Kompas Online


Jumat, 17 April 1998

Konsep Kebudayaan yang Lebih Dinamis

Oleh Bachtiar Alam

BELUM lama ini, dalam kesempatan peluncuran dua buku tentang Prof Koentjaraningrat, perintis ilmu antropologi di Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), Dr Kartini Sjahrir, menyatakan bahwa salah satu penyebab ketidaksiapan masyarakat terhadap krisis moneter yang tengah melanda negeri ini adalah "penerapan model berpikir yang dipolakan dengan cara tertentu." Menurut pendapatnya, masyarakat yang dikondisikan hidup dalam situasi serba dipolakan sangat rentan terhadap perubahan yang bersifat tiba-tiba, sehingga ketika terjadi krisis ekonomi yang jauh berbeda dari pola-pola umum yang sudah digariskan, "masyarakat kaget, bingung, dan merasa terganggu" (Kompas, 23 Februari 1998).

Imbauan Ketua Umum AAI ini patut disimak, sebab kalau seandainya di Indonesia telah terjadi penerapan model berpikir yang dipolakan, gejala itu berkaitan erat dengan sasaran studi antropologi, yaitu kebudayaan. Dalam diskusi-diskusi umum maupun akademis di negeri kita, kebudayaan lebih banyak digambarkan sebagai sesuatu yang diperoleh manusia melalui proses belajar, tetapi bukan sebagai sesuatu yang dikonstruksi. Karenanya sosok kebudayaan yang lebih dinamis sebagai "konstruksi sosial" masih kurang ditonjolkan, padahal konsep kebudayaan demikian sangat diperlukan untuk menanggulangi model berpikir yang dipolakan.

Konsep kebudayaan

"Kebudayaan" sebagai sesuatu yang diperoleh manusia melalui proses belajar seringkali diartikan "nilai-nilai budaya" yang digunakan manusia untuk menafsirkan pengalaman dan mengarahkan tindakan. Pengertian kebudayaan demikian diilhami oleh pendekatan simbolik atau interpretatif yang dikembangkan oleh para antropolog Amerika pada dekade 1970-an.

Pelopor pendekatan interpretatif, Clifford Geertz, misalnya, melihat kebudayaan sebagai sistem konsepsi yang digunakan manusia untuk menafsirkan hidup dan menentukan sikap terhadapnya. Pengertian kebudayaan demikian telah banyak digunakan dalam kajian-kajian antropologi "terapan," seperti studi antropologi pembangunan yang meneliti kesesuaian antara program pembangunan dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Namun sejak pertengahan dekade 1980-an, kelemahan pendekatan interpretatif telah banyak dikritik oleh para antropolog Amerika sendiri, seperti James Clifford, Vincent Crapanzano, Roger Keesing, George Marcus, Sherry Ortner, dll. Salah satu kritik yang paling tajam terhadap konsep kebudayaan demikian dikemukakan oleh Talal Asad, antropolog Inggris yang berasal dari Timur Tengah, dalam tulisannya berjudul Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz, yang terbit dalam jurnal antropologi Inggris, Man (No 2, Tahun 1983).

Menurut Asad, konsep kebudayaan demikian menggambarkan hubungan antara simbol-simbol budaya dan kehidupan sosial sebagai suatu "hubungan satu arah" di mana simbol-simbol budaya menginformasikan, mempengaruhi dan membentuk kehidupan sosial. Dengan melihat simbol-simbol budaya sebagai sesuatu yang sui generis (terbentuk dengan sendirinya), sama sekali tidak ditunjukkan dalam konsep ini bagaimana nilai-nilai budaya dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Konstruksi

Pendapat Asad seperti ini secara tajam mengungkapkan kelemahan definisi kebudayaan yang bersifat interpretatif. Hanya saja sayangnya, Asad sendiri tidak menunjukkan bagaimana kelemahan konseptual seperti itu harus diatasi. Salah satu teori yang menarik perhatian para antropologi sejak pertengahan dekade 1980-an karena dinilai dapat mengisi kelemahan seperti itu adalah teori "praktek" (practice) yang dikemukakan oleh antropolog Perancis, Pierre Bourdieu.

Teori praktek ini secara singkatnya menekankan "keterlibatan si subyek" dalam proses konstruksi budaya. Seperti diungkapkan oleh Asad, kelemahan pendekatan interpretatif adalah tidak dijelaskannya bagaimana manusia sebagai "subyek" dapat ikut membentuk nilai-nilai budaya. Bourdieu mencoba menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa di antara manusia dan kebudayaannya terdapat suatu proses interaksi terus-menerus, di mana manusia mencoba mengolah dan mengkonstruksi simbol-simbol budaya demi "kepentingan"-nya dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Usaha-usaha manusia untuk mengkonstruksi simbol atau nilai budaya disebut "praktek" oleh Bourdieu.

Implikasi utama dari konsep kebudayaan demikian, ialah bahwa simbol-simbol maupun nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan senantiasa bersifat cair, dinamis, dan sementara, karena keberadaannya tergantung pada praktek para pelakunya yang berada pada konteks sosial tertentu, yang sudah barang tentu mempunyai kepentingan tertentu.

Implikasi lain dari pendekatan praktek seperti ini ialah, bahwa suatu kebudayaan hanya dapat terwujud dalam kaitannya dengan "subyek," yaitu melalui prakteknya; dan salah satu praktek yang sangat unik, karena secara langsung mengkonstruksi kebudayaan, adalah "wacana" (discourse). Wacana adalah bentuk penuturan verbal yang berkaitan erat dengan kepentingan si penutur, berbeda dari "teks" yang merupakan penuturan verbal yang telah lepas dari posisi si penutur.

Dengan pengertian demikian, kita dapat melihat bahwa setiap wacana tentang kebudayaan tidak terlepas dari kepentingan dan kekuasaan. Dalam suatu masyarakat umumnya terdapat sejumlah wacana tentang kebudayaan bersangkutan, yang bisa saja saling bertentangan, tetapi biasanya salah satu di antaranya akan menjadi wacana dominan manakala ia memperoleh dukungan kekuasaan.

Implikasi

Perbedaan antara konsep-konsep kebudayaan mempunyai implikasi penting bagi pemahaman gejala sosial yang nyata seperti "pembangunan." Studi-studi antropologi yang menggunakan konsep kebudayaan interpretatif, misalnya, melihat kebudayaan dan pembangunan sebagai dua konsep yang berbeda secara analitis. Pembangunan dalam studi-studi demikian dilihat sebagai usaha-usaha terencana untuk merubah cara hidup masyarakat tertentu dengan maksud meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat bersangkutan.

Tetapi apabila kita melihat kebudayaan sebagai suatu proses dinamis yang berkaitan erat dengan kepentingan dan kekuasaan para pelakunya, maka jelaslah bahwa pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses kebudayaan. Dengan kata lain, proyek-proyek pembangunan itu sendiri bukan semata-mata merupakan penerapan sejumlah langkah-langkah pragmatis - teknokratis yang "bebas nilai," melainkan suatu proses yang berakar pada nilai-nilai kebudayaan tertentu. Ungkapan seperti "pembangunan sebagai pengamalan Pancasila" menunjukkan bahwa kebijaksanaan pembangunan nasional di Indonesia bersumber pada kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia.

Adanya berbagai macam konsep kebudayaan dalam antropologi di Indonesia tentunya merupakan suatu hal yang positif karena perbedaan-perbedaan tersebut ikut memperkaya khazanah teoretis. Hanya saja, selama ini konsep kebudayaan sebagai konstruksi sosial masih kurang dikenal di Indonesia, padahal teori kebudayaan demikian telah banyak mewarnai berbagai kajian antropologi di mancanegara.

Imbauan Ketua Umum AAI bahwa cara-cara berpikir yang sudah dipolakan membuat masyarakat kita rentan dalam menghadapi kondisi krisis sekarang ini, menunjukkan perlunya pengenalan konsep kebudayaan yang lebih dinamis oleh masyarakat kita. Di masa krisis ekonomi seperti sekarang ini di mana pernyataan ide-ide kreatif dalam suasana demokratis sangat diperlukan, sudut pandang yang menekankan keterlibatan setiap manusia dalam proses pengembangan kebudayaan dapat menjadi sumbangsih antropologi yang sangat berarti. Usaha-usaha untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, atau masyarakat madani (civil society) yang berkepribadian Indonesia, niscaya memerlukan sumbangsih pemikiran demikian.

(* Dr Bachtiar Alam, antropolog lulusan Harvard University, AS, dan kini Wakil Direktur Bidang Penelitian dan Pengembangan Pusat Studi Jepang UI).