. Pertama, mengevaluasi cara yang telah digunakan untuk mengatasi krisis itu. Kedua, membahas cara memperkecil peluang terjadinya krisis di masa datang dan membahas cara menanganinya ketika krisis itu terjadi. Ketiga, menganalisa dampak krisis itu terhadap proses pembangunan secara umum, khususnya dampak sosialnya. (jl)